This Author published in this journals
All Journal Jurisprudentie
Munir Salim
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ADAT SEBAGAI WADAH PEREKAT UNTUK MEMPERTAHANKAN IKATAN PERSATUAN REPUBLIK INDONESIA Munir Salim
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i1.3629

Abstract

Indigenous is a whole system of ideas, actions, and results of human creation to fill life by learning all of things consist of community life. According Hardjito Notopuro Customary Law is an unwritten law. Customary law with a characteristic is a guideline of life for the people in holding the justice system and social welfare and family-oriented. The shape and arrangement of the legal community are a common law union bound by factors that are territorial and genealogy. Regents / Mayors can form a Committee of Indigenous People Regency / City which served to make the identification, verification and validation of Indigenous Peoples. The results of the verification and validation, and then submitted to the Regional Head. Indeed Fifth Pancasila Sila is the quintessence Digest or Indigenous. This is the National Indigenous us, the indigenous, and Adat Indonesia that does not mean that beyond the fifth of these advantages, there is no other seed-featured. Each region has other-featured.Keywords: Indigenous, Law, Society, PancasilaAdat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupan dengan cara belajar dimana kesemuanya itu tersusun dalam kehidupan masyarakat. Menurut Hardjito Notopuro Hukum Adat adalah hukum tak tertulis. Hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat territorial dan geneologis. Bupati/Walikota dapat membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota yang bertugas untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat. Hasil verifikasi dan validasi tersebut, kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah. Sesungguhnya Kelima Sila Pancasila adalah Intisari atau Saripati Adat. Inilah Adat Nasional kita, Adat Nusantara, dan Adat Indonesia yang tidak berarti bahwa diluar kelima keunggulan tersebut, tidak ada unggulan-unggulan lain. Setiap daerah memiliki unggulan-unggulan lain.Kata Kunci: Adat, Hukum, Masyarakat, Pancasila