Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Konstruksi Ulang Kebijakan Fasilitas Bea Masuk Untuk Meningkatkan Produktivitas Industri Galangan Kapal di Indonesia Edi Slamet Irianto; Haula Rosdiana; Sunaryo Sunaryo; Maria RUD Tambunan; Inayati Inayati
IPTEK Journal of Proceedings Series No 5 (2017): Simposium I Jaringan Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia (2016)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.914 KB) | DOI: 10.12962/j23546026.y2017i5.3134

Abstract

Industri galangan kapal merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, karena itu kebijakan insentif pajak sebagai pull factor harus didisain dengan baik agar efisien dan efektif. Salah satu insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk mendorong daya saing industri galangan kapal adalah Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Dalam praktiknya, tidak banyak pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas BMDTP. Berdasarkan hasil analisis atas pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur, studi dokumentasi dan field research berupa Focused Group Discussion, disimpulkan bahwa BMDTP yang lebih cocok sebagai spending policy dibanding sebagai tax policy, tidak sesuai dengan nature of business industri galangan kapal di Indonesia yang bersifat job order. Prosedur pengajuan BMDTP kurang selaras dengan asas ease of administration, sehingga menimbulkan cost of taxation yang tinggi. Agar insentif Bea Masuk (BM) bisa lebih efektif dan efisien (tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran), maka disarankan agar pemerintah mengubah kebijakan BMDTP menjadi fasilitas BM sebesar 0% (tarif preferensi) disertai dengan pengawasan yang baik namun efesien dari pemerintah. Fasilitas BM 0% hanya diberikan atas impor komponen yang belum diproduksi di dalam negeri atau volume produksi dalam negeri belum mencukupi permintaan industri galangan kapal dalam negeri. Kebijakan fasilitas bea masuk ini semestinya didesain pula dengan mempertimbangkan pertumbuhan industri pendukung atau produsen komponen (barang/ bahan) galangan kapal.
Potensi ekonomi sirkular dalam pengembangan klaster industri daur ulang kapal di indonesia Sunaryo Sunaryo; Aufa Rahma Asyifa; Wanginingastuti Mutmainnah; Hariyanto
Prosiding SNTTM Vol 23 No 1 (2025): SNTTM XXIII October 2025
Publisher : BKS-TM Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71452/hm116f81

Abstract

The objective of the research is to investigate the potential of circular economics in the development of the national ship recycling industry cluster. In conjunction with the entry into force on 26 June 2025 of the Hong Kong International Convention for the safe and environmentally sound recycling of ships, which establishes mandatory regulations to govern the way ships are recycled, modern ship recycling facilities are also growing in Indonesia. This growth is mainly due to the constant increase of uneconomical and old national shipping fleet. Which needs to be renewed and sent to the ship recycling facilities, due to the impact of the Cabotage principle, and due to high demand for raw materials from the iron and steel industry. in modern ship recycling activities, which comply with the regulations of the Hong Kong Convention, the "3 Rs" (recycle, reuse, and reduce) processes are realized, i.e., scrapped metal materials will be used as raw materials by the steel industry. ship structure and components, which are still in good condition, can be used by ship repair yards and other uses, and hazardous wastes are properly handled and treated. which will protect the environment from pollution, and indirectly reduce deforestation from ore mining. The potential circular economics could be realized by the networking of the ship recycling activities, which include: ship recycling yards, shipping companies, steel industry, ship repair yards, waste treatment facilities, and related institutions, which can be integrated into a ship recycling industry cluster.