Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Studi Kebijakan Pemanfaatan Frekuensi dalam Keterbatasan Alokasi Frekuensi Radio Komunitas Tatiek Mariyati
Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 12 No. 1 (2014): March 2014
Publisher : Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17933/bpostel.2014.120101

Abstract

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan strategis serta mempunyai nilai ekonomis tinggi sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang optimal dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun international. Radio komunitas yang dalam penyiarannya menggunakan alokasi frekuensi pada tiga kanal yaitu pada 107.7 MHz, 107.8 MHz, dan 107.9 Mhz disadari adanya keterbatasan alokasi frekuensi ini perlu didukung kebijakan yang dapat mengembangkan dan mensukseskan penyiaran radio komunitas dalam menjangkau anggota komunitasnya. Kebijakan dimaksud adalah yang berkaitan dengan perkembangan dan kelangsungan penyiaran radio komunitas seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif di dalam mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat penelitian. Seiring dengan kemajuan konvergensi (penyatuan) pada ranah penyiaran, telekomunikasi dan informatika, maka kebijakan radio komunitas dalam pemilihan yang digunakan untuk operasional penyiaran dapat melalui alternatif konvensional, siaran dengan memanfaatkan streaming radio atau hanya streaming radio saja. Melalui studi ini diharapkan kebijakan yang ada dapat mendukung berkembangnya radio komunitas seiring perkembangan teknologi informasi sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.
Evaluasi Implementasi Permenkominfo Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Amatir Radio Tatiek Mariyati
Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 10 No. 1 (2012): March 2012
Publisher : Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17933/bpostel.2012.100106

Abstract

Perkembangan  teknologi informasi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan yang menyentuh ke berbagai lapisan masyarakat. Diberlakukannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio adalah dalam upaya mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan Amatir Radio. Dengan menggunakan metode evaluatif diharapkan dapat menemukan dampak perkembangan suatu wilayah dengan aktivitas amatir radio yang signifikan dalam mengembangkan perekonomian. Oleh karena penyelenggaraan amatir radio tersebut menggunakan frekuensi sesuai yang ditetapkan pemerintah dan diharapkan tidak mengganggu operasional pengguna frekuensi yang lain, maka diatur berbagai ketetapan termasuk perijinan dan penggunaan frekuensi yang diharapkan dapat menertibkan seluruh kegiatan pengguna frekuensi radio termasuk di dalamnya operasional Amatir Radio. Meskipun sifat penyelenggaraan amatir radio ini lebih kepada hobby, tetapi nilai sosial yang ditimbulkan sangat baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih lemahnya pemahaman komunitas masyarakat amatir radio sehingga diperlukan sosialisasi dan implementasi sesuai Permenkominfo Nomor 33 Tahun 2009.
Strategi Implementasi Kebijakan Publik dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Pengguna Internet Tatiek Mariyati
Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 11 No. 2 (2013): June 2013
Publisher : Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17933/bpostel.2013.110205

Abstract

Internet telah membawa masyarakat dunia kepada sebuah konsep global village, manusia dapat terkoneksi satu dengan lainnya tanpa ada batasan ruang dan waktu. Pemerintah masih berupaya untuk meningkatkan jumlah pengguna internet, karena jumlah pengguna internet di negeri ini masih sangat rendah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi diantaranya sebagai akibat semakin pesatnya pertumbuhan internet. Oleh karena itu diperlukan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika  di pemerintahan provinsi untuk menyusun program pengembangan internet dan pembenahan struktur organisasi agar capaian kinerja mencapai 50% penetrasi dari populasi penduduk pada tahun 2015. Pemerintah perlu pula melakukan pembinaan yang berdampak pada semakin cepatnya pembangunan internet yang disiapkan sesuai kehendak masyarakat pengguna internet, terutama pada ketersediaan infrastruktur maupun perangkat operasionalnya. Melalui strategi implementasi kebijakan public diharapkan dapat mendorong tingkat penggunaan internet yang lebih banyak lagi. Karenanya tugas pemerintah untuk menyusun strategi implementasi kebijakan publik yang diharapkan dapat berpengaruh kepada pengembangan internet ini perlu direalisasikan dengan sebaik baiknya. Metodologi yang digunakan dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dan dengan menggunakan analisis kebijakan publik. Pengembangan internet pada akhirnya diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi implementasi kebijakan publik sangat efektif dalam meningkatkan jumlah pengguna internet dalam upaya membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat.