Adi Suryadi Culla
Universitas Hasanuddin

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

DEMOKRASI DAN BUDAYA POLITIK INDONESIA Adi Suryadi Culla
Sociae Polites Vol. 5 No. 23 (2005): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/sp.v5i23.512

Abstract

Abstrak Demokratis tidaknya suatu negara dapat dilihat dari budaya politiknya. Sebab, budaya politik merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap sistem politik di negara tersebut. Budaya politik itu sendiri berkembang di dalam kehidupan masyarakat dan dipengaruhi oleh kompleksitas nilai yang dalam masyarakat tersebut. Jika budaya politiknya mendukung berkembangnya demokrasi, atau yang disebut civic culture, maka niscayanya sistem politiknya juga demokratis. Dalam kasus Indonesia, pasca Orde Baru, perubahan politik yang terjadi cenderung lebih bersifat legalistik ketimbang substantif. Sistem politik yang berhasil dibangun baru sampai pada betntuk demokrasi semu (pseudo demokrasi); pada dasaranta tataran perbubahan isntitusional yang sudah berlangsung tersebut belum ditunjang pula oleh terjadinya perubahan pada tataran budaya politik.
Konflik Internal Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Sulawesi Selatan Ghalib Alydrus; Jayadi Nas; Adi Suryadi Culla
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 4 No 2 (2018): Juli
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini  terbagi menjadi dua pokok pembahasan pertama membahas konflik internal Dewan Pimpinan Partai Demokrat Daerah Sulawesi Selatan dan Membahas  Upaya  Penyelesain Konflik Internal Dewan Pimpinan Partai Demokrat, sehingga Peneliti menganalisis dalam Bentuk  Konflik yang terjadi  harus terkait pada  Penyelesaian konflik. Penelitian ini menggunakan  metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan  studi pustaka. Data dianalisis menggunakan teknik trianggulasi data, reduksi data, Penyajian  data dokumen dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan Konflik Internal Dewan Pimpinan  Partai Demokrat Daerah Sulawesi Selatan Terjadi Karena adanya Persaingan Politik merebut  Jabatan Ketua Umum dan Perbedaan Kepentingan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Upaya yang dilakukan untuk merebut jabatan Ketua Umum Partai Demokrat Daerah Sulawesi  Selatan  menyebabkan terbentuknya  konflik horizontal yang membagi dua kubu  dalam Partai Demokrat, Kubu Reza Ali pada Ni’matullah dan Ilham Arif Sirajuddin pada Syamsul Rizal. Penelitian ini tidak hanya melihat bentuk konflik yang terjadi pada dua kubu tetapi juga bentuk penyelesaian konflik. Bentuk konsep penyelesaian konflik yang penulis dapatkan pada penelitian ini adalah cara yang digunakan Partai Demokrat dalam manajemen konfliknya yaitu. Dominasi berupa mediasi dari DPP Partai Demokrat untuk menyelesaikan kisruh dalam persoalan Musda. Hal itu berfungsi menekan konflik dan menyelesaikan konflik meskipun memiliki dampak-dampak yang terjadi pada kedua pihak yang berkonflik. Akomodasi dengan cara mengakomodir sebagian kepentingan pihak yang berkonflik. Kompromi yaitu melalui tindakan Syamsul Rizal keluar dari arena konflik dalam hal ini Partai Demokrat.
GERAKAN MADRES DE LA PLAZA DE MAYO DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENEGAKAN HAM DI ARGENTINA Michael Junanda Ludong; Adi Suryadi Culla; Pusparida Syahdan
WANUA : Jurnal Hubungan Internasional Vol. 4 No. 2 (2019): WANUA : Jurnal Hubungan Internasional
Publisher : Departemen Ilmu Hubungan Internasional Univesitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to understanding and explaining the strategy used by Madres De La Plaza de Mayo Movement to establishing human rights enforcement in Argentina as well as Understanding and explaining the impact of the efforts undertaken by the Madres De La Plaza de Mayo Movement towards human rights establishment in Agentina. For that, in achieving the objectives, the writer uses descriptive analytic method. The data collection techniques used is a literature review. To process and analyze the data, the authors use qualitative analysis techniques and to discuss and explain the results of the analysis, the authors use inductive-deductive writing technique. The results obtained from this study indicate that the Madres De La Plaza de Mayo is a movement that arose as a result of human rights violations committed by the military regime in Argentina in 1976-1983. This movement then taking action in protest and demanded the Argentine government to enforce human rights in Argentina. In conducting the efforts, the movement was able to build a network and cooperation with foreign actors either NGO, IGO and other countries for support and simultaneously pressed the Argentine government in relations to defending human rights voiced by this movement. This strategy then have a positive impact in encouraging the emergence of democracy in Argentina and broadly encourage the emergence of a series of policies and measures in the various aspects of human rights in Argentina. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan strategi yang digunakan oleh Gerakan Madres De La Plaza de Mayo dalam menegakkan penegakan hak asasi manusia di Argentina serta Memahami dan menjelaskan dampak dari upaya yang dilakukan oleh Gerakan Madres De La Plaza de Mayo terhadap pembentukan hak asasi manusia. di Agentina. Untuk itu dalam mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Untuk mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dan untuk membahas serta menjelaskan hasil analisis tersebut, penulis menggunakan teknik penulisan induktif-deduktif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Madres De La Plaza de Mayo merupakan gerakan yang muncul akibat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim militer di Argentina pada tahun 1976-1983. Gerakan ini kemudian melakukan aksi protes dan menuntut pemerintah Argentina untuk menegakkan HAM di Argentina. Dalam melakukan upaya-upaya tersebut, G-30-S mampu membangun jaringan dan kerjasama dengan aktor asing baik LSM, IGO maupun negara lain untuk mendukung dan sekaligus menekan pemerintah Argentina dalam kaitannya dengan pembelaan HAM yang disuarakan oleh gerakan ini. Strategi ini kemudian berdampak positif dalam mendorong munculnya demokrasi di Argentina dan secara luas mendorong munculnya rangkaian kebijakan dan langkah-langkah dalam berbagai aspek hak asasi manusia di Argentina.