Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

INSTRUMEN METODE PENYUSUTAN DIPERCEPAT MENURUT UU PPh 1984 DAN BUKU PAI: SUATU TINJAUAN UMUM Mardiasmo Mardiasmo
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 6, No 1 (1991): September
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.205 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk membas mengenai perbedaan-perbedaan penerapan metode penyusutan dipercepat antara UU PPh 1984 dengan buku PAI, serta hal-hal yang dapat mengurangi (menurunkan) keefektifan instrumen metode penyusutan dipercepat. Selain itu juga dibahas mengenai penyusutan, metode penyusutan dan tata cara perhitungan penentuan besarnya penyusutan menurut UU PPh dan buku PAI.Penyusutan merupakan elemen pengurang laba kena pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak, maka usaha peminimalan pajak yang terutang melalui penyusutan dapat dilakukan dengan memperbesar pengakuan penyusutan dan mempercepat pengakuan penyusutan. Metode penyusutan dipercepat yang diterapkan UU PPh 1984 dimaksudkan untuk mempercepat pengakuan penyusutan. Manfaat mempercepat pengakuan penyusutan nampak jelas di dalam. pengambilan keputusan usulan investasi terutama jika perusahaan menggunakan metode evaluasi usulan investasi yang berdasarkan laba tunai.Instrumen metode penyusutan dipercepat yang diterapkan UU PPh 1984 berbeda dengan metode-metode penyusutan yang diperkenankan oleh buku PAI. Perbedaan-perbedaan terjadi karena maksud dan tujuan yang ingin dicapai UU PPh 1984 berbeda dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai buku PAI. Perbedaanperbedaan tersebut pada dasarnya merupakan beda waktu. Namun, perbedaanperbedaan tersebut dapat berubah menjadi beda tetap terutama pada saat penarikan aktiva dari pemakaian yang nilai buku aktivanya lebih besar dibanding hasil penjualan neto.Beda waktu yang berubah menjadi beda tetap tersebut dapat mengurangi keefektifan instrumen metode penyusutan dipercepat yang diterapkan UU PPh 1984. Hal-hal lain yang dapat juga menyebabkan berkurangnya keefektifan instrumen tersebut adalah perusahaan menderita rugi dan pengenaan tarif pajak progresif.
Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Kebutuhan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah - Mardiasmo
Unisia No 46/XXV/III/2002
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/unisia.vol25.iss46.art6

Abstract

-