Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Konflik Kepentingan Antara Bupati dan Wakil Bupati dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Jeneponto Andi Muhammad Wahyu Arfansyah Bebasa; Muhammad Muhammad; Jayadi Nas
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 4 No 2 (2018): Juli
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab dan dampak dari terjadinya konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara secara mendalam dengan narasumber yang kompeten dan relevan sesuai dengan topik penelitian, dan melalui studi pustaka. Selanjutnya, data-data yang didapatkan dianalisis dengan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Konflik kepentingan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto disebabkan oleh beberapa hal antara lain, pembagian kewenangan berdasarkan kesepakatan bersama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,perbedaan kepentingan, perebutan kekuasaan, adanya dorongan dari elit dan kelompok kepentingan agar Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto berpisah. Serta Konflik kepentingan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto berdampak pada Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tidak kompak, sesama Aparatur Sipil Negara di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak kompak, program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto tidak berjalan dengan baik, konflik antara pendukung/simpatisan SIAP (Bupati Jeneponto) dan BISA (Wakil Bupati Jeneponto).
Reproduksi Kuasa: Studi Kasus Politik Etnis Tionghoa dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif Kota Makassar Asfar Mutaaly Barelly; Gustiana A Kambo; Muhammad Muhammad
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 4 No 1 (2022): JGLP, MEI 2022
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v4i1.396

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan memahami relasi kuasi pada mekanisme reproduksi kuasi politik etnis Tionghoa pada pemilu legislatif 2019 di Makassar. Interaksi kelompok masyarakat dan aktor etnis tionghoa untuk mendapatkan kekuasaan politik melalui perwakilan legislatif di Makassar belum mendapatkan telah yang mendalam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-ekploratif dengan pendekatan studi kasus, dimana studi eksploratif ini berusaha untuk melihat relasi kuasa etnis Tionghoa di legislative Kota Makassar. teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “reproduksi kekuasaan” dari Pierre Bourdieu. Hasil penelitian ini terbukti etnis Tionghoa di Kota Makassar mampu menjalin relasi kuasa secara efektif. Terbukti dengan adanya tokoh politik dari etnis Tionghoa mendapat tempat startegis diberbagai bidang khususnya dalam lembaga legislatif Kota Makassar.
Penguatan Identitas Politik Perempuan dalam Masyarakat Adat Kajang A. Ummu Kaltsum; Gustiana A. Kambo; Muhammad Muhammad
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v8i1.1887

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penguatan identitas politik perempuan Masyarakat adat Kajang. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh perempuan masyarakat adat Kajang dalam mempertahankan identitas politiknya. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan: reduksi data, penyajian data, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa Anrongta sebagai identitas politik perempuan Masyarakat adat Kajang memiliki posisi yang penting sebagai perwakilan perempuan dalam kelembagaan Masyarakat adat Kajang. Anrongta adalah jabatan yang hanya bisa dijabat oleh perempuan. Tugas dan tanggung jawab Anrongta dalam pemerintahan Masyarakat adat Kajang merupakan wujud dari penguatan identitas politiknya sebagai pemimpin adat yang mewakili nilai-nilai perempuan. Anrongta sebagai satu-satunya jabatan perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan Ammatoa memimpin Masyarakat adat Kajang menggambarkan upaya perempuan mempertahankan identitas politiknya dalam konteks politik masyarakat adat. Anrongta bertugas untuk mempersiapkan prosesi pemilihan Ammatoa dan juga mengisi jabatan sementara saat Ammatoa allinrung (meninggal) hingga Ammatoa selanjutnya terpilih, selain itu bertugas mempersiapkan ritual-ritual adat dan setiap pelaksanaannya dikoordinasikan terlebih dahulu ke Anrongta karena dalam pengambilan keputusan saat proses A’borong (musyawarah adat) Anrongta memiliki peranan yang penting