Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Sociological Jurisprudence Journal Banua Law Review
Diana Haiti
Fakultas Hukum Lambung Mangkurat University, Banjarmasin
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM TERJADINYA MALPRAKTIK MEDIK DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI Diana Haiti
Badamai Law Journal Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v2i2.4333

Abstract

Tanggung jawab hukum dokter dalam malpraktik administrasi berupa pelanggaran terhadap ketentuan administrasi dalam pelaksanaan praktik kedokteran. Pelanggaran hukum administrasi dalam praktek kedokteran pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban hukum administrasi praktek kedokteran. Kewajiban administrasi dalam praktek kedokteran dapat berupa kewajiban administrasi yang berhubungan dengan kewenangan sebelum dokter melakukan pelayanan medis dan kewajiban administrasi pada saat dokter sedang melakukan pelayanan medis. Berdasarkan pada dua bentuk kewajiban administrasi di atas, maka terdapat dua bentuk juga pelanggaran administrasi, yaitu pelanggaran hukum administrasi tentang kewenangan praktek kedokteran dan pelanggaran administrasi mengenai pelayanan medis. Terhadap pelanggaran administrasi tersebut, sanksi yang dapat diberikan adalah pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau  kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran
Asas mengenali Pengguna Jasa Notaris dikaitkan dengan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Cindy Oktaviany; Muhammad Hadin Muhjad; Diana Haiti
Banua Law Review Vol. 4 No. 1 (2022): April
Publisher : Banua Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam menjalankan tugas Jabatan Notaris selain tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris tentunya harus memperhatikan asas yang salah satunya asas penggunaan jasa. Adapun permasalahan yang dihadapi bagi notaris dalam pelayanannya dimana para pengahadap menggunakan dokumen palsu sehingga tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga para penghadap saat menghadap kepada notaris perlu diperhatikan hal-hal yang mencurigakan mungkin saja ada maksud yang tidak sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian notaris ketika lalai dan tidak memperhatikan para penghadap yang mencurigkan akan sengketa kedalam akta tersebut sehingga jika itu maka notaris akan dipanggil untuk diminta keterangan saksi karena telah membuat akta yang tidak layak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan prinsip mengenali penggunaan jasa bagi Notaris dalam pembuatan akta dan juga untuk menganalisis implikasi hukum bagi notaris dalam pembuatan akta autentik tanpa diterapkannya prinsip mengenali pengguna jasa maka dari itu notaris wajib melakukan pemutahkiran dokumen untuk mengetahui adanya perubahan informasi penggunaan jasa dan Notaris Juga Wajib melaporka kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jika memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa akibat Pengguna Jasa menolak untuk mengikuti prosedur Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Dalam penerapan PMPJ perlu mengedapankan pendekatan berbasis risiko jika Pencuciannya tinggi maka kebijakanya perlu diperketat jika tingkat risiko rendah maka perlu diberi kebijakan yang sederhana. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode hukum normatif dan tipe penelitianny Reform Oriented Research dan bersifat perskriptif. Hasil penelitiannya pada Prinsip Mengenali Pengguna Jasa melibatkan Notaris menjadi Pelapor untuk Mendukung Pencegahan Anti Pencucian Uang maka akan menunjang Prinsip mengenali Penggunaan Jasa agar mengurangi tindak Pidana Pencucian Uang sehingga langkah-langkah dalam penerapan PMPJ dengan melakukan Indentifikasi Jasa Notaris yang digunakan sampai ke pelaporan PPATK adapun juga implikasi hukum bagi notaris menerapkan PMPJ jika seorang notaris melakukan perbuatan hukum maka seoarang Notaris dikenakan sanksi yang sifatnya Condemnatoir
Policy of Criminal System Formulation Oriented to Rape Crime Victims Ahmad Syaufi; Diana Haiti
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 1 No. 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.1.2.734.103-112

Abstract

Criminal act of rape has received considerable attention among the public nowadays. The care and protection of the interests of the victims of the rape crime either through criminal justice process or certain social care facilities is an absolute part that needs to be considered in criminal law policies and social policies. Therefore, in the formulation of the criminal system, it is time to pay attention to the victim's interest to realize the equitable distribution of justice for the rights of rape victims to be protected. In the effort of developing and renewing the criminal law in Indonesia, it is necessary to conduct an assessment related to the policy of punishment formation system which is oriented to the rape crime victims in the coming criminal law. This study employed a qualitative research using normative law research design. In an effort to achieve the research objectives that have been determined, this study used statute approach and conceptual approach. Based on the results and discussion, policy formulation of punishment system that is oriented to rape crime victims in future criminal law is as follows: (1) in the material criminal law, protection of rape crime victims in its development is regulated in a Bill of Criminal Law, including the formulation of passive national principles, the extension of the concept of criminal acts of rape, and the formulation of types of sanctions. (2) in formal criminal law, the protection of victims, especially the rape crime victims, has been regulated in a Bill of Criminal Procedure Law, with the granting of procedural rights such as the right of a translator and the right of reimbursement of expenses. It is because legal protection against victims of rape crime is in need of services such as psychosocial, medical, and safe house.
PEMAHAMAN SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS TERHADAP DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL Ahmad Syaufi; Diana Haiti
Badamai Law Journal Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i2.16206

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pemahaman siswa SMA/SMK terhadap dampak positif dan negatif  dari penggunaan media sosial, dan pengetahuan siswa SMA/SMK  terhadap konsekuensi hukum terhadap penyalahgunaan media sosial. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan sumber data primer terdiri atas siswa SMA Negeri 5 Banjarmasin, SMA Negeri 8 Banjarmasin, SMK Negeri 4 Banjarmasin, dan SMK Suhada Banjarmasin  yang berada di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.  Pengumpulan data primer dilakukan melalui angket/kuisioner yang dibagikan secara acak kepada 400 siswa SMA/SMK sebagai responden Hasil penelitian ditemukan bahwa pemahaman siswa SMA/SMK terhadap dampak negative  penggunaan media sosial  masih  kurang.  Walaupun mereka memahami dampak positif dalam memanfaatkan  media sosial sebagai media komunikasi dan mencari pengetahuan, namun mereka sebagian besar tidak memahami dampak negatif media sosial. Selain itu, kebanyakan siswa SMA/SMK di Keceamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tidak mengetahui larangan dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan media sosial yang terdapat dalam Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga wajar sebagian besar siswa SMA/SMK tidak mengetahui konsekuensi hukum atas penyalahgunaan media sosial
Co-Authors Ahmad Syaufi Cindy Oktaviany Muhammad Hadin Muhjad, Muhammad Hadin