<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam proses pembentukan dan pembahasan Raperda revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Untuk menganilisisnya, penelitian ini menggunakan Teori Penyusunan Kebijakan Publik dari Sistem Politik David Easton dan Teori Keterwakilan Politik Ide dan Kehadiran dari Anne Phillips. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang strategis dalam mengawal isu perempuan, melalui keanggotaannya dalam Pansus Gender yang mencapai mayoritas, khususnya dalam pembahasan Raperda revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan sehingga substansi Perda Nomor 2 Tahun 2021 memihak kepada kepentingan perempuan. Walaupun secara umum tidak ada hambatan dalam pembentukan Perda Nomor 2 Tahun 2021 namun representasi perempuan di DPRD Jawa Tengah yang secara kuantitas kurang dari 30% perlu diimbangi dengan penguatan kualitasnya. Untuk itu direkomendasikan ada pelatihan legal drafting, dan pelatihan-pelatihan perihal isu gender serta membangun jejaring guna memperkuat kapasitas anggota perempuan DPRD]]>
