Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
Makhrus Munajat
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pengaturan Tindak Pidana dalam Islam Berdasar TeoriMaqasid Al-Syariah Makhrus Munajat
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45, No 1 (2011)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2011.45.1.%p

Abstract

Upaya dan bentuk formalisasi syari'at Islam di Indonesia diperdebatkan, di satu sisi dikehendaki tegaknya syari'at Islam secara legal formal, di sisi lain menginginkan tegaknya the islamic order pada komunitas masyarakat, artinya Islam lebih mementingkan aspek moral ketimbang legal formalnya. Demikian halnya dengan upaya formalisasi hukum pidana Islam dalam konteks keindonesiaan. Model transformasi hukum pidana Islam di Indonesia pada saat ini tidak sampai pada dataran sanksi sebagaimana yang diterapkan dalam AlQuran. Akan tetapi perbuatan yang dilarang dalam Al-Quran dianggap sebagai tindak pidana, karena zina, qazf, mencuri, muharib, bughat, syurb al-khamr, murtad, dan menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip dan moralitas Islam. Positivisasi hukum pidana Islam di Indonesia harus melalui ijma'(ijtihad jama'i) dengan lembaga ahl al-hall wa al-Aqdnya. Yang terdiri dari berbagai unsur, semisal hay'at al-tsyri'iyyah, al al-ikhtisas dan hay'at al-siyasah (lembaga politik) dapat diterjemahkan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Sistem Diversi dan Restorative Justice dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia Makhrus Munajat
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 50, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2016.50.2.565-586

Abstract

Metode Penemuan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Makhrus Munajat
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 42, No 1 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v42i1.256

Abstract

Dinamika Penegakan Hukum Jinayat di Aceh: Harmonisasi antara Kearifan Lokal, Syariat Islam, dan Hak Asasi Manusia Makhrus Munajat
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v14i1.4059

Abstract

Law enforcement in Aceh Province operates under the Sharia legal system as a manifestation of its special autonomy status. The Mahkamah Syar’iyah (Sharia Court) holds jurisdiction over religious and certain criminal cases involving Muslim individuals. However, in practice, not all jarimah (criminal) cases are processed through the Sharia Court. Some are handled by customary courts or general courts, especially when the offender is a non-Muslim. This overlapping jurisdiction and legal pluralism raise normative challenges regarding justice and human rights protection. This study employs a qualitative method using a juridical-sociological approach through interviews and analysis of Sharia court rulings. The findings reveal that while Mahkamah Syar’iyah possesses formal authority over jinayat cases, enforcement remains suboptimal due to limited legal substance, regulatory gaps, and low public legal awareness. These factors underscore the need to harmonize Islamic legal norms with the national legal system and human rights principles to ensure fairness, legal certainty, and equal treatment before the law.   Abstrak  Penegakan hukum di Provinsi Aceh dilakukan melalui sistem peradilan syariat Islam sebagai manifestasi kekhususan dan otonomi daerah. Mahkamah Syar’iyah menjadi lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam perkara keagamaan dan sebagian perkara pidana bagi subjek hukum Muslim. Namun, dalam praktiknya, penanganan perkara jarimah tidak selalu melalui Mahkamah Syar’iyah. Terdapat kasus-kasus yang ditangani melalui peradilan adat atau peradilan umum, terutama ketika pelaku bukan beragama Islam. Selain itu, terjadi ketidaksinkronan dalam pemilihan jalur hukum dan kewenangan lembaga penegak hukum, yang menimbulkan persoalan normatif terkait prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui wawancara dan telaah putusan Mahkamah Syar’iyah. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Syar’iyah memiliki kewenangan absolut terhadap perkara jinayat, implementasinya belum optimal karena keterbatasan substansi hukum, kelemahan regulasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum syariat, sistem hukum nasional, dan prinsip-prinsip HAM agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak individu dalam proses peradilan
Co-Authors