<![CDATA[AbstractThe existence of home industry in an area has a very important role in improving the welfare of the community with a wage system that affects the living standards of workers and their families. So important is the issue of wages in a workforce, but in reality there are often times workers' wages are not in line with expectations, so that it can cause an imbalance for workers. The method in this research is qualitative with descriptive approach. Data collection techniques used, namely observation, interviews, questionnaires and documentation. From the results of his research, a picture of wage implementation in the Rattan Home Industry of Tegalwangi Village, Weru District, Cirebon Regency uses a piece rate system. According to the review of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower for the implementation of remuneration, this is largely in compliance, only a few are considered to violate the Law. According to the Sharia Economic Law review of the implementation of this wage is in accordance with the principles of Sharia, namely justice, worthiness and virtue. Keywords: Wages, Workers, Law No.13 of 2003, and Sharia Economic Law. AbstrakKeberadaan home industry di suatu daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sistem pengupahan yang mempengaruhi standar penghidupan para pekerja beserta keluarganya. Begitu penting persoalan upah di dalam suatu ketenagakerjaan, namun dalam kenyataannya sering kali terjadi pengupahan pekerja tidak sesuai dengan harapan, sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan bagi para pekerja. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendakatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Dari hasil penelitiannya diperoleh gambaran pelaksanaan pengupahan di Home Industry Rotan Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon menggunakan sistem upah borongan. Menurut tinjauan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan pengupahan ini sebagian besar sudah sesuai, hanya saja ada beberapa yang dianggap melanggar Undang-Undang. Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pengupahan ini sudah sesuai prinsip-prinsip Syariah yaitu keadilan, kelayakan dan kebajikan. Kata Kunci: Pengupahan, Pekerja, Undang-Undang No.13 Tahun 2003, dan Hukum Ekonomi Syariah.]]>
