Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudentie
Jumadi Jumadi
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
MEMAHAMI KONSEP KONSTITUSIONALISME INDONESIA Jumadi Jumadi
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i2.2819

Abstract

Kajian mengenai konstitusi semakin penting dalam negara-negara modern saat ini, bahkan umumnya menyatakan diri sebagai negara konstitusional, baik demokrasi konstitusional maupun monarki konstitusional. Konstitusi tidak lagi sekedar istilah untuk menyebut suatu dokumen hukum, tetapi menjadi suatu paham tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara (konstitusionalisme) yang dianut hampir di semua negara, termasuk negara-negara yang tidak memiliki konstitusi sebagai dokumen hukum tertulis serta yang menempatkan supremasi kekuasaan pada parlemen sebagai wujud kedaulatan rakyatThe study of the constitution increasingly important in modern countries today, even generally reveals itself as a constitutional state, both of constitutional democracy and a constitutional monarchy. The Constitution is no longer simply a term to describe a legal document, but becomes an understanding of the basic principles of the organization of the state (constitutionalism) adopted in almost all countries, including countries that do not have a constitution as a legal document written and that puts supremacy of power on parliament as an expression of popular sovereignty
MAKNA ISTILAH DAN BAHASA HUKUM DALAM KONTEK KEADILAN Jumadi Jumadi
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i1.3624

Abstract

Language and Indonesia legal terms in the agreement were observed still showing the error of a cliché, such as inaccuracy of using legal terms, spelling, punctuation, and sentence. Because the language of the law is a product that is intended for the people of any circle, not just people from law area, but the constituent of legal documents shooud simplify the delivery of the message or intention of the rules or statements in the chapters furthermore the readers are more easily and quickly understand its contents. Effective content delivery needs to be supported by the rules of correct spelling Indonesian. Authors suggest that legal experts are also observers of Indonesian Language.Keywords: Legal term, JusticeBahasa dan istilah hukum Indonesia di dalam surat perjanjian yang diamati masih menunjukkan kesalahan yang klise, seperti ketidaktepatan dalam penggunaan istilah hukum, ejaan, tanda baca, dan kalimat. Karena bahasa hukum merupakan produk yang diperuntukkan bagi masyarakat dari kalangan mana pun, bukan hanya orang dari kalangan hukum, seharusnya penyusun dokumen hukum lebih menyederhanakan penyampaian pesan atau maksud dari aturan atau pernyataan di dalam pasal-pasalnya sehingga pembaca lebih mudah dan cepat mencerna isinya. Penyampaian isi yang efektif perlu didukung oleh kaidah ejaan bahasa Indonesia yang benar. Penulis menyarankan agar ahli hukum adalah juga pemerhati bahasa Indonesia.Kata Kunci :  Bahasa Hukum, keadilan
NEGARA HUKUM DAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERWAWASAN HUKUM Jumadi Jumadi
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3665

Abstract

The national development of legal insight is based on the principles of state law and legal insight that includes the development of the legal systen, the general draft of law policy, the implementation of law enforceable state, and the orientation of legal norms. The enforcement orientation must meet the requirements of legal material and law enforcement officers. Efforts to reform the material of national law must be in accordance with the needs of the times and in line with the development of the velues of community justice by socializing the material of national law through a real program and widely disseminated and suistainable so taht applicable legal norms are known, understood, recognized and accepted with awareness by every citizen.Keywords: State of Law, National Development, Legal Insight pembangunan nasional berwawasan hukum didasari oleh prinsip negara hukum dan wawasan hukum yang mencakup pembangunan sistem hukum, rancangan umum kebijakan hukum, penyelenggaran negara berwawasan hukum, dan orientasi norma hukum. Adapun orientasi penegakannya harus memenuhi syarat materi hukumnya dan aparat penegak hukum. Upaya pembaruan materi hukum nasional harus sesuai kebutuhan zaman dan sejalan dengan perkembangan nilai-nilai keadilan masyarakat dengan cara mensosialisasikan materi hukum nasional melalui suatu program nyata dan dimasyarakatkan secara luas dan berkesinambungan sehingga norma hukum yang berlaku diketahui, dimengerti, diakui, dan diterima dengan kesadaran oleh setiap warga negara.Kata Kunci:  Negara Hukum, Pembangunan Nasional, Wawasan Hukum 
Co-Authors