Yuditya Firdauza Yasmin
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Peran Anggota Legislatif Perempuan Di Dprd Kabupaten Kebumen Periode 2014 – 2019 (Studi Kasus: Penyusunan Perda Pemberian ASI Eksklusif) Yuditya Firdauza Yasmin; Dewi Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.158 KB)

Abstract

Era globalisasi ini banyak perempuan berperan aktif dalam bidang politik. Peran perempuandalam politik tidak lepas dari terbukanya ruang untuk berpartisipasi dan diterbitkannya kebijakanafirmasi. Selain itu, perannya di parlemen juga dapat melahirkan kebijakan yang pro terhadapperempuan. Hal ini menarik untuk diteliti sebab keterwakilan perempuan di DPRD KabupatenKebumen mencapai angka 28%, yang mana mendekati angka 30% seperti ketentuan berdasarkanaffirmative action. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang peran anggota legislatifperempuan di DPRD serta menjelaskan faktor penunjang keberhasilan ditetapkannya suatu kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Metode ini bertujuan untuk menggali data dan informasi mendalam, akurat dan spesifik. Teknikpengumpulan data yang digunakan adalah deep interview, kajian pustaka dan telaah dokumen.Informan dalam penelitian ini adalah anggota legislatif perempuan dan laki-laki, jajaran eksekutifserta organisasi perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran anggota legislatif perempuan di DPRDKabupaten Kebumen Periode 2014-2019 dalam penyusunan perda tentang pemberian ASI eksklusifsudah maksimal. Keberhasilan penetapan kebijakan juga dikarenakan hubungan baik yang terjalindengan aktor-aktor yang bersangkutan seperti eksekutif, swasta dan organisasi masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu bahwa keberhasilan penetapankebijakan tidak hanya dilihat melalui keaktifan dalam menghadiri rapat, kunjungan kerja maupunsurvey lapangan, melainkan dilihat dari berhasilnya anggota legislatif perempuan dalam menuangkangagasan-gagasannya ke dalam pasal-pasal pada kebijakan.