Garuda - Garba Rujukan Digital

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR : PENYEBAB DAN SOLUSINYA Rosdalina Bukido
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.6283

Undang-undang perkawinan mengatur tentang perkawinan di bawah umur. Pengaturan perkawinan tersebut termasuk salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Penelitian dilakukan di Kota Manado dengan responden hakim PN Manado, 5 hakim PA Manado, kepala seksi perkawinan dan perceraian dinas kependudukan dan catatan sipil Manado, kepala KUA kecamatan Singkil, kepala KUA kecamatan Tikala, kepala KUA kecamatan Wenang, kepala KUA kecamatan Tuminting dan kepala KUA kecamatan Paal Dua. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara. Analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Artikel ini menggambarkan tentang penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dan juga menemukan solusi dari perkawinan tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kota Manado adalah hamil. Hamil di luar nikah berdampak pada ketidakharmonisan kehidupan keluarga. Hamil disebabkan oleh pergaulan bebas muda-mudi yang tidak mengenal batas-batas aturan yang digariskan oleh ajaran agama. Bergaul dengan lawan jenis harus mendapat kontrol yang maksimal dari orang tua bahkan keluarga ataupun masyarakat. Untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu pemerintah bersama tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan perlu melakukan sosialisasi UU Perkawinan kepada masyarakat. Disamping itu kerjasama dengan dinas kesehatan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur.Kata kunci : perkawinan, anak, dewasa, di bawah umur.

URGENSI PERJANJIAN DALAM LALU LINTAS HUBUNGAN HUKUM PERDATA Rosdalina Bukido
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 6, No 1 (2008)
Publisher : IAIN Manado

An agreement is an event of where a promising to another of where two the means is each promise to execute a thing. Execution of this agreement become purpose of people whe make an agreement, because of exactly with execution of the agreement, the party making it will be able to fulfill it’s the king be able to fulfill it’s requirement. Agreement is deed of real important law done by the parties in civil contractual terms before executing law deed. This thing is important is done for shake of creation of peacefulness and the parties justice. Agreement loads rights and obligations any kind of that must be done by the parties, so that if it is then day one them is default hance young referred to contents of agreement. Agreement gives protection of law the parties.

SISTEM PENGELOLAAN DANA KOTAK INFAK DAN SEDEKAH KELILING MASJID DI PASAR 45 MANADO Andi M. Fadly Taher; Suprijati Sarib; Rosdalina Bukido
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 14, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Manado

This paper is a case study entitled “Fund Management System of mobile Infaq and alm boxesin Pasar 45Manado”. This research was conducted using observationsin the area of Pasar45 Manado.Data were collected through observations and interviewswith the carriers of infaq boxes, the dwellers in Pasar45Manado, and people in charge of the infaq boxes management, as well as documentation. The approach used is juridical and sociological. This research aims (1) to understand the fund management system of theinfaqand almboxesspread around Pasar45, and the management by which collectors collect all of theinfaqand almboxes. Once the collectors collected the donation, they gave them to the mosque’s management who would divide the fund into two parts:40 percent for the collectors and the restis allocated for the construction of mosques and others. This research also seeks (2) to describe how people view the fund management system ofinfaq and alms boxes collected around Pasar45Manado. This research shows that most people seem to disfavor these alms and infaq collection due to the unstructured fund management. We need to understand that the infaq and alms boxes run by collectors every Friday to ask for a donation is a noble deed when the funds is channeled and addressed to the appropriate places orpeople or those who are in need. This action would certainly benefit the Muslim community.The funds will help to reduce poverty in Manado as well as in other areas. Yet sometimes the fund would not be donated entirely to the mosque but it goes to two divisions as previously mentioned

PARADIGM AND REALITY OF LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA Rosdalina Bukido
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 1 (2006)
Publisher : IAIN Manado

The research on "PARADIGM AND REALITY OF LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA" is a library research, which aims to investigate about the factors influencing failed law enforcement in Indonesia. The good law enforcement is one of the criterions success nation to increase the dignity specially in law. Law should protect all societies living anywhere. So, it can create stability and safety life of our societies. There are many functions of law. Law can make the good thing for all sectors, for example economic, politic, trade, etc. Paradigm and reality of law enforcement in Indonesia is not carried out well yet. It is caused by two factors. They are officers of law enforcement (judge, police, advocate, and public prosecutor). If they have the good morality and integrity, law enforcement can run well. The second is Indonesian legislative assembly as the makers of law. Although the makers of law are not socialization with societies directly, but the result of them can reach and cover all problems in Indonesian societies.

Peranan Komisi Pengawas Persaiangan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Rosdalina Bukido; Laila F Bamatraf
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 15, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Manado

Law No. 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition is established to prevent unfair business competition in Indonesia based on the centralization of economic power on individuals or certain groups either in the form of monopoly in spite of other forms of unfair business competition before the law is applied. Therefore, this research is brought out to declare the function and role of KPPU itself to combat various kinds of monopolistic practices and unfair business competition that is emerging in society.

DIKOTOMI GENDER (Sebuah Tinjauan Sosiologis) Rosdalina Bukido
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 2 (2006)
Publisher : IAIN Manado

Perempuan di arena publik maupun domestik, secara umum mengalami subordinasi, marginalisasi, dan kliminasi dalam berbagai variasi. Hal ini an tara lain inflasi bahkan nilai-nilai sosial budaya yang menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua, yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dibandingkan lakilaki. Dikotomi gender mengakibatkan posisi perempuan semakin terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Rekonstruksi peran gender perempuan dan laki-laki merupakan hal penting yang perlu dilakukan dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat, laki-Iaki dan perempuan. Persoalan subordinasi marginalisasi dan perempuan adalah persoalan masyarakat, persoalan bersama laki-Iaki dan perempuan. Mendiamkan ketidakadilan struktural dan penindasan perempuan berarti melanggengkan dehumanisasi laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Laki-laki mengalami dehumanisasi karena melanggengkan ketidakadilan dan penindasan perempuan, sementara perempuan mengalami dehumanisasi karena terus-rnenerus tertindas.

KEDUDUKAN ALAT BUKTI TULISAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN Rosdalina Bukido
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 9, No 1 (2011)
Publisher : IAIN Manado

Pembuktian merupakan salah satu aspek yang sangat penting didatangkan dan disiapkan oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam membuktikan kebenaran suatu peristiwa hukum. Ada bermacam-macam alat bukti yang ada pada proses pembuktian dalam hukum acara perdata yang salah satu di antaranya adalah alat bukti tulisan/surat. Alat bukti ini menempati posisi yang pertama bagi hakim dalam menilai suatu peristiwa hukum yang terjadi di antara para pihak. Alat bukti tulisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika akta tersebut memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh undang-undang, salah satunya harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Jika persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang itu dipenuhi oleh para pihak maka kekuatan hukum pembuktian itu (alat bukti tulisan) sangat menjadi pertimbangan utama hakim dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pokok perkara yang disidangkan.

URGENSI PERJANJIAN DALAM HUBUNGAN KEPERDATAAN Rosdalina Bukido
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 7, No 2 (2009)
Publisher : IAIN Manado

Perjanjian memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan keperdataan. Sebab dengan adanya perjanjian tersebut akan menjadi jaminan hukum para pihak dan menjadi bukti bahwa telah benar-benar diadakan perjanjian. Sehingga jika di kemudian hari terdapat perselisihan akibat hubungan hokum tersebut maka maka para pihak kembali melihat perjanjian yang telah disepakati.

KEDUDUKAN ALAT BUKTI TULISAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MANADO Rosdalina Bukido
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 11, No 2 (2013)
Publisher : IAIN Manado

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan alat bukti tulisan terhadap penyelesaian perkara di pengadilan agama Manado. Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan angket untuk menjaring datamengenai kedudukan alat bukti tulisan terhadap penyelesaian perkara di pengadilan agama Manado. Angket disebarkan kepada 13 orang responden ( hakim sekretaris dan panitera ) di pengadilan agama Manado. Jumlah populasi tersebut sekaligus menjadi sempel dalam penelitian ini. Jadi jumlah sempel sama dengan jumlah populasi. Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan mendeskripsikan hasil data yang diperoleh yang selanjutnya disesuaikan dengan data pustaka kemudian penulis memberikan argumentasi hukum terhadapo hasil penelitian tersebut. Kedudukan alat bukti tulisan terhadap penyelesaian perkaradi pengadlan agama Manado sangan penting bagi para pihak dan majlis hakim.pada pasal 1866 KUH Perdata, urutan pertama alat bukti disebut bukti tulisan (schrifftelijke bewijs, written avidence). Alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dan paling utama disbanding alat bukti lainnya. Meskipun alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang pertama dan utama akat tetapi majelis hakim yang memeriksa suatu perkara tidakbersifat kaku dan menilai kedudukan peran alat-alat bukti lainnya. Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataan bisa terjadi sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan atau alt bukti tulisan yang ada tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian. Oleh karena itu majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendatangkan alat bukti saksi,persangkaan, pengakuan dan sumpah untukmenggugat dalil-dalil gugatan di persidangan.

PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PRODUK RAHN DI CABANG PEGADAIAN SYARIAH ISTIQLAL MANADO Rosdalina Bukido; Faradila Hasan
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 14, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Manado

Product practices in Islamic Financial Institutions (LKS) have so far attracted specialattention, especially on the application of the contract. The fundamental differencesbetween the LKS and the conventional financial institutions are contracts/agreementsbefore making financial transactions. Many conducted research on the application ofthe LKS contracts. Some contracts madeby LKS on its products so farhave notcomplied withthesharia provisions. The basic rule refers to thefatwa (religiousadvisory opinions) of the National Sharia Board and the Council of IndonesianUlema (DSN-MUI). One of them is DSN-MUI fatwa No. 25 of 2002 concerningrahn. In addition to rahn, this fatwa also explains rules concerning the contract ofijara. Pawnshopsthat apply sharia principles in their products haveintroducedrahnproducts based on this the fatwa. Therefore, systematic research on the application ofthe ijara contract onrahn products is necessary.Keywords: ijara , rahn, DSN-MUI, sharia pawhshop.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search