Siska Surya Hasnita
Jurusan Administrasi Publik

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Journal of Public Policy and Management Review

EVALUASI PROGRAM BUKU SEKOLAH ELEKTRONIK (BSE) KEMENTERIAN PENDIDIDKAN NASIONAL TINGKAT SMA DI KOTA SEMARANG (STUDI PADA SMA NEGERI 9 SEMARANG) Siska Surya Hasnita; Sundarso Sundarso; Slamet Santoso
Journal of Public Policy and Management Review Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.955 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v3i1.4327

Abstract

Program Buku Sekolah Elektronik (BSE) dilatarbelakangi oleh terkait mahalnya buku sekolah sebagai salah satu fasilitas penunjang pendidikan. Kemudian Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan  mengupayakan ketersediaan buku murah dan berkualitas bagi peserta didik dengan program buku sekolah elektronik. Kebijakan ini berpijak pada Permrndiknas no 2 tahun 2008 tentang Buku.Tujuan penelitian evaluasi  ini adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Buku Sekolah Elektronik (BSE) di tingkat SMA di kota Semarang (Studi Pada SMA 9 Kota Semarang). Tujuan tersebut dapat tercapai melalui proses evaluasi dan di lihat dari kriteria evaluasi menurut Dunn  yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatanHasil Penelitian ini menunjukan SMA 9 Kota Semarang telah memiliki kesiapan akan pemahaman dan  sarana pasarana yang baik untuk pelaksanaan program Buku Sekolah Elektronik. Namun pelaksanaan program Buku Sekolah Elektronik ini belum maksimal apa yang menjadi tujuan pun belum tercapai. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan BSE yang mempengaruhi (1) Sosialisasi (2) Petunjuk teknis  (2) Koordinasi yang kurang antara pemerintah dan sekolah  (3) Proses pendistribusian yang tidak dilakukan.  Dari hal tersebut  dituntut kesiapan dari pemerintah akan pelaksanaan kebijakan, kejelasan akan sosialisasi dan petunjuk teknis serta koordinasi yang baik antara stekholder dalam pencapaian tujuan yang di tetapkan