Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERLINDUNGAN KONSUMEN JAJANAN PASAR BERDASARKAN PASAL 8 DAN PASAL 62 PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Moch. Endang Djunaeni; Intan Alfiah
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (63.759 KB) | DOI: 10.24235/jm.v4i1.754

Abstract

AbstrakAdapun  permasalahan  yang  diangkat  dari  penelitian  ini  yaitu  Bagaimana Implementasi  Undang  -  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen terhadap  produk  jajanan  pasar  di  pasar  kue  plered  Kab.  Cirebon  dan  Sanksi  apa  yang diterapkan oleh pemerintah untuk pedagang yang melanggar Undang  -  Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen yang termuat di dalam pasal 8 dan pasal 62. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  (field  research)  yang  didasarkan  studi kasus pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Cirebon. Penelitian ini mengambil perhatian pada masalah alasan mengapa produk  jajanan  pada IKM di Kota Cirebon belum tercantum  masa  kadaluwarsa.  Pada  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif,  penelitian  diskriptif  yaitu  penelitian  yang menggambarkan  data  dan  informasi  dilapangan  berdasarkan  fakta  yang  diproses dilapangan  secara  mendalam.  Sumber  data  yang  diperoleh  yaitu  Data  primer  dan  Data Sekunder.  Pengambilan  data  dengan  melakukan  Studi  Kepustakaan,  Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.Dalam hasil analisis penulis mendapatkan pemahaman dalam Implementasi  Undang -undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  terhadap produk jajanan  pasar di asar kue plered Kab. Cirebon perlu adanya sosialisasi secara bertahap agar tidak terjadinya  kerugian  bagi  konsumen.  Pemerintah  harus  terus  berupaya  meningkatkan perlindungan  terhadap  konsumen  mengingat  masih  banyaknya  jajanan  pasar  yang  tidak berlabel  masa kadaluarsa  yang  beredar di  masyarakat yang  melanggar ketentuan Pasal 8 ayat  (1)  huruf  i   Undang  -  Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  diatur  pada  pasal  62 tentang  sanksi  yang  melanggar  Undang  -  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.Kata kunci : Jajanan Pasar, Perlindungan Konsumen, Penerapan Sanksi    Abstract The issues raised from this research that How Implementation Act - Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection against market snacks products in the market cakes Plered Kab. Cirebon and what sanctions are imposed by the government for the traders who violate the Act - Act No. 8 of 1999 on consumer protection contained in Article 8 and Article 62. This research is a field (field research) that is based on a case study of Small and Medium Industry (SMEs) in the city of Cirebon. This study takes the attention on the problem of the reason why the product snacks on SMEs in the city of Cirebon not listed expiration date. In the method used in this research is descriptive qualitative, descriptive research is research that describe the data and information in the field based on the fact that the field is processed in depth. Sources of data obtained by the primary data and secondary data. Retrieval of data by conducting literature study, interviews, observation, and documentation.In the analysis results writers gain understanding in the implementation of Law OF No. 8 of 1999 on Consumer Protection against products asar pastry snacks in Plered Kab. Cirebon socialization needs to be gradual to avoid the occurrence of harm to consumers. The government must continue to improve the protection of consumers considering many snacks that are not labeled expiration period that is circulating in the community which violate the provisions of Article 8 paragraph (1) letter i Law - Consumer Protection Act set out in Article 62 of sanctions violated Law - Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Keywords: Snacks Market, Consumer Protection, Application of Sanctions 
PENERAPAN DENDA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Moch. Endang Djunaeni; Muhammad Maulana Yusuf
Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah Vol 9, No 2 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.429 KB) | DOI: 10.24235/amwal.v9i2.1921

Abstract

Abstrak Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil menengah dan pengusaha   kecil   bawah,   antara   lain   mendorong   kegiatan   menabung   dalam   menunjang pembiayaan  kegiatan  ekonominya.  Kredit  dalam  pembiayaan  syariah  menjadi  salah  satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan pinjaman, tetapi tetap dalam ruang lingkup syariah. Penyediaan jasa kredit atau pembiayaan pun menjadi salah satu unggulan BMT untuk mendulang pundi. Layaknya lembaga keuangan konvensional, BMT pun menetapkan denda bagi peminjam yang  tidak  melunasi  kreditnya.  Hanya,  masih  menjadi  pertanyaan  di  kalangan  masyarakat tentang pemberlakuan denda atau sanksi bagi nasabah yang gagal bayar, dan juga bagaimana hukum pengenaan denda di BMT ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai faktor penyebab diterapkannya denda pada pembiayaan bermasalah, kemudian untuk mengetahui tindakan- tindakan yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah, serta untuk mengetahui target penyaluran dana yang dihasilkan dari denda. Secara metodologi,  penelitian  ini  menggunakan  prosedur penelitian  kualitatif  dengan memanfaatkan pendekatan sosiologi hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitiannya diperoleh bahwa mengqiyaskan kepada hukum yang telah ditetapkan  dalam  Al-Qur’an  denda dikenakan  kepada nasabah  yang mengalami  pembiayaan bermasalah, dalam  rangka memberikan efek jera supaya dapat menunaikan kewajiban  yang belum terlunasi. Langkah penyelesaian pihak BMT dalam menghadapi nasabah bermasalah yaitu dengan cara: pemberitahuan melalui telepon, pemberian surat penagihan, penagihan langsung, sita jaminan, eksekusi jaminan. Penyaluran dana hasil denda yang diposkan dalam qardh al- hasan ditujukan secara langsung seperti untuk santunan anak yatim, orang tua jompo dan juga melalui lembaga formal seperti BAZNAS dan LAZNAS. Kata kunci : Denda, Pembiayaan Bermasalah, Penyaluran Qardh Al-Hasan.   Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) is a hall independent business integrated content cored Bayt al- mal wa al-tamwil with activities to develop productive ventures and investment in improving the quality of the economic activities of small and medium entrepreneurs and small businessmen under, among others, to encourage the activities of saving In supporting the financing of its economic activities. Credit in shariah financing becomes one of the alternative communities to get a loan. Provision of credit services or fees became one of the flagship BMT to gain funds. Like conventional financial institutions, BMT also for borrowers who do not pay off credit. Only,is still a question among the public about the imposition of penalties or sanctions for customers who fail to pay, and also how the law imposing fines in this BMT.This study aims to provide a clear picture of the factors causing the financial, then to know the actions undertaken syariah financial institutions in the process of childbirth, and to know the target disbursement of funds resulting from fines.Methodologically, this study uses qualitative research procedures by utilizing the sociological approach of Islamic law. Data completion technique is done by observation, interview and documentation.The result of his research is to mengqiyaskan to the law that has been set in Al-Qur'an fines to customers who have problems, in order to provide a deterrent effect can be able to fulfill the obligations that have not been paid off. Steps to settle the BMT party within the time that can be done by: voice over the phone, mailing, direct. The disbursement of fines posted in qardh al - hasan  is  directly  suspended  as  for  orphans'  benefits,  old  folks  and  also  through  formalinstitutions such as BAZNAS and LAZNAS. Keywords: Fines, Troubled Financing, Qardh Al-Hasan Distribution.
PENERAPAN DENDA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Moch. Endang Djunaeni; Muhammad Maulana Yusuf
Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah Vol 9, No 2 (2017)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/amwal.v9i2.1921

Abstract

Abstrak Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil menengah dan pengusaha   kecil   bawah,   antara   lain   mendorong   kegiatan   menabung   dalam   menunjang pembiayaan  kegiatan  ekonominya.  Kredit  dalam  pembiayaan  syariah  menjadi  salah  satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan pinjaman, tetapi tetap dalam ruang lingkup syariah. Penyediaan jasa kredit atau pembiayaan pun menjadi salah satu unggulan BMT untuk mendulang pundi. Layaknya lembaga keuangan konvensional, BMT pun menetapkan denda bagi peminjam yang  tidak  melunasi  kreditnya.  Hanya,  masih  menjadi  pertanyaan  di  kalangan  masyarakat tentang pemberlakuan denda atau sanksi bagi nasabah yang gagal bayar, dan juga bagaimana hukum pengenaan denda di BMT ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai faktor penyebab diterapkannya denda pada pembiayaan bermasalah, kemudian untuk mengetahui tindakan- tindakan yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah, serta untuk mengetahui target penyaluran dana yang dihasilkan dari denda. Secara metodologi,  penelitian  ini  menggunakan  prosedur penelitian  kualitatif  dengan memanfaatkan pendekatan sosiologi hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitiannya diperoleh bahwa mengqiyaskan kepada hukum yang telah ditetapkan  dalam  Al-Qur’an  denda dikenakan  kepada nasabah  yang mengalami  pembiayaan bermasalah, dalam  rangka memberikan efek jera supaya dapat menunaikan kewajiban  yang belum terlunasi. Langkah penyelesaian pihak BMT dalam menghadapi nasabah bermasalah yaitu dengan cara: pemberitahuan melalui telepon, pemberian surat penagihan, penagihan langsung, sita jaminan, eksekusi jaminan. Penyaluran dana hasil denda yang diposkan dalam qardh al- hasan ditujukan secara langsung seperti untuk santunan anak yatim, orang tua jompo dan juga melalui lembaga formal seperti BAZNAS dan LAZNAS. Kata kunci : Denda, Pembiayaan Bermasalah, Penyaluran Qardh Al-Hasan.   Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) is a hall independent business integrated content cored Bayt al- mal wa al-tamwil with activities to develop productive ventures and investment in improving the quality of the economic activities of small and medium entrepreneurs and small businessmen under, among others, to encourage the activities of saving In supporting the financing of its economic activities. Credit in shariah financing becomes one of the alternative communities to get a loan. Provision of credit services or fees became one of the flagship BMT to gain funds. Like conventional financial institutions, BMT also for borrowers who do not pay off credit. Only,is still a question among the public about the imposition of penalties or sanctions for customers who fail to pay, and also how the law imposing fines in this BMT.This study aims to provide a clear picture of the factors causing the financial, then to know the actions undertaken syariah financial institutions in the process of childbirth, and to know the target disbursement of funds resulting from fines.Methodologically, this study uses qualitative research procedures by utilizing the sociological approach of Islamic law. Data completion technique is done by observation, interview and documentation.The result of his research is to mengqiyaskan to the law that has been set in Al-Qur'an fines to customers who have problems, in order to provide a deterrent effect can be able to fulfill the obligations that have not been paid off. Steps to settle the BMT party within the time that can be done by: voice over the phone, mailing, direct. The disbursement of fines posted in qardh al - hasan  is  directly  suspended  as  for  orphans'  benefits,  old  folks  and  also  through  formalinstitutions such as BAZNAS and LAZNAS. Keywords: Fines, Troubled Financing, Qardh Al-Hasan Distribution.