Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Unes Law Review JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Law_Jurnal Jurnal Darma Loka
Gelar Ali Ahmad
Universitas Negeri Surabaya
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Urgensi Hukum Non-Diskriminasi dalam Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum: Kasus Narkotika Rachel Patrecia; Gelar Ali Ahmad
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 8, No 1 (2026): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v8i1.6716

Abstract

The study analyzes the diversion procedures in the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA) and the obstacles to its implementation for children in conflict with the law related to narcotics in the context of Indonesia's Golden Generation 2045. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that although the UU SPPA mandates the principle of non-discrimination (Article 2) and diversion as a priority (Article 5 paragraph 3), there exists a legal gap between Article 7 paragraph 2 of the UU SPPA and the criminal sanctions in the Narcotics Law, which causes children to lose their right to diversion. Hidden discriminatory practices are evident in the differential treatment between child users (Article 127) who tend to receive diversion and child dealers (Article 114) who are criminalized, despite both being victims of exploitation. The main obstacles include: legal gaps in regulations, inconsistency in court decisions, differing perspectives among law enforcement officials, lack of cross-sectoral coordination, limited rehabilitation infrastructure, and social stigmatization. These conditions threaten the achievement of Indonesia's Golden Generation 2045. The study recommends harmonizing the UU SPPA with the Narcotics Law, establishing Joint Regulations among law enforcement agencies or creating Memoranda of Understanding (MoU), strengthening rehabilitation facilities, and conducting public education to reduce stigma.
Perlindungan Korban TPPO dalam Politik Hukum Pidana: Problematika Penerapan Pasal dan Sinkronisasi Regulasi Zepanya Damanik; Gelar Ali Ahmad
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/nh777818

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam perspektif politik hukum pidana serta mengkaji problematika penerapan norma antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam penanganan TPPO bermodus pekerja migran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Srg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana dalam perkara tersebut belum mencerminkan tujuan perlindungan korban sebagaimana diatur dalam UU TPPO. Meskipun fakta persidangan telah menunjukkan adanya unsur perbuatan, cara, dan tujuan eksploitasi sebagai karakteristik tindak pidana perdagangan orang, pengadilan justru menerapkan ketentuan pidana dalam UU PPMI sehingga perbuatan pelaku dipandang sebagai pelanggaran penempatan pekerja migran. Akibatnya, korban tidak memperoleh hak restitusi sebagaimana dijamin dalam UU TPPO. Penelitian ini juga menemukan bahwa permasalahan tersebut bersumber pada belum optimalnya sinkronisasi penerapan norma antara UU TPPO dan UU PPMI, yang menyebabkan perbedaan penafsiran dalam menentukan dasar hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui penegasan batas penerapan kedua undang-undang, penguatan penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam perkara yang mengandung unsur eksploitasi, serta penyusunan pedoman penerapan yang memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan korban secara komprehensif berdasarkan prinsip keadilan restoratif.
Co-Authors Apriliani Kusumawati Cahyo Tri Laksono Diandra Alya Sayyidina Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya Fillemon Hendrik Pagula Mamuyab Hadi Widodo Saputro Ilham Giri Wijaya Miracle Arthur Koraag Monalisa Indah Ronauli Nur Hafizal Hasanah Pudji Astuti Rachel Patrecia Rendy Airlangga Sevyra Yuwinda Ayu Vita Mahardhika Zainah Al Widad Muarif Zepanya Damanik