Sunarwan Sulaiman
Universitas Hasanuddin

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Dinamika Politik dalam Proses Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah Sunarwan Sulaiman
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 3 No 2 (2017): Juli
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.561 KB)

Abstract

Daerah induk kabupaten atau kota tidak jarang ditemukan masalah dalam proses pemekaran daerah. Masalah terkait dengan rentang kendali suatu daerah yang dianggap terlalu luas. Salah satunya bagian Kabupaten Luwu bagian utara yang ingin memisahkan diri dari Kota induk. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis dinamika proses dan faktor yang menghambat pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Desain penelitian adalah metode penelitian berdasarkan kualitatif yang bertujuan untuk mendiskripsikantemuan di lapangan. Data yang dikumpulkan oleh petugas lapangan meliputi dinamika Tokoh masyarakat dan hambatan-hambatan dalam proses pemekaran daerah. Deskriptif analisis digunakan untuk menganalisis dinamika proses dan faktor yang menghambat pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Hasil penelitian adalah dinamika proses tentang Konflik kepentingan antara pro dan kontra, yakni salah satu anggota DPRD menanggapi lewat media Koran Kota Palopo bahwa kecamtan Walenrang-Lamasi seharusnya bergabung di Kota Palopo, karena sarana dan prasarana, ekonomi, dan fasilitas pelayanan masyarakat belum dapat dipastikan memenuhi hasil kajian pemerintah Provinsi. Sedangkan Pro menolak Walmas untuk bergabung ke Kota Palopo, Hambatannya adalah sebelumnya terdapat dua kecamatan yang menghambat pemekaran, syarat pemekaran yang belum terpenuhi dan moratorium. Disimpulkan bahwa konflik antara pro dan kontra terkait Walmas bergabung ke Kota Palopo karena syarat pemekaran daerah belum memenuhi. Diharapkan Walmas yang ingin dimekarkan harus sesuai syarat-syarat pemekaran daerah sehingga tidak menjadi daerah tertinggal jika dmekarkan.