Andi Takdir Djufri
Universitas Andi Djemma Palopo

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA DELIK PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES LUWU Andi Takdir Djufri
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4050

Abstract

This research is conducted precisely in the jurisdiction of Polres Luwu by using primary data obtained from direct interviews or observation and secondary data obtained from the results of literature review, in the form of books, report materials, articles and other documents. Data were analyzed using qualitative analysis technique then processed systematically.The factors causing the occurrence of a criminal offense in the jurisdiction of Luwu Police from 2015 to 2017 are the ignorance of the perpetrators of the origin of the goods obtained, limited employment, and low education. Efforts that have been made by the police in tackling the criminal offense that occurred in the Luwu Police Precinct is with efforts that are preventive and repressiveKeywords: Decalification Penelitian ini dilaksanakan tepatnya di wilayah hukum Polres Luwu  dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung atau observasi dan data sekunder yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku, bahan laporan, artikel dan dokumen lainnya. Data dianalisa dengan menggunakan teknik analisa  kualitatif kemudian diolah secara sistematis.Faktor yang menyebabkan terjadinya delik penadahan di wilayah hukum  Polres Luwu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah ketidaktahuan pelaku tentang asal-usul barang yang diperoleh, lapangan kerja yang terbatas, dan pendidikan yang rendah. Upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi delik penadahan yang terjadi di wilayah hukum  Polres Luwu adalah dengan upaya yang bersifat preventif dan represifKata kunci : Penadahan
FUNGSI KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 Andi Takdir Djufri
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Januari 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.28105

Abstract

Abstrak Pemeriksaan keimigrasian di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, melihat lingkup tugas dan fungsi keimigrasian yang ada di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan kependudukan (multidimensional). Dalam konteks lalu-lintas dan mobilitas manusia yang semakin meningkat, peran dan fungsi imigrasi menjadi bagian yang penting dan strategis yaitu meminimalisasi dampak negatif dan mendorong dampak positif yang dapat timbul akibat kedatangan orang asing sejak masuk, selama berada dan melakukan kegiatan di Indonesia sampai ia keluar wilayah negara. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), dimana pengolahan bahan-bahan hukum penelitian yang berasal dari sumber hukum primer dilakukan dengan menganalisis muatan substansinya. Untuk bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara klasifikasi, sistematis dan penggolongan terhadap teori-teori yang terdapat dalam literatur dan hasil penelitian serta dokumen-dokumen resmi yang ada, kemudian dilakukan dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fungsi keimigrasian dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 mencakup tiga hal, yakni; fungsi pelayanan masyarakat di bidang arus lalu-lintas orang WNI dan WNA, fungsi penegakan hukum berkaitan dengan hal-hal keimigrasian, dan fungsi keamanan imigrasi yang berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Kata Kunci: Fungsi, Keimigrasian, Undang-undang Abstract Immigration checks in Indonesia have existed since the Dutch colonial era, looking at the scope of duties and functions of immigration in various fields such as politics, economy, socio-culture, security, and population (multidimensional). In the context of increasing traffic and human mobility, the role and function of immigration becomes an important and strategic part, namely minimizing negative impacts and encouraging positive impacts that may arise due to the arrival of foreigners from the time they enter, while they are in Indonesia and carry out activities in Indonesia until they leave. country territory. This research is a library research, where the processing of research legal materials from primary legal sources is carried out by analyzing their substance content. For secondary legal materials, classification, systemization and classification of theories contained in the literature and research results as well as existing official documents are carried out, then analyzed. Based on the results of the study, it can be concluded that the immigration function in Law Number 9 of 1992 includes three things, namely; the function of public services in the field of traffic flow for Indonesian citizens and foreigners, law enforcement functions related to immigration matters, and immigration security functions that function as gatekeepers of the state. Keywords: Function, Immigration, Law