Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Peranan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam Samud Samud
Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.099 KB) | DOI: 10.24235/amwal.v10i2.3565

Abstract

Abstrak Kemiskinan dan kebodohan ini menjadikan Indonesia Negara yang sedang mencari berbagai solusi dari gerbang pencerahan. Karena kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan, dan juga papan tak lepas dari kewajiban Negara untuk memenuhinya. Untuk hal ini, Negara harus bersedia membuka berbagai peluang (kerja, program pengentasan kemiskinan, dan lain-lain). Jika tidak terpenuhi maka Indonesia menyimpan berbagai potensi penyakit social yang berdampak pada Negara anarkis. Dengan demikian, kehadiran pihak ketiga menjadi sangat penting untuk menjadi penengah antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan komunikasi yang berimbang dalam kaitannya terhadap pengembangan Negara bangsa dan masyarakat. Dengan hadirnya sebuah program untuk mengentaskkan kemiskinn yang terjadi dimasyarakat melalui berbagai macam bantuan social yang berhasil mengurangi angka kemiskinan. Kata Kunci: Kemiskinan, Bantuan Sosial, Ekonomi Islam AbstractThis poverty and ignorance makes Indonesia a country that is looking for various solutions from the gate of enlightenment. Because the community's needs for clothing, food, and also the board cannot be separated from the State's obligation to fulfill it. For this, the State must be willing to open various opportunities (employment, poverty alleviation programs, etc.). If it is not fulfilled, Indonesia will save a variety of potential social diseases that have an impact on the anarchist State. Thus, the presence of third parties is very important to mediate between the government and the community in delivering balanced communication in relation to the development of the nation state and society. With the presence of a program to alleviate poverty that occurs in the community through various kinds of social assistance that have succeeded in reducing poverty. Keywords: Poverty, Social Aid, Islamic Economy
PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI samud samud
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (88.54 KB) | DOI: 10.24235/mahkamah.v2i1.1662

Abstract

Abstrak Peradilan In Absentia tidak berbeda dengan tuntutan peradilan dalam perkara biasa di lingkungan peradilan umum. Dalam penuntutan perkara In Absentia seperti lazimnya perkara biasa memuat identitas terdakwa, dakwaan, uraian fakta hukum dan alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan serta analisa pembuktian unsur-unsur pasal yang dirumuskan di dalam dakwaan mengacu kepada alat bukti yang diperoleh didepan persidangan. penyidikan In Absentia tidak terdapat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Meskipun tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka, namun Berita Acara Pemeriksaan Tersangka seharusnya tetap dilampirkan dan wajib memuat identitas tersangka secara lengkap mengacu pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Pentingnya identitas tersangka karena akan dituangkan dalam surat dakwaan dan menjadi syarat formil surat dakwaan. Kata Kunci: Peradilan, Pidana, dan Korupsi The Justice In Absentia is no different from the demands of the judiciary in ordinary matters within the public court. In the prosecution of the case of In Absentia as usual the ordinary case contains the identity of the defendant, the indictment, the description of the legal facts and the evidence presented in the examination and the substantiation analysis of the articles formulated in the indictment refers to the evidence obtained before the court. In Absentia's investigation there is no Minutes of Suspect Inspection. Notwithstanding the examination of the suspect, the Official Report of the Suspect of Investigation should remain attached and must contain the complete identity of the suspect referring to the provisions of Article 143 paragraph (2) letter a of the Criminal Procedure Code which is the full name, place of birth, age or date of birth, sex, nationality, Residence, religion and occupation of the suspect. The importance of the suspect's identity as it will be set forth in the indictment and becomes a formal requirement of the indictment. Keywords: Judicial, Criminal, and Corruption 
MAQASHID SYARI’AH DALAM PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI ISLAM samud samud
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.562 KB) | DOI: 10.24235/mahkamah.v3i1.2750

Abstract

AbstrakPembaruan hukum Islam merupakan suatu keniscayaan, terutama di era yang sangat cepat perubahannya ini sebagai akibat kemajuan di bidang industri, perdagangan, jasa, kontrak perjanjian, teknologi, komunikasi, dan lain-lain. Maqashid syariah adalah untuk melestarikan tatanan dunia dengan jaminan hak-hak asasi manusia sebagai subjek dalam pelestarian dan pemakmuran alam. Perspektif ini berusaha untuk memelihara hak-hak manusia yang terarah pada diekspresikannya amal dan status sosial individu di tengah-tengah masyarakat. Ekonomi syariah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk aktifitas ekonomi yang mengandung unsur penindasan tidaklah dibenarkan. Setiap aktifitas ekonomi harus memperhatikan keseimbangan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Prinsip ini menekankan perlu adanya keseimbangan sikap dalam melakukan aktifitas perekonomian.Kata  Kunci: Maqashid Syari’ah, Pembaharuan Hukum, dan Ekonomi IslamAbstractThe reform of Islamic law is a necessity, especially in this era of rapid change as a result of progress in industry, trade, services, contractual agreements, technology, communications, and others. Maqashid shariah is to preserve the world order with the guarantee of human rights as a subject in the preservation and prosperity of nature. This perspective seeks to preserve the human rights that are directed towards the expression of charity and the social status of individuals in the midst of society. Sharia economy must be implemented by maintaining the value of justice and avoiding the elements of injustice. Any form of economic activity that contains elements of oppression is not justified. Every economic activity should pay close attention to the balance between the parties who make the transaction. This principle emphasizes the need for a balance of attitude in conducting economic activities.Keywords: Maqashid Syari'ah, Legal Reform, and Islamic Economics     
PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT samud samud
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.322 KB) | DOI: 10.24235/mahkamah.v4i1.4545

Abstract

In this time of economic growth which is quite alarming, actually the role of waqf in addition to other instruments, the benefits can be felt to improve the standard of living of the community, especially in the economic field, if the waqf is managed properly. The allocation of waqf in Indonesia which does not lead to the economic empowerment of the people and tends to be only for the interests of special worship activities is more because it is influenced by the limitations of Muslim understanding of waqf, both in the endowments, endowments and endowments. In general Indonesian Muslims understand that the allocation of waqf is only limited to the interests of worship and things that are commonly implemented in Indonesia such as for mosques, prayer rooms, tombs, and so on. Specifically in Indonesia until now the potential of waqf as a means of doing good for the interests of the community has not been maximally utilized, moreover clothing as an object of waqf has never been done nationally and internationally. Even though the essence of an endowment object is to have economic values that can be utilized and utilized to the fullest for the sake of empowering the interests of Muslim
Peranan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam Samud Samud
Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/amwal.v10i2.3565

Abstract

Abstrak Kemiskinan dan kebodohan ini menjadikan Indonesia Negara yang sedang mencari berbagai solusi dari gerbang pencerahan. Karena kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan, dan juga papan tak lepas dari kewajiban Negara untuk memenuhinya. Untuk hal ini, Negara harus bersedia membuka berbagai peluang (kerja, program pengentasan kemiskinan, dan lain-lain). Jika tidak terpenuhi maka Indonesia menyimpan berbagai potensi penyakit social yang berdampak pada Negara anarkis. Dengan demikian, kehadiran pihak ketiga menjadi sangat penting untuk menjadi penengah antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan komunikasi yang berimbang dalam kaitannya terhadap pengembangan Negara bangsa dan masyarakat. Dengan hadirnya sebuah program untuk mengentaskkan kemiskinn yang terjadi dimasyarakat melalui berbagai macam bantuan social yang berhasil mengurangi angka kemiskinan. Kata Kunci: Kemiskinan, Bantuan Sosial, Ekonomi Islam AbstractThis poverty and ignorance makes Indonesia a country that is looking for various solutions from the gate of enlightenment. Because the community's needs for clothing, food, and also the board cannot be separated from the State's obligation to fulfill it. For this, the State must be willing to open various opportunities (employment, poverty alleviation programs, etc.). If it is not fulfilled, Indonesia will save a variety of potential social diseases that have an impact on the anarchist State. Thus, the presence of third parties is very important to mediate between the government and the community in delivering balanced communication in relation to the development of the nation state and society. With the presence of a program to alleviate poverty that occurs in the community through various kinds of social assistance that have succeeded in reducing poverty. Keywords: Poverty, Social Aid, Islamic Economy