Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudentie
Istiqamah Istiqamah
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurisprudentie

 1 
TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BEDA AGAMA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdata) Istiqamah Istiqamah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3664

Abstract

According to the Law of the Republic of Indonesia no. 1 of 1974 concerning marriage under Article 2 Paragraph (1) that legal marriage is a marriage which is done according to the law of each religion and belief. Therefore, the marriage law ceded the validity of a marriage from a religious standpoint. Due to husband and wife related in inheritance that is no right of inheritance from person of different religion so that married couple of marriage of different religion can only get inheritance through will, obligation and reward. Keywords: Inheritance, Husband and Wife Different ReligionMenurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, undang-undang perkawinan menyerahkan sahnya suatu perkawinan dari sudut agama. Akibat terhadap suami istri yang terkait dalam kewarisan yaitu tidak ada hak kewarisan dari orang yang beda agama sehingga pasangan suami istri dari perkawinan beda agama hanya bisa mendapatkan warisan melalui wasiat, wajibah dan hadiah.Kata Kunci : Harta Warisan, Suami-Istri Beda Agama
TINJAUAN HUKUM LEGALISASI ASET MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH Istiqamah Istiqamah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5814

Abstract

AbstractLegalization Asset pass PTSL represent a governmental program, where BPN represent executor medium of mass program to publish certificate as strong voucher is ownership of land right which is its expense is charged upon by APBN. To reply the problem of accurate by of writer conclude (1) Procedure execution of PTSL in Sub-Province of Gowa have been executed surely is, simple, cheap expense, quickly is, fluent, peaceful, fair, flatten, and open and also akuntabel according to its target walk effectively, though not yet efficient because BPN have limited facilities and basic facilities, so that still happened mistake in measurement and mapping of picture. (2) Legal consequences of publication of land certificate at program of PTSL is as a means of evidence of is ownership of valid Key Word : Legalization Asset, PTSL AbstrakLegalisasi Aset melalui PTSL merupakan suatu program pemerintah, dimana BPN merupakan sarana pelaksana dari program massal yang akan menerbitkan sertifikat sebagai tanda bukti terkuat kepemilikan hak atas tanah yang biayanya dibebankan kepada APBN. Untuk menjawab masalah yang diteliti penulis menarik kesimpulan (1) Prosedur pelaksanaan PTSL di Kabupaten Gowa telah dilaksanakan secara pasti, sederhana, biaya murah, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel sesuai tujuannya berjalan secara efektif, meskipun belum efisien karena BPN memiliki sarana dan prasarana yang terbatas, sehingga masih terjadi kesalahan dalam pengukuran dan pemetaan gambar. (2) Akibat hukum atas penerbitan sertifikat tanah pada program PTSL adalah sebagai alat bukti kepemilikan yang sah.Kata Kunci : Legalisasi Aset, PTSL
Co-Authors