Sudibyo Supardi
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kemandirian dan Ketersediaan Obat Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Kebijakan, Harga, dan Produksi Obat Raharni Raharni; Sudibyo Supardi; Ida Diana Sari
Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Vol 28 No 4 (2018)
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/mpk.v28i4.269

Abstract

National Health Insurance (JKN) is a guarantee program that provides health protection to participants to obtain health care benefits and protection in meeting the basic health needs provided to everyone who pays contributions or whose contributions are paid by the government. Health insurance coverage includes promotive, preventive, curative and rehabilitative including medicines and medical devices. Since the enactment of JKN on 1 January 2014, the demand for generic drugs has greatly increased. JKN drug independence is needed in terms of drug availability, access and affordability of JKN drug.The aimed of this research is to find out the independence and availability of drugs in the JKN era. The study design was cross sectional by conducting interviews, Round Table Discussion, and tracking secondary data documents.The results of this study obtained government policies related to JKN drug price, especially generic drugs, have not fully considered the interest of community and the interest of the pharmaceutical industry, as well as drug price control policies to ensure the availability of drugs both in number and type in the JKN era, especially generic drugs that have not been optimally accessed by the public.The government needs to encourage the independence of JKN drugs, especially generic drugs that have not been fulfilled, with the development of domestic production of medicinal raw materials to support JKN, which is currently mostly imported and the price of imported raw materials continue to rise.The priority of production of medicinal raw materials based on local extractive and fermentative. Abstrak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), merupakan program jaminan yang memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan alat kesehatan. Sejak diberlakukannya JKN pada 1 Januari 2014, permintaan obat generik sangat meningkat pesat. Kemandirian obat JKN diperlukan dalam hal ketersediaan obat, akses, dan keterjangkauan obat JKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemandirian dan ketersediaan obat era JKN. Desain penelitian adalah cross sectional, dengan melakukan wawancara, round table discussion, dan penelusuran dokumen data sekunder. Hasil penelitian diperoleh kebijakan pemerintah terkait harga obat JKN khususnya obat generik, belum sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kepentingan industri farmasi,serta kebijakan pengendalian harga obat untuk menjamin ketersediaan obat baik jumlah dan jenisnya di era JKN, khususnya obat generik, belum optimal diakses oleh masyarakat. Pemerintah perlu mendorong kemandirian obat JKN khususnya obat generik yang belum terpenuhi, dengan pengembangan produksi bahan baku obat dalam negeri untuk mendukung JKN, yang saat ini sebagian besar masih impor dan harga bahan baku impor yang terus naik. Prioritas produksi bahan baku obat yaitu berbasis sumber daya lokal, ekstraktif, dan fermentatif
Kajian Kebijakan tentang Informasi dan Pelayanan Obat yang Mendukung Pengobatan Sendiri di Masyarakat Sudibyo Supardi; Andy Leny Susyanti; Harimat Herdarwan
Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Vol 29 No 2 (2019)
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/mpk.v29i2.481

Abstract

Abstract Self-medication is the use of medicines by someone to treat pain complaints or self-recognizable symptoms and some chronic diseases that a doctor has diagnosed by. The purpose of the study is to obtain information about the problems and the role of pharmaceutical institutions in medicine information and services supporting self-medication in the community. The research design used a descriptive study in the form of policy studies and legislation related to medicine information and services in self-medication. Data sources are policies and legislation regarding medicine information and services regarding self-medication. The results of the study indicate: the problem of self-medication is there are no laws and regulations specifically regulate self-medication along with technical instructions on the role of each pharmaceutical institution. The problem with medicine information is that the central government program in providing medicine information has not been followed up by many district/ city health offices; people tend to buy medicines at retail in illegal medicine services facility, so they cannot read the information on the medicine packaging; and there are still many medicine advertisements in the mass media that have not provided objective and complete medicine information. The problem of medicine service policy is the lack of supervision, so that there are many illegal medicine service facilities in the community and lack of presence of pharmacy personnel in medicine information and services at pharmacies and drug stores. It is recommended that the Ministry of Health establish legislation and norms, standards, procedures and criteria for self-medication as a basis for government pharmaceutical institutions, private sector and professional organizations to support them. Abstrak Pengobatan sendiri adalah penggunaan obat oleh seseorang untuk mengobati keluhan sakit atau gejala yang dapat dikenali sendiri dan beberapa penyakit kronis yang pernah didiagnosis dokter. Tujuan kajian adalah mendapatkan informasi tentang permasalahan dan peran institusi farmasi dalam informasi obat dan pelayanan obat yang mendukung pengobatan sendiri di masyarakat. Rancangan penelitian menggunakan studi deskriptif berupa kajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait informasi obat dan pelayanan obat dalam pengobatan sendiri. Hasil kajian menunjukkan permasalahan pengobatan sendiri adalah belum ada peraturan perundangan yang khusus mengatur pengobatan sendiri beserta petunjuk teknis peran masing-masing institusi farmasi. Permasalahan dalam informasi obat adalah program pemerintah pusat dalam pemberian informasi obat belum ditindaklanjuti oleh semua Dinas Kesehatan kabupaten/kota; masyarakat cenderung membeli obat secara eceran di sarana pelayanan obat ilegal, sehingga tidak dapat membaca informasi pada kemasan obatnya; dan masih banyak iklan obat di media massa yang belum memberikan informasi obat yang objektif dan lengkap. Permasalahan dalam pelayanan obat adalah kurangnya pengawasan, sehingga banyaknya sarana pelayanan obat ilegal di masyarakat dan kurangnya kehadiran tenaga kefarmasian dalam informasi dan pelayanan obat di apotek dan toko obat. Disarankan agar Kementerian Kesehatan menetapkan peraturan perundangan-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang pengobatan sendiri sebagai dasar bagi institusi farmasi pemerintah, swasta, dan organisasi profesi mendukungnya.