Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Buletin Ekonomi Jurnal Keuangan dan Perbankan
Janti Saragih
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TINJAUAN PEMOTONGAN PPH PASAL 23 PADA CV BERKAT TIMAH SEJAHTERA Maria Ave Melkya; Janti Saragih; Fenny BNL Tobing
Buletin Ekonomi Vol. 21 No. 2 (2017): Buletin Ekonomi ISSN: 1410-3842
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/buletin ekonomi.v21i2.584

Abstract

In the era of globalization in the world economy is ketat.Itu make us required to have a greater ability to be bersaing.Hal This also occurs in the working world wide. Then the student as a potential fresh graduate would not want to have more ability at the time wanted to start a dive in the world of work later. To meet all necessary improvement of the quality of the workforce that has been ada.Universitas Kristen Indonesia Faculty konomi as one who has experienced the Institute of Education, has the aim to put out more graduates - lusan best. That is not only reliable in the academic field but also have the best possible preparation in the competitive world of work, therefore it is time for the Indonesian people began to fix themselves in the field of economy to seek revenue to be used as an income assets of the largest and most important. Indonesia needs to do a tax reform.Keywords: Taxation, Income Taxes 23, Rental Services, Cutting, Crediting
Determinan Kepatuhan Pajak Janti Saragih
Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Keuangan dan Perbankan, Volume 11 No. 1, Desember 2014
Publisher : STIE Indonesia Banking School

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.266 KB) | DOI: 10.35384/jkp.v11i1.95

Abstract

This study aims to obtain new empirical evidence regarding: (1) the factors that affect tax compliance, and (2) differences in tax compliance based on: the type of taxpayer, classification and sources of income. This study uses cross section data period 2001-2011 obtained through field research in one of the Regional Office of Directorate General of Taxation and is estimated using Ordinary Least Square method approach Newey West. The results showed that the amount of income, income taxes, penalties, the probability of an audit, the audit frequency and experience to fill the SPT either individually or jointly significant positive effect on tax compliance. Through testing different between groups, corporate taxpayers are relatively more adherent than an individual, a high-income taxpayer, more obedient than the relatively low-income taxpayers, taxpayers operating in the service sector, relatively less adherent than taxpayers operating in the trade sector, while taxpayers operating in the industrial sector, relatively more adherent than taxpayers operating in the trade sector
ANTINOMI SANKSI DENDA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK TINGKAT KEBERATAN DAN BANDING Janti Saragih
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 24 No 2 (2023): Edisi Oktober 2023
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v24i2.9336

Abstract

Dalam penerapan self assessment system, Pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang yang akan dibayarkan ke Kas Negara, namun kepercayaan dimaksud di lain pihak dapat juga memberikan peluang ketidakpatuhan. Agar pelaksanaan pemungutan pajak tidak hanya surplus kepercayaan tetapi minus kepatuhan, maka terhadap otoritas perpajakan diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan pajak. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hasil pemeriksaan pajak merupakan cikal bakal timbulnya sengketa pajak, yang dalam penyelesaiannya wajib pajak berhak mengajukan keberatan dan banding. Mengajukan keberatan dan banding merupakan hak wajib pajak yang dilindungi undang-undang, namun sangat disayangkan ketika wajib pajak mencari kepastian hukum dan keadilan berdasarkan amanat undang-undang, disaat yang sama justru mendapatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam bentuk sanksi denda akibat kekalahan sebagian atau seluruh tuntutannya dalam keberatan dan banding. Penerapan sanksi denda baik dalam keberatan maupun banding telah menimbulkan antinomi yakni pertentangan antar norma hukum dan antar peraturan yang berlaku, sebab sanksi denda dikenakan pada saat wajib pajak justru melaksanakan amanat undang-undang dan tidak melakukan pelanggaran atas peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, mengapa penerapan sanksi denda akibat putusan keberatan dan banding dipandang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan? Kedua, bagaimana seharusnya sistem pengaturan sanksi denda terhadap Wajib Pajak yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan? Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian doktrinal atau normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber dan jenis data penelitian adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sanksi denda dalam penyelesaian sengketa pajak belum mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang meletakkan keseimbangan hak dan kewajiban antara fiskus dengan wajib pajak. Penyelesaian sengketa pajak belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap wajib pajak. Penerapan sanksi denda atas kekalahan sebagian atau seluruh tuntutan dalam keberatan dan banding telah menimbulkan beberapa konflik norma hukum dan konflik antar beberapa peraturan perpajakan. Pengenaan sanksi denda pada umumnya ditujukan untuk menciptakan efek jera sehingga wajib pajak tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Dalam konteks ini, menciptakan efek jera bagi wajib pajak untuk mencari keadilan dan kepastian hukum dapat dikategorikan sebagai upaya menghalang-halangi atau merintangi usaha wajib pajak dalam mencari kepastian hukum dan keadilan melalui keberatan dan banding, dan oleh karenanya sanksi denda dimaksud sepatutnya dihapuskan.
Co-Authors Fenny BNL Tobing Maria Ave Melkya