INTISARICity Branding merupakan salah upaya yang saat ini banyak diterapkan di berbagai daerah diIndonesia dalam rangka mempertahankan eksistensi daerah ditengah persaingan ekonomi yangsemakin ketat seiring dengan semangat otonomi daerah. City Brandng menuntut setiap daerah untukdapat memiliki karakteristik yang dapat membedakan dengan daerah lain dengan mengelola berbagaipotensi yang dimiliki salah satunya adalah potensi pada sektor pariwisata. Beberapa daerah diIndonesia yang telah berhasil menerapkan City Branding sebagai media untuk meningkatkan sektorpariwisata diantaranya adalah Solo dengan Spirit Of Java, Yogyakarta, danjuga Banyuwangi. Salahsatu daerah di Jawa Tengah yang saat ini tengah menerapkan city branding adalah KabupatenPemalang. Pelaksanaan city branding tidak dapat terlepas dari peran berbagai pihak yakni pemerintah,swasta dan masyarakat sebagai salah satu unsur pembentuk kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi dan tingkatan partisipasi yangdilakukan oleh masyarakat dalam rangka pengembangan city branding di Kabupaten Pemalang.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan datawawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan melakukan triangulasisumber data. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangkapengembangan city branding sudah baik hal tersebut diwujudkan melalui partisipasi masyarakatdalam berbagai kegiatan pengembangan pariwisata, pengembangan pada sektor ekonomi sertapartisipasi pada berbagai kegiatan promosi. Tingkatan Partisipasi masyarakat dalam pengembangancity branding sendiri dapat dikategorikan dalam tingkatan Citizen Power namun baru mencapai levelDelegated Power dimana pemerintah telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakatmelalui kelompok sadar wisata untuk mengelola serta mengembangkan berbagai potensi yangdimiliki. Tingkatan pasrtisipasi masyarakat belum dapat dikatakan pada level Citizen Kontroldikarenakan masih ditemui beberapa kegiatan dan Pokdarwis yang membutuhkan pendampingan daripemerintah daerah disebabkan terbatasnya sumberdaya baik anggaran maupun sumberdaya manusia(SDM).