Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum International Significance of Notary
RIZQY AULIA FITRI
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA TERKAIT PEMENUHAN PERSYARATAN DOKUMEN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN PONOROGO RIZQY AULIA FITRI; ARINTO NUGROHO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24864

Abstract

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Setiap tahunnya jumlah tenaga kerja di Indonesia terus meningkat dan tidak sesuai dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah angka pengangguran, salah satunya adalah dengan memfasilitasi kesempatan bekerja di luar negeri. Dengan ini jumlah pekerja migran indonesia yang bekerja di luar negeri terus meningkat, membuat pemerintah menyediakan payung hukum untuk perlindungan pekerja migran indonesia. Dokumen pendaftaran wajib dipenuhi oleh calon pekerja migran indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan menyebabkan hilangnya kesempatan calon pekerja migran indonesia untuk bekerja di luar negeri. Mengingat pemenuhan persyaratan dokumen sangat krusial, maka terdapat dokumen tidak memenuhi persyaratan, salah satunya dengan memalsukan data diri. Pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo sangat diperlukan dalam memperhatikan dokumen calon pekerja migran indonesia yang akan diberangkatkan dan kewenangan pengawasan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah Untuk melihat pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo dalam mengawasi calon pekerja migran indonesia untuk kelengkapan dokumen keberangkatan sesuai peraturan perundang-undangan dan mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo dalam pengawasan dokumen. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berbasis pada peraturan perundang-undangan dan mengamati reaksi serta interaksi masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukan cara Dinas Tenaga Kerja melakukan pengawasan kepada calon pekerja migran indonesia dilakukan dengan empat cara yaitu, pertama pengawasan internal yaitu kepada pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo. Kedua, pengawasan eksternal kepada calon pekerja migran indonesia, perusahaan penyalur pekerja migran indonesia dan desa-desa di Kabupaten Ponorogo. Ketiga, pengawasan preventif dengan verifikasi dokumen lima tahap pada saat pendaftaran calon pekerja migran indonesia dan dilakukannya penyuluhan. Keempat, pengawasan represif dengan melakukan sanksi administrasi dan sanksi pidana agar calon pekerja migran indonesia mendaftarkan diri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Ditemukan pula beberapa kendala yang menghambat Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan pengawasan, yaitu jumlah pegawai yang timpang dengan jumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Ponorogo serta anggaran dana yang belum mencukupi. Kata kunci: Calon Pekerja Migran Indonesia, Pengawasan Dokumen Pekerja Migran Indonesia, Dinas Tenaga Kerja
PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK KANDUNG DAN ANAK ANGKAT DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PRESPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Rizqy Aulia Fitri
International Significance of Notary Vol 2, No 1.2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i1.2.10644

Abstract

AbstrakPerkawinan menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum antara kedua orang yaitu antara suami dan istri beserta keluarga dari suami dan keluarga dari istri. Indonesia mempunyai dua jenis perkawinan yang dilegalkan yaitu perkawinan monogami dan perkawinan poligami. Salah satu permasalahan serius yang ditimbulkan karena perkawinan poligami adalah kewarisan. Dalam perkawinan poligami jika suami menjadi pewaris maka ahli warisnya adalah istri, istri kedua dan selanjutnya, anak dari istri pertama dan selanjutnya beserta anak angkat jika ada. Seperti pada kasus putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor: 17/Pdt.G/2012/PTA.Btn.Kata Kunci: Hak Waris, Perkawinan Poligami, Anak Angkat, Anak Kandung AbstractMarriage creates a legal relationship and legal consequences between the two people, namely the husband and wife and the family of the husband and the family of the wife. Indonesia has two types of marriages that are legalized, namely monogamous marriages and polygamous marriages. One of the serious problems caused by polygamous marriage is inheritance. In a polygamous marriage, if the couple becomes the heir, the heirs will be the wife, the second wife and subsequently, the children of the first wife and the adopted children if any. As in the case of the Banten High Religious Court decision Number: 17 / Pdt.G / 2012 / PTA.Btn. Keywords: Inheritance, Polygamy Marriage, Adopted Children, Biological Children
Co-Authors ARINTO NUGROHO