Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
Juli Panglima Saragih
Setjen DPR RI
Economics, Econometrics & Finance

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Juli Panglima Saragih
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v6i1.155

Abstract

Angka kemiskinan penduduk di DIY masih relatif tinggi apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan secara nasional. Berbagai program kebijakan pengurangan kemiskinan yang telah banyak dilakukan namun ternyata belum mampu mengurangi angka kemiskinan di DIY secara signifikan. Selain itu kebijakan pengentasan kemiskinan di DIY juga belum didukung anggaran yang memadai, baik anggaran pusat maupun daerah. Tujuan penelitian ini untuk mencari alternatif solusi kebijakan ke depan dalam upaya mempercepat mengentaskan kemiskinan di DIY lebih efektif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptifanalisis. Sumber data menggunakan data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah pusat dan DIY harus terus berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk miskin di daerahnya, dengan menciptakan strategi baru seperti, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesempatan usaha bagi kelompok miskin, serta meningkatkan anggaran baik anggaran negara maupun anggaran daerah. Pemerintah DIY juga perlu melindungi si miskin dari ketidakberdayaannya dan mengidentifikasi serta mengembangkan potensi ekonomi lokal dan usaha-usaha produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita mereka. Koordinasi kebijakan dan program antara pusat dan daerah yang baik sangat membantu dalam mengentaskan kemiskinan di DIY ke depan.
DILEMA KEBIJAKAN SUBSIDI HARGA BAHAN BAKAR MINYAK DAN ALTERNATIF SOLUSINYA Juli Panglima Saragih
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 2, No 2 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v2i2.119

Abstract

Hingga saat ini kebijakan subsidi BBM terus diberlakukan dan menjadidilema bagi Pemerintah ketika posisi APBN mengalami defisit. Jika hargaBBM bersubsidi dinaikkan maka akan menyebabkan inflasi, sehingga dayabeli masyarakat akan turun, khususnya masyarakat berpenghasilan rendahdan miskin. Posisi ini terus menjadi dilema bagi Pemerintah. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada kurun waktu kondisiterkini terkait dengan kebijakan subsidi. Berdasarkan analisis tersebut, salahsatu upaya untuk mengurangi beban anggaran subsidi dalam APBN adalahdengan menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut. Pilihan kebijakanmenaikkan harga BBM merupakan alternatif yang paling tepat di antaraberbagai alternatif. Beberapa strategi untuk menaikkan harga BBMbersubsidi, yaitu (1) kenaikan secara bertahap (perlahan dan tidak drastis),(2) ada periodisasi, dan (3) mempertimbangkan atau memperhitungkankondisi perekonomian nasional terakhir.
KEBIJAKAN PENDUKUNG BATUBARA SEBAGAI KOMPONEN DIVERSIFIKASI ENERGI TAHUN 2025 Sahat Aditua Silalahi; Juli Panglima Saragih
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v1i1.73

Abstract

Fossil fuel still dominates the primary energy use in Indonesia. According to Ministry of Energy and Mineral Resources, fossil fuel counts to almost 50% of final energy usage in 2005. As a consequence, government should manage this over-dependency, since fossil fuel is a non-renewable resource in nature, thus, scarcity becomes problem. Coal is the primary candidate for the substitutes, since some researches reveal that coal reserves are able to fulfill the national demand for the next 100 years. The government has formulated an act on energy diversification and set the target of coal usage may contribute to at least 33% of primary energy mix in 2025. To achieve this target, however, the government needs to develop policies both on supply and demand side. On the supply side, the government has issued the Act Number 4 Years 2009, which changes the regulations on mining activities. Accordingly, there are still some disputes, especially on the terms of divestment period. The government should accommodate the mining companies’ financial objectives by providing longer period for them in order to obtain reasonable profit. On the demand side, the government should develop new demand for final energy derived from coal. Coal liquefaction is an promising alternative in order to widen the coal market for household users.
Co-Authors Sahat Aditua Silalahi