<![CDATA[Abstract Legal protection should be felt to any person as holders of land rights. To obtain the land rights, land registration should be done. The conduct of land registration aims to provide legal certainty. At the end of the land registration process, the resulting book is evidence includes land and land certificate. Against the issuance of certificates of land rights required active role of the Land Office to thoroughly investigate the validity of the data related to issuing a certificate. In the process of land registration includes activities that can lead to potential errors on their actions, so as to produce a defective certificate of administrative law. The aim in this thesis is to determine what form of legal protection for third parties as holders of certificates of property against the issuance of disability certificates that administration. The research method in this research is normative. The analysis and discussion of this study is that it can be concluded that: Legal protection for holders of certificates of property against the issuance of disability certificates that administration, has not been obtained by a third party as a buyer. This is due to the existence of a legal vacuum in PP 24/1997 on Land Registration, in KBPN Regulation 3/2011 on the Management Assessment and Handling of Cases of Land, in KBPN Regulation 23/2009 on the Amendment of KBPN Regulation 1/2006 on Implementation Provisions of Government Regulation Regulation 37/1998 on Land Deed Officer Position. To address the legal issues which form the legal protection of third party property rights as the holder of the certificate to the issuance of defective administration, should be accountable to: 1. Responsibilities of the Seller; 2. Responsibilities of PPAT; 3. Responsibility Certificates The BPN top administrative court canceled. Key words: legal protection, land registration, certificate Abstrak Perlindungan hukum harus bisa dirasakan kepada setiap orang sebagai pemegang hak atas tanah. Untuk memperoleh hak atas tanah tersebut, harus dilakukan pendaftaran tanah. Dilakukannya pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Pada akhir proses pendaftaran tanah tersebut, yang dihasilkan adalah alat bukti meliputi buku tanah dan sertipikat tanah. Terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah diperlukan peran aktif Kantor Pertanahan untuk benar-benar meneliti kebenaran mengenai data-data yang terkait guna menerbitkan sebuah sertipikat. Pada proses pendaftaran tanah memuat kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan potensi kesalahan atas perbuatan tersebut, sehingga dapat menghasilkan sertipikat yang cacat hukum administrasi. Tujuan dalam penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui apa bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai pemegang sertipikat hak milik terhadap penerbitan sertipikat yang cacat administrasi. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil analisis dan pembahasan penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa: Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak milik terhadap penerbitan sertipikat yang cacat administrasi, belum didapatkan oleh pihak ketiga sebagai pembeli. Hal ini disebabkan adanya kekosongan hukum pada PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, di dalam Peraturan KBPN 3/2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, di dalam Peraturan KBPN 23/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan KBPN 1/2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 37/1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Untuk mengatasi permasalahan hukum yaitu bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai pemegang sertipikat hak milik terhadap penerbitan yang cacat administrasi, dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada: 1. Tanggung Jawab dari Penjual;  2. Tanggung Jawab dari PPAT; 3. Tanggung Jawab BPN atas Sertipikat Yang Dibatalkan PTUN. Kata kunci: perlindungan hukum, pendaftaran tanah, sertipikat]]>
