<![CDATA[Perubahan dari Pemilu tidak langsung menjadi Pemilu langsung khususnya di tingkat daerahmembawa tantangan dan konsekuensi tersendiri. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalahmengenai tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu. Pelaksanaan Pilbup Boyolali dan PilbupPemalang sejak tahun 2005 hingga 2015 memiliki trend yang cukup menarik. Pada Pilbup Boyolalicenderung memiliki trend partisipasi yang tinggi, sedangkan dalam Pilbup Pemalang cenderungmemiliki trend partisipasi yang rendah jika dibandingkan dengan Pilbup/Pilwakot lainnya di JawaTengah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor yang menyebabkan tingginya partisipasi padaPilbup Boyolali 2015 dan faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pada Pilbup Pemalang2015. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi politik pemilih. Tipe penel itianyang digunakan adalah tipe penelitian campuran (mixed methods) dengan strategi metode campuraneksploratoris sekuensial (sequential exploratory mixed methods), dan dengan menggunakan teknikpurposive sampling. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian danmenarik kesimpulan. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa tingginya partisipasi pada Pilbup Boyolali 2015 disebabkanoleh efektifnya kinerja KPU dalam menyosialisasikan tahapan dan informasi pemilu denganmenggunakan berbagai pendekatan sosialisasi. Pemutakhiran data pemilih juga dilakukan secaraberkala dengan melakukan croscheck intensif disetiap tahapan pemilihan. Masyarakat turut berperanaktif dalam mengawal akurasi data pemilih dengan kembali memastikan validitas DPT yangdikeluarkan oleh KPU. Selain itu faktor sosial budaya yang masih kental dalam masyarakat sertakesadaran politik pemilih dan status sosial ekonomi pemilih yang cukup tinggi juga menjadi faktoryang menyebabkan tingginya partisipasi pemilih pada Pilbup Boyolali 2015. Adapun faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih di Pilbup Pemalang Tahun 2015disebabkan oleh DPT yang tidak akurat dan respon pemilih yang minim terhadap validitas DPT, sertarendahnya tingkat kesadaran politik pemilih yang ditandai dengan kejenuhan masyarakat terhadapkondisi politik yang berkembang.]]>
