Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGALIHAN TUGAS PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DARI BANK INDONESIA KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN Muchda, Metia Winati; Bachtiar, Maryati; ', Dasrol
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2014): Wisuda Oktober 2014
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regulation and supervision of bank financial institutions and non-bank financial institutions in Indonesia nowadays is done by a new independent agency called the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) based Law Number 21 of 2011. However, the task of regulation and supervision of banks is not completely separated from the Bank of Indonesia. The shifting of the task from Bank of Indonesia to OJK be a interesting study that there are two agencies that regulate and supervise the banking. Where both institutions are equally holds the status as an independent institution which is required to be free from all of intervention by other parties. The purpose of this research are: First, to know task of Bank of Indonesia after the shifting regulation dan supervision tasks to the OJK. Second, to know independence of the OJK. Types of research used in this study is the author of normative legal research. This case study further discusses about the principles of law and comparison of law. Source of data used are secondary data sources obtained from the literature, among others, include official documents, books, research results in the form of reports and so on.The conclusion from the study are first, Bank of Indonesia still remains responsible the task of regulation and supervision of banking in section macroprudential. This resulted to should be coordination between Bank Indonesia and the OJK. Second, OJK is in fact not strictly independent.Advice from the author to the problems studied, First, OJK expected to provide legal certainty and increase the potential banking by developing an effective banking system and coordination between the OJK and Bank of Indonesia can be established. Second, the presence of several factors that affect the independence of OJK, it is expected that the parties are in the OJK to act decisively if there is intervention from other parties.Keywords : Regulation - Supervision - Banking - Bank of Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan
PENGALIHAN TUGAS PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DARI BANK INDONESIA KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN Muchda, Metia Winati; ', Maryati Bachtiar; ', Dasrol '
Jurnal Ekonomi Vol 22, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.102 KB) | DOI: 10.31258/je.22.2.p.75-92

Abstract

Pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank di Indonesia sekarang ini dilakukan oleh lembaga baru yang bersifat independen yang dinamakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Terkait pengawasan perbankan yang sebelumnya dijalankan oleh Bank Indonesia, saat ini beralih kepada OJK. Akan tetapi, pengaturan dan pengawasan bank ini tidak sepenuhnya lepas dari Bank Indonesia. Dimana OJK bertugas mengatur dan mengawasi perbankan dalam lingkup mikroprudensial sedangkan Bank Indonesia mengatur dan mengawasi perbankan dalam lingkup makroprudensial. Hal ini berarti, Bank Indonesia masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan. Pengalihan tugas Bank Indonesia kepada OJK ini menjadi suatu kajian yang menarik karena terdapat dua lembaga yang mengatur dan mengawasi perbankan saat ini. Dimana kedua lembaga tersebut sama-sama menyandang status sebagai lembaga yang independen yang dituntut harus lepas dari segala bentuk campur tangan pihak lain.Kata Kunci : Pengaturan - Pengawasan - Perbankan - Bank Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan