Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
Hilma Meilani
Setjen DPR RI
Economics, Econometrics & Finance

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
POLA PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN REGIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Hilma Meilani; Dewi Wuryandani
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 3, No 2 (2012)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v3i2.110

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perkembangan ekonomi dan ketimpangan ekonomi regional antardaerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Unit analisis adalah kabupaten/kota di Provinsi NTB dengan menggunakan data sekunder periode 2006-2009. Analisis klasifikasi perkembangan ekonomi dilakukan dengan tipologi Klassen, ketimpangan regional dengan indeks entropi Theil, sektor unggulan dengan Location Quotient, dan spesialisasi regional dengan indeks Krugman. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Mataram tergolong daerah cepat maju dan cepat tumbuh, Kabupaten Sumbawa dan Dompu tergolong daerah maju tapi lamban tumbuh, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah tergolong daerah berkembang cepat, serta Kabupaten Lombok Timur, Bima, Lombok Utara, dan Kota Bima tergolong daerah relatif tertinggal. Ketimpangan regional tergolong tinggi, ketimpangan terbesar terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat, dan terkecil di Kabupaten Lombok Tengah. Sektor unggulan Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Lombok Utara adalah sektor tanaman bahan makanan, Kabupaten Sumbawa Barat unggul pada sektor perdagangan, Kota Mataram unggul pada sektor pengangkutan, Kota Bima unggul pada sektor pemerintahan, sedangkan Lombok Barat tidak memiliki sektor unggulan. Kabupaten/kota di NTB tidak memiliki indeks spesialisasi yang tinggi.
PERANAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Dewi Wuryandani; Hilma Meilani
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 4, No 1 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v4i1.71

Abstract

Keberadaan UMKM di Indonesia berperan penting dalam meningkatkan perekonomian bangsa dan membantu program pemerintah karena merupakan usaha padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai sumber daya manusia yang potensial dari segi akademis, merupakan sumber calon-calon enterpreneur muda yang kreatif dan inovatif. Namun tanpa dukungan dan dorongan yang maksimal dari pemerintah daerah, hal tersebut akan menjadi kendala. Adapun beberapa kendala yang masih dihadapi oleh UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah (1) pemasaran, (2) modal atau pendanaan, (3) inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, (4) ketersediaan bahan baku, (5) peralatan produksi, (6) penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, (7) rencana pengembangan usaha, dan (8) kesiapan menghadapi tantangan eksternal. Masih adanya tumpang tindih kebijakan antar daerah, juga antar daerah dan pusat, sehingga pemerintah daerah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk menghasilkan produk berkualitas ekspor.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN LAUT UNTUK MENUNJANG KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA Dewi Wuryandani; Hilma Meilani
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v2i1.95

Abstract

Fishery potential in this republic is very abundant in inland waterways andat sea, but until now has not been used optimally for the welfare of thepeople. Increased exports of fishery products has increased along withincreasing the standards required, both for fishery products in the countryand abroad who want quality and quality assured. Some classical problemsoften faced by this nation as production costs are still high, weakcapitalization, poor fish farming skills, a good seed, feed, disease,environmental management and post-harvest cultivation. In addition, withan increasingly open market in each country becomes a challenge for thenational fisheries development. If this issue is not addressed, it is notpossible to inhibit the increasing competitiveness of fisheries sector in thefuture.
POTENSI PANAS BUMI SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF PENGGANTI BAHAN BAKAR FOSIL UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DI INDONESIA Hilma Meilani; Dewi Wuryandani
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v1i1.74

Abstract

Geothermal energy is a renewable and environmentally friendly natural resource. Indonesia is estimated to hold approximately 40% of the world’s geothermal reserves, equivalent to some 28.000 MW of power, one of the biggest geothermal resources in the world. The electrification ratio of Indonesia in 2009 was around 65%, and the utilisation of geothermal energy for electricity in Indonesia is still very low, around 1.189 MW. The government of Indonesia has been trying to provide a better investment climate for geothermal development in Indonesia by issuing regulations and presidential decrees to support future developments. This paper, which is a secondary data based-descriptive analysis, describes the prospect of geothermal energy as an alternative energy to reduce power generation’s dependency on fossil fuel and the relevant government policies may be developed for geothermal energy development in Indonesia. Besides, this paper also emphasizes the role of geothermal energy to prevent climate changes and global warming as indicated by positive link between the use of geothermal energy and low greenhouse gases emission, and its role to decrease government subsidy for fuel oil based power plant.
Co-Authors Dewi Wuryandani