Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMBARDAYAAN SEKTOR UMKM Mahadin Saleh
MUAMALAH Vol 5, No 2 (2015): Muamalah
Publisher : MUAMALAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.397 KB) | DOI: 10.24256/m.v5i2.690

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang di hadapi oleh seluruh pemerintahan  yang ada di dunia ini.Ia di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Oleh karena itu, kemiskinan wajib untuk ditanggulangi, sebab jika tidak tertanggulangi akan dapat mengganggu pembanguan nasional. Dalam konteks ini, beberapa upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menggerakkan sektor real melalui sektor UMKM.Beberapa kebijakan yang menyangkut sektor ini seperti program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Upaya strategis yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM antara lain, pertama, menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM meliputi regulasi dan perlindungan usaha. Kedua menciptakan sistem penjaminan bagi usaha mikro.Ketiga menyediakan bantuan teknis berupa pendampingan dan bantuan menejerial. Keempat memperbesar akses perkreditan pada lembaga keuangan. Dengan empat langkah tersebut, maka sektor UMKM akan lebih bergerak yang pada akhirnya akan berakibat pada pengurangan angka kemiskinan.
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN BANTUAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH Marinah Marinah; Muhammad Ruslan Abdullah; Mahadin Saleh
Kelola: Journal of Islamic Education Management Vol 8, No 1 (2023): Kelola: Journal of Islamic Education Management
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/kelola.v8i1.3746

Abstract

This research  aims to determine: 1) Implementation of accountability in the management of School Operational Assistance funds at State Elementary School 4 Malimongan, Palopo; 2) Implementation of transparency in the management of School Operational Assistance funds at the State Elementary School 4 Malimongan, Palopo. This type of research is descriptive qualitative research. Data was collected using the methods of observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that: 1) The application of the principle of accountability in the management of BOS funds by the State Elementary School 4 Malimongan consists of: a). The planning of BOS funds is done well, this can be seen by the existence of the RKA for one fiscal year; b) The use of BOS funds is in accordance with the technical guidelines for BOS funds which are government policies; c) Accountability by preparing financial statements as a form of accountability. With this responsibility, the school becomes a quality school and can be trusted by the community, especially the school community; d) Filing of financial statements and documents or financial data is carried out by the School Treasurer; 2) The application of the principle of transparency in the management of BOS funds by the State Elementary School 4 Malimongan consists of: a). Planning for BOS funds openly with the participation of school components, starting from the principal as the person in charge, teachers and guardians of students; b) The use ofBOS funds is carried out openly, it can be seen that in the process of preparing the accountability report, it is carried out together with the teacher; c) Accountability for BOS funds is carried out by preparing quarterly financial reports. The publication of the report is carried out by placing it on the school information board or other places that are easily accessible by the guardians of the students. In addition, the reporting process is also reported online to the government.