<![CDATA[Berbicara masalah komersialisasi pendidikan berarti berbicara tentang orientasi pendidikanyang terselubung dengan unsur dagang atau bisnis yang sarat dengan upaya bagaimanamenghasilkan materi sebanyak-banyaknya sebagai income perkapita bagi sebuah lembaga atauinstitusi terkait yang mengambil keuntungan materi sebagai perwujudan dari kebutuhan-kebutuhanmasyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan.Mutu Pendidikan sebagai dalih legalitas formal bagi suatu institusi pendidikan untuk mengambilkebijakan pendidikan terhadap wali murid/wali mahasiswa dengan gaya otoritas lembagapendidikan untuk menggalang dana pendidikan sebagai pencapaian tujuan pendidikan yangdiinginkan secara bersama melalui rapat komite sekolah.Komersialisasi pendidikan di Indonesia bisa saja dipengaruhi oleh system pengelolaanpendidikan. Di mana pengelolaan pendidikan yang dianut dewasa ini adalah pengelolaanpendidikan dengan pendekatan MBS. Pengelolaan pendidikan dengan pendekatan MBS inicenderung mengurangi peran tanggung jawab pemerintah sebagai pengemban amanah utamadalam UUD 1945 untuk mewujudkan kecerdasan kehidupan bangsa. Pada gilirannya, perantanggung jawab pendidikan diarahkan kepada Stakeholder pendidikan, seperti orang tua,masyarakat, pemerintah, dan dunia industri. Hal ini mendorong kepada tingginya biaya pendidikanyang hendak dibebankan kepada orang tua atau masyarakat yang menimbulkan kesankomersialisasi pendidikan.Timbulnya komersialisasi pendidikan disebabkan menurunnya kemampuan pemerintah untukmembiayai penyelenggaraan pendidikan bermutu yang harganya terjangkau. Penurunankemampuan pemerintah ini disebabkan banyaknya alokasi anggaran yang dipakai untuk bayarhutang pemerintah maupun bayar hutangnya para konglomerat. Hal ini menimbulkan implikasiterhadap pembiayaan pendidikan dengan ditandai adanya pengalihan finansial pada lembagapendidikan yang dituangkan dalam bentuk otonomi penyelenggaraan pendidikan.. yang sangatkentara terlihat sebagai contoh pada status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan HukumMilik Negara (BHMN). Keadaan seperti ini sebenarnya mencerminkan karakter pemerintahan kitahari ini yang selalu membuka peluang atas terjadinya liberalisasi dan privatisasi disemua sektorvital yang sangat dibutuhkan oleh rakyat! Penyelenggara negara selalu memposisikan dirinya sebagairegulator atas kepentingan modal imperialisme, sehingga banyak melahirkan kebijakan dalambentuk UU yang hari ini sangat menindas rakyat.Kata kunci: Komersialiasi, Pendidikan, PTN.]]>
