Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pengembangan Infrastruktur Bandar Udara menuju Bandar Udara Masa Depan dengan Konsep Airport City: (Studi Kasus: Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin) Sakti Adji Adisasmita; Suharman Hamzah; M. Isran Ramli; Muh. Asdar; Sakka Pati
IPTEK Journal of Proceedings Series No 5 (2017): Simposium I Jaringan Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia (2016)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (963.67 KB) | DOI: 10.12962/j23546026.y2017i5.3119

Abstract

Transportasi udara sebagai salah satu sub sektor transportasi yang termuda telah menunjukkan perkembangan yang demikian pesat. Kemajuan di bidang penerbangan telah merubah wajah dan peta perkembangan perekonomian, mobilitas penduduk, dan pembangunan secara luas. Untuk itu pembangunan bandar udara harus direncanakan kapasitasnya agar mampu melayani kegiatan penerbangan dalam jangka panjang, hal ini berarti melakukan perencanaan ke depan.Perencanaan pembangunan bandar udara idealnya berkapasitas besar, yang diharapkan mampu melayani kegiatan lalu lintas pergerakan pesawat udara dan penumpang yang cenderung meningkat cepat dalam jangka panjang, namun kendala yang dihadapi adalah dana pembangunan yang dibutuhkan terbatas jumlahnya dan ruang wilayah untuk pembangunan yang tersedia adalah terbatas. Meskipun terdapat keterbatasan, namun pelayanan kepada penumpang harus ditingkatkan kualitasnya. Untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penumpang, pesawat dan kargo maka perlu diantisipasi pengembangan bandar udara dan fasilitas komersialnya dengan Konsep Pengembangan Airport City.Tujuan dari studi ini adalah : (1) mengidentifikasi faktor-faktor penting yang jadi isu utama dalam pengembangan Airport City secara umum dan Sultan Hasanuddin Airport City secara khusus, (2) Privatisasi dalam sub sektor transportasi udara/bandar udara telah dilakukan oleh banyak negara, tetapi mengapa di Indonesia belum satu pun bandar udara yang berhasil dalam penerapannya; bagaimana peluang, tantangan dan hambatannya, dan (3) untuk mendorong masuknya investor berinvestasi, faktor-faktor apa yang menjadi prasyarat dan langkah-langkah yang harus ditempuh.Formula yang digunakan dalam mengantisipasi lonjakan pertumbuhan jumlah penumpang, pesawat dan kargo adalah dengan menggunakan model regresi. Model batasan kawasan kebisingan (BKK) dan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) digunakan dalam pengembangan bandar udara yang terintegrasi dengan tata ruang wilayahnya (pengembangan bandar udara menuju Airport City).Sebagai kata kunci dapat disebutkan bahwa: (1) dunia penerbangan dan bandar udara ke depan menjadi pusat pengembangan ekonomi dan bisnis yang kompetititf, (2) fasilitas komersial dengan cepat menghubungkan dengan pasar (markets), (4) perdagangan (air commerce) terhubung dengan airport city, dan (5) airport sebagai penggerak utama bisnis dan pengembangan kota di abad 21 ini (21st century).
Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perlindungan Hak Atas Tanah: Integrasi Edukasi Hukum Dan Pendekatan Partisipatif Tri Fenny Widayanti; Ratnawati Ratnawati; Hijrah Adhyanti Mirzana; Muhammad Ilham Arisaputra; Sakka Pati; Marwah Marwah; Wiranti Wiranti; Muhammad Fikri; Muhammad Nabil Zhafir; Abd Rahman; Vega Sampe Rompon; Andi Muhammad Randy Syekh; Nurul Hijrah; Winanda Fajri Al Hakim; Sitti Mut Mainnah; Adrian Adrian; Muh Rezky Zulkarnain; Sardil Mutaallif
Jurnal Pengabdian Negeri Vol. 3 No. 3 (2026): September, 2026
Publisher : CV. Austronesia Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69812/jpn.v3i3.281

Abstract

Perlindungan hak atas tanah di tingkat desa tidak cukup bertumpu pada pendaftaran dan penyelesaian sengketa, tetapi memerlukan kemampuan masyarakat memahami status hak, mengenali risiko, mengakses prosedur administrasi, serta berkomunikasi dengan pemerintah desa. Kegiatan pengabdian di Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berangkat dari lima persoalan yang terdokumentasi, yaitu rendahnya pemahaman status hukum tanah, lemahnya legalitas penguasaan, terbatasnya akses edukasi dan advokasi, kerentanan terhadap pelanggaran hak, dan belum optimalnya kapasitas pemerintah desa. Tujuan kegiatan adalah memperkuat kesadaran hukum dan kapasitas perlindungan hak atas tanah melalui model pemberdayaan yang mengintegrasikan pemetaan masalah, edukasi hukum, dialog partisipatif, pendampingan, dan penguatan kelembagaan desa. Pendekatan yuridis empiris dipadukan dengan Participatory Rural Appraisal melalui observasi partisipatif, wawancara, diskusi kelompok, pemetaan sosial-hukum, dan evaluasi kualitatif. Hasil kegiatan menunjukkan tiga perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan dari dokumentasi yang tersedia, yaitu meningkatnya ruang belajar hukum berbasis persoalan nyata, menguatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah desa, dan tersusunnya alur perlindungan preventif yang menempatkan legalitas, dokumentasi, konsultasi, dan rujukan sebagai satu rangkaian. Artikel ini tidak mengklaim persentase peningkatan pengetahuan karena data pretest-posttest dan jumlah peserta terverifikasi tidak tersedia. Temuan juga menunjukkan bahwa keberlanjutan memerlukan institusionalisasi melalui pemerintah desa dan kelompok masyarakat, tetapi bukti formal pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar HAM belum terdokumentasi secara memadai. Model yang dihasilkan menempatkan masyarakat sebagai subjek, pemerintah desa sebagai fasilitator, dan mekanisme pertanahan sebagai rujukan, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka replikasi dengan penyesuaian terhadap konteks sosial dan administrasi desa.
Legal Counseling on Consumer Protection in Online Shopping in Marketplaces at SMAN 4 Barru: Penyuluhan Hukum Perlindungan Konsumen  Dalam Belanja Online di Marketplace di SMAN 4 Barru Aulia Rifai; Nitra Anggun Rahmadani; Sakka Pati; Marwah Marwah; Hijrah Mirzana; Fauzia Bakti; Fadilla Jamila; Nuradrianto Evan Saputra; Haura Mudya Masya; Ambrosse Keane Kugonsha; Naurah Naurah
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 10 No. 2 (2026): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v10i2.29269

Abstract

Belanja online merupakan hal yang kerap dilakukan di kalangan siswa yang biasa disebut juga dengan generasi Z. Hal ini menjadi popular karena kemudahan dan aksebilitasnya, pilihan yang beragam, harga yang kompetitif, lebih menghemat waktu dan tenaga hingga pengiriman barang langsung ke rumah. Siswa sering memanfaatkan belanja online untuk memenuhi berbagai kebutuhan mulai dari keperluan sekolah, gaya hidup hingga barang-barang yang tidak tersedia di toko fisik/ offline. Namun berbagai kemudahan dan kenyamanan tersebut, perlu memperhatikan kemungkinan adanya kerugian pada siswa, misalnya keamanan data pribadi, penipuan karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan gambar yang diiklankan, kualitas barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi karena ternyata adanya cacad pada barang dan permasalahan lainnya. Padahal UUPK telah menjamin hak-hak konsumen dalam Pasal 4, serta mengatur mengenai perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha dalam Pasal 8. Begitu juga UU ITE telah mengaturnya karena jual-beli online diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan seharusnya dapat dipertanggungjawabkan. SMAN 4 Barru yang terletak di Kabupaten Barru menjadi sasaran dalam program ini karena kalangan siswa merupakan pengguna aktif internet yang sering melakukan jual-beli atau berbelanja secara online di marketplace. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para siswa terkait hak- haknya selaku konsumen. Begitu pula kepada para guru agar dapat membimbing siswanya lebih terarah. Metode yang digunakan adalah diskusi kelompok antara siswa-guru dengan dosen hukum perlindungan konsumen dan hukum telematika dengan pendekatan customer awareness dan critical issue strategic. Selanjutnya para siswa diminta untuk melakukan penelitian kecil terkait kenyataan yang terjadi di masyarakat lalu disampaikan dalam diskusi kelompok berikutnya. Indikator keberhasilannya adalah hasil pre dan post test yang akan menjadi laporan akhir dan bukti, selanjutnya akan dipublikasikan ke media. Siswa SMAN 4 Barru dapat menjadi contoh dalam menerapkan dan menyuarakan hak-hak konsumen dalam berbelanja online.