Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.23

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Sociae Polites: Majalah Ilmiah Sosial-Politik Jurnal Agregasi Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik

Yohanes Sulaiman

Unknown Affiliation

Author-ID : 3165797

Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

ORGANISASI INTERNASIONAL DAN BARGAINING THEORY (Studi Kasus Korea Utara dan Indonesia) Yohanes Sulaiman
Sociae Polites Vol. 10 No. 28 (2009): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/sp.v10i28.1077

Tulisan singkat ini menekankan bahwa keluarnya satu negara dari organisasi internasional bukanlah merupakan hal yang aneh, jika kita mau mencoba mempelajari keputusan ini dari sisi negoisasi strategis (strategic bargaining). Dari dua kasus di atas, yakni Korea Utara dan Indonesia, dapat terlihat bahwa pada dasarnya walaupun organisasi internasional merupakan sesuatu yang penting dan bergua, namun organisasi internasional juga bisa menjadi alat untuk menekankan posisi negara agar bisa dianggap serius dalam kondisi internasional yang serba tidak pasti

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DAN KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: STUDI KASUS SPIONASE AUSTRALIA Lisna Wati Salehun; Yohanes Sulaiman
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Australia is the closest neighbor of Indonesia. Relations between the two countries have a long history. It is undeniable that in the course of its relations Indonesia and Australia often experience conflicts. In the days of President Susilo Bambang Yudhoyono's leadership, there was a wiretapping incident by Australia against Indonesia. This raises the tension of bilateral relations between the two countries. This study aims to examine more deeply the Indonesian foreign policy related to the Australian espionage case. The research method used is a descriptive analysis method, namely research that uses a pattern of depicting the state of empirical facts accompanied by descriptive arguments that are relevant. Then, the results of the description are followed by analysis to draw analytical conclusions. President SBY as a leader played an important role in Indonesia's foreign policy, as evidenced by his tenure as President SBY took several Foreign Minister roles in approaching each dialogue partner in order to gain the Australian Government's trust in his commitment.

Domestic Politics, Foreign Policy, and International Organization: The Case of Indonesia’s Withdrawal from the United Nations Yohanes Sulaiman
Jurnal Academia Praja Vol 1 No 01 (2018): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Under what condition states will withdraw from an international organization? This article examines this question from the perspective of three systemic approaches: realism, liberalism, and constructivism by generating hypotheses from each approach and testing them on the case of Indonesia's withdrawal from the United Nations in 1965. The systemic perspectives, however, could only provide partial answers to this puzzle, and thus the need to include domestic political analysis in conjunction of the systemic analysis in order to fully answer the question.

Leaders, Perception, and Foreign Policy Cristiyunisca R. Rongkas; Yohanes Sulaiman
Jurnal Academia Praja Vol 2 No 01 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

How and why images that states and their leaders have toward others change in foreign policy? Literature on psychology, notably on confirmation bias, state that in general, people stick with preconceived ideas that they have in their mind, and they always accept information that support their beliefs, while reject information that contradicts them.[1] And confirmation bias, in turn, affects how a state conducts its foreign policy – that in general, there will always be continuation in a state’s foreign policy, unless there is a systemic shock, caused by dramatic changes in the power distribution.

PENGARUH ELIT POLITIK INDONESIA DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA Chatrine Debora; Yohanes Sulaiman
Jurnal Academia Praja Vol 2 No 02 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Kelompok kepentingan menjadi saluran bagi masyarakat dalam mengekspresikan opini atau pandangannya kepada pemerintah yang dimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan bisa juga menjadi tekanan dan menimbulkan masalah baru untuk para pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan yang diputuskan. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini membahas bagaimana kelompok Islam Radikal berusaha mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia melalui isu Palestina. Selanjutnya akan dibahas menggunakan teori kepemimpinan yang dikemukakan Margareth yang menyatakan bahwa pemimpin menjadi aktor penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri dalam interpretasinya yang juga dipengaruhi politik domestik. Teori persuasi elit politik yang dikemukakan Snyder yang menyatakan elit politik menggunakan isu etnis dalam mencapai tujuan politiknya. sebagai kelompok penekan yang digunakan dan saling mendukung dengan partai oposisi pemerintahan Jokowi yakni Gerindra dan PKS yang memiliki kesamaan ide mengenai anti imperialisme dan penjajahan asing berupaya memperbesar pengaruh dengan melakukan mobilisasi massa dalam tujuannya mencapai kursi di pemerintahan dan mempertahakan posisinya dalam masyarakat dengan penyebaran ide dan pemahaman terkait isu Islam. Oleh karena itu, upaya meredam gejolak politik dalam negeri dan mempertahankan kepemimpinan serta kredibilitasnya serta untuk semakin aktif dalam perpolitikan luar negerinya, Jokowi berusaha memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat yang memperjuangkan ide-ide tersebut dengan ikut fokus dalam perjuangan kemerdekaan Palestina dan menekan kelompok oposisi yang berusaha menurunkan kepemimpinan dalam pemerintahannya bahwa pihak yang memiliki kedudukan dan pengakuan dalam pemerintahan.

THE PACIFIC EXPOSITION 2019 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PENDEKATANNYA DENGAN KAWASAN PASIFIK Yohanes Sulaiman; Prasetia Anugrah Pratama
Jurnal Academia Praja Vol 4 No 1 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i1.395

Masalah keamanan di Papua Barat terus mendapatkan perhatian dari negara-negara lain. Indonesia yang bertindak untuk mempertahankan kedaulatannya di tanah Papua, dikecam sebagai pelanggar hak asasi penduduk Papua Barat, terutama oleh negara-negara di kawasan Pasifik. Sorotan ini menyebabkan Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pacific Exposition 2019 sebagai salah satu cara untuk memperbaiki citra Indonesia di kawasan Pasific. Artikel ini akan menjelaskan mengapa biro di birokrasi Indonesia membentuk kebijakan luar negeri dengan cepat dan dapat memperlihatkan reaksi dan mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan negara, terutama dibandingkan dengan menunggu persamaan pandangan dengan opini-opini masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang sudah ada.

Co-Authors Chatrine Debora Cristiyunisca R. Rongkas Lisna Wati Salehun Prasetia Anugrah Pratama

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search