Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Konflik Kepentingan Antara Bupati dan Wakil Bupati dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Jeneponto Andi Muhammad Wahyu Arfansyah Bebasa; Muhammad Muhammad; Jayadi Nas
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 4 No 2 (2018): Juli
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab dan dampak dari terjadinya konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara secara mendalam dengan narasumber yang kompeten dan relevan sesuai dengan topik penelitian, dan melalui studi pustaka. Selanjutnya, data-data yang didapatkan dianalisis dengan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Konflik kepentingan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto disebabkan oleh beberapa hal antara lain, pembagian kewenangan berdasarkan kesepakatan bersama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,perbedaan kepentingan, perebutan kekuasaan, adanya dorongan dari elit dan kelompok kepentingan agar Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto berpisah. Serta Konflik kepentingan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto berdampak pada Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tidak kompak, sesama Aparatur Sipil Negara di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak kompak, program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto tidak berjalan dengan baik, konflik antara pendukung/simpatisan SIAP (Bupati Jeneponto) dan BISA (Wakil Bupati Jeneponto).
Reproduksi Kuasa: Studi Kasus Politik Etnis Tionghoa dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif Kota Makassar Asfar Mutaaly Barelly; Gustiana A Kambo; Muhammad Muhammad
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 4 No 1 (2022): JGLP, MEI 2022
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v4i1.396

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan memahami relasi kuasi pada mekanisme reproduksi kuasi politik etnis Tionghoa pada pemilu legislatif 2019 di Makassar. Interaksi kelompok masyarakat dan aktor etnis tionghoa untuk mendapatkan kekuasaan politik melalui perwakilan legislatif di Makassar belum mendapatkan telah yang mendalam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-ekploratif dengan pendekatan studi kasus, dimana studi eksploratif ini berusaha untuk melihat relasi kuasa etnis Tionghoa di legislative Kota Makassar. teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “reproduksi kekuasaan” dari Pierre Bourdieu. Hasil penelitian ini terbukti etnis Tionghoa di Kota Makassar mampu menjalin relasi kuasa secara efektif. Terbukti dengan adanya tokoh politik dari etnis Tionghoa mendapat tempat startegis diberbagai bidang khususnya dalam lembaga legislatif Kota Makassar.
Penguatan Identitas Politik Perempuan dalam Masyarakat Adat Kajang A. Ummu Kaltsum; Gustiana A. Kambo; Muhammad Muhammad
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v8i1.1887

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penguatan identitas politik perempuan Masyarakat adat Kajang. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh perempuan masyarakat adat Kajang dalam mempertahankan identitas politiknya. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan: reduksi data, penyajian data, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa Anrongta sebagai identitas politik perempuan Masyarakat adat Kajang memiliki posisi yang penting sebagai perwakilan perempuan dalam kelembagaan Masyarakat adat Kajang. Anrongta adalah jabatan yang hanya bisa dijabat oleh perempuan. Tugas dan tanggung jawab Anrongta dalam pemerintahan Masyarakat adat Kajang merupakan wujud dari penguatan identitas politiknya sebagai pemimpin adat yang mewakili nilai-nilai perempuan. Anrongta sebagai satu-satunya jabatan perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan Ammatoa memimpin Masyarakat adat Kajang menggambarkan upaya perempuan mempertahankan identitas politiknya dalam konteks politik masyarakat adat. Anrongta bertugas untuk mempersiapkan prosesi pemilihan Ammatoa dan juga mengisi jabatan sementara saat Ammatoa allinrung (meninggal) hingga Ammatoa selanjutnya terpilih, selain itu bertugas mempersiapkan ritual-ritual adat dan setiap pelaksanaannya dikoordinasikan terlebih dahulu ke Anrongta karena dalam pengambilan keputusan saat proses A’borong (musyawarah adat) Anrongta memiliki peranan yang penting
Digitalisasi Geospasial Desa Bonto Cinde: Pemetaan Administratif dan Infrastruktur Desa Rahmatullah Rahmatullah; Muhammad Muhammad; Dhiah Ayu Pitaloka
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 3 (2026): JUNI
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i3.10341

Abstract

The Hasanuddin University Regional Innovation Thematic Community Service Program in Bonto Cinde village, Bissappu subdistrict, Bantaeng district, is one of the activities that must be carried out by Hasanuddin University students as a tangible form of community service in the context of realizing the Tri Dharma Perguruan Tinggi (Three Pillars of Higher Education). The KKN activity aims to provide experience and serve as a learning process for students to explore the potential of the village that can be developed by the community. The KKN implementation method at the location consists of survey activities and planning of additional activities apart from the core activities that have been planned. Based on field observations conducted in Bonto Cinde village, Bissappu sub-district, Bantaeng district, this village has considerable potential for agricultural land use. However, uncertainty regarding administrative boundaries between regions and the lack of digital asset inventory often trigger disputes over land use and misdirected development budget allocations. Therefore, this KKN work program focuses on creating administrative and facility maps of Bonto Cinde Village by utilizing field observation data and digital base maps. The results of this activity are expected to serve as supporting documents for the village government in policy-making and planning village development programs based on spatial data.
MEKANISME DAN POLA KOMUNIKASI POLITIK TIM SUKSES PARTAI DAN RELAWAN DALAM KAMPANYE DANNY-FATMAWATI (PILKADA MAKASSAR 2020) Awang Dermawan; M. Iqbal Sultan; Muhammad Muhammad; Muhammad Wahyuddin Hardi
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi Vol. 11 No. 1 (2026): EDISI JANUARI
Publisher : Laboratorium Ilmu Komunikasi Fisip UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/jikuho.v11i1.1806

Abstract

Penelitian ini mengkaji komunikasi politik dalam Pilkada Makassar 2020 yang ditandai oleh keterlibatan simultan antara tim sukses partai koalisi dan jaringan relawan pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto–Fatmawati Rusdi. Fokus penelitian adalah menganalisis pola komunikasi formal dan informal yang dijalankan secara terpadu dalam upaya memenangkan dukungan publik di tingkat lokal. Kajian ini penting karena menyoroti strategi komunikasi politik yang mengombinasikan media digital, media massa, dan komunikasi berbasis komunitas, yang masih relatif jarang diteliti dalam konteks pilkada di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposif dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan penelitian. Lokasi penelitian adalah Kota Makassar sebagai salah satu daerah penyelenggara Pilkada serentak 2020. Hasil penelitian menunjukkan adanya pola komunikasi politik terpadu, di mana tim partai koalisi mengelola komunikasi formal melalui media massa dan kampanye digital, sementara relawan menjalankan komunikasi informal melalui blusukan dan jaringan komunitas. Koordinasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat DPD hingga TPS dengan dukungan laporan lapangan dan analisis survei. Komunikasi formal berfungsi menjangkau khalayak luas, sedangkan komunikasi relawan memperkuat kedekatan emosional dan kepercayaan pemilih. Temuan ini memperkaya kajian komunikasi politik lokal serta menegaskan peran strategis relawan dalam kampanye politik di luar struktur formal partai.
Discrimination against Shia Minorities in Indonesia: A Human Rights Perspective mohamad arafah idrus; Muhammad Muhammad; Muammar Bakri; Ratna Istianah
Realism: Law Review Vol. 4 No. 2 (2026): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v4i2.141

Abstract

Religious freedom is a fundamental human right guaranteed by the Constitution of Indonesia and international human rights instruments. However, discriminatory practices against religious minority groups remain a pressing challenge. The Shia community, as one of these minorities, has often faced social exclusion, stigmatization, restrictions on religious activities, and unequal treatment in public life. In Makassar, the presence of Shia organizations has frequently encountered resistance from certain segments of society. This study aims to analyze the process of discrimination against the Shia minority in Makassar, identify the forms of discrimination experienced, and examine government policies in addressing such issues. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews, observation, documentation, and literature review. Informants included Shia community leaders, religious leaders, academics, and government representatives, selected purposively. Data analysis followed the Miles and Huberman interactive model, consisting of reduction, display, and conclusion drawing. The findings reveal that discrimination against the Shia community is shaped by theological differences, identity politics, and institutional factors. It manifests in direct, indirect, and regulatory forms. Although legal frameworks exist to protect religious freedom, their implementation remains ineffective, creating a gap between constitutional guarantees and the lived realities of the Shia minority in Makassar