Yuyun Yuniar
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Gambaran Peran Apoteker sebagai Konselor dalam Pengobatan HIV-AIDS pada Ibu dan Anak Rini Sasanti Handayani; Yuyun Yuniar; Andi Leny Susyanty; Heny Lestary; Sugiharti Sugiharti
Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Vol 28 No 4 (2018)
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/mpk.v28i4.329

Abstract

Ministry of Health estimates there are 9,000 pregnant women HIV positive who give birth every year in Indonesia. HIV-positive pregnant women must get Anti Retroviral treatment with a minimum level adherence to the use of anti-retroviral drugs of 90 - 95% drug to get a response to suppresing the virus by 85% . Physiological changes during pregnancy and breastfeeding can affects the drug kinetics in pregnant and lactating women. In children, non-compliance can be caused by saturation, limited drug preparation for children, side effects and other diseases that accompany it. In this article, we will analyze the extent to which pharmacists act as counselors for HIV-AIDS treatment for mothers and children. Data were taken from 2 qualitative studies, namely Implementation Study of Prevention of mother-to-child transmission (PMTCT) Program at HIV-AIDS Referral Hospital in West Java Province in 2014 and Study on Access of HIV-AIDS and Opportunistic Infection Treatment for Children in Ten Districts of Indonesia in 2015. Data collection was carried out by in-depth interviews with pharmacists and doctors who handled pregnant women and children with HIV-AIDS. Data were analyzed using triangulation and content analysis method. The results showed that pharmacists had not been involved as drug counselors and support from the management of the hospitals did not yet exist, so the pharmacist could not yet as a counselor as a form of pharmaceutical services according to standards set by the government Therefore, the role of pharmacist as counselor needs to be improved, because the success of the treatment is highly dependent on the successful collaboration of doctors, nurses, and pharmacists. In order for the pharmacists play a role, it is necessary to get training on HIV-AIDS treatment. In addition, the government needs to advocate for hospital management to facilitate the pharmacist’s counseling as form of counselor. Abstrak Kementerian Kesehatan memperkirakan terdapat 9.000 ibu hamil HIV positif yang melahirkan di Indonesia setiap tahun. Ibu hamil dengan HIV positif harus mendapatkan pengobatan anti retroviral dengan minimal tingkat kepatuhan penggunaan obat Anti Retroviral sebesar 90 - 95% untuk mendapatkan respon penekanan jumlah virus sebesar 85%. Perubahan fisiologi selama kehamilan dan menyusui dapat berpengaruh terhadap kinetika obat pada ibu hamil dan menyusui. Pada anak, ketidakpatuhan dapat disebabkan karena jenuh, sediaan obat untuk anak yang terbatas, efek samping, dan penyakit lain yang menyertai. Pada artikel ini dianalisis sejauh mana apoteker berperan sebagai konselor pengobatan HIVAIDS pada ibu dan anak. Data diambil dari dua penelitian kualitatif yaitu penelitian Studi Implementasi Layanan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) pada Rumah Sakit Rujukan HIV-AIDS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 dan Penelitian Akses Pengobatan HIV/AIDS dan Infeksi Oportunistik pada Anak di Sepuluh Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2015. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan apoteker dan dokter yang menangani ibu hamil dan anak dengan HIVAIDS. Analisis data dengan tri angulasi dan analisis konten. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa apoteker belum dilibatkan sebagai konselor obat dan dukungan dari pihak manajemen RS belum ada, sehingga apoteker belum dapat berperan sebagai konselor sebagai salah satu bentuk pelayanan kefarmasian sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu peran apoteker sebagai konselor perlu ditingkatkan karena keberhasilan pengobatan sangat tergantung keberhasilan kolaborasi dokter, perawat,dan apoteker. Agar apoteker dapat lebih berperan maka perlu mendapatkan pelatihan tentang pengobatan HIV-AIDS. Selain itu pemerintah perlu melakukan advokasi kepada manajemen RS untuk memfasilitasi apoteker melakukan konseling sebagai bentuk konselor.
Kesesuaian Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Andi Leny Susyanty; Yuyun Yuniar; Max J. Herman; Nita Prihartini
Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Vol 30 No 1 (2020)
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.217 KB) | DOI: 10.22435/mpk.v30i1.2062

Abstract

Abstract Pharmaceutical services have been gradually applied in primary health services both in terms of pharmaceutical management and clinical pharmacy services. In order to support the implementation, the standard has been amended several times, resulting Permenkes Number 74 of 2016 Concerning the Pharmaceutical Services Standard in Public Health Centre (puskesmas) as the most updated one. This study aimed to determine the suitability of the implementation of pharmaceutical service standards in the management of medicine and clinical pharmacy at the puskesmas. The cross-sectional research design was conducted in February-November 2017. The selection of provincial locations was carried out purposively. Data collection tools were questionnaires and a list of standard pharmacy services at the puskesmas. Data were analyzed descriptively. The results showed that 54.5% of the puskesmas did not have pharmacists as the responsible person and only 18.2% of the puskesmas had sufficient pharmacist and pharmaceutical technical staff for both drug management activities and clinical pharmacy services. Comprehensive drug management activities in accordance with pharmaceutical service standards at the puskesmas have been implemented in 96.7% of puskesmas with pharmacists. Comprehensive clinical pharmacy service activities according to pharmacy service standards at puskesmas are only applied in 23.3% of puskesmas with pharmacists. The availability and ability of pharmacists in providing clinical pharmacy services in puskesmas need to be a concern. Abstrak Pelayanan kefarmasian secara bertahap telah mulai diterapkan di pelayanan kesehatan dasar, baik dalam kewajiban pengelolaan farmasi maupun pelayanan farmasi klinis. Untuk mendukung hal tersebut, standar pelayanan kefarmasian di puskesmas telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diperbaharui dengan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas. Studi ini bertujuan mengetahui kesesuaian pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian dalam pengelolaan obat dan farmasi klinik di puskesmas. Desain penelitian potong lintang dilakukan pada bulan Februari-November 2017. Pemilihan lokasi provinsi dilakukan secara purposif. Alat pengumpul data berupa kuesioner dan daftar tilik standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa sebanyak 54,5% puskesmas belum mempunyai tenaga apoteker sebagai penanggung jawabnya dan hanya 18,2% puskesmas yang jumlah apoteker dan tenaga teknis kefarmasiannya mencukupi untuk kegiatan pengelolaan obat dan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan pengelolaan obat yang komprehensif sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas sudah diterapkan di 96,7% puskesmas yang memiliki apoteker. Kegiatan pelayanan farmasi klinis yang komprehensif sesuai standar pelayanan kefarmasian di puskesmas hanya diterapkan di 23,3% puskesmas yang memiliki apoteker. Ketersediaan dan kemampuan apoteker dalam memberikan pelayanan farmasi klinik di puskesmas perlu menjadi perhatian.