Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Andi Murfhi
Hasanuddin University
Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Analisis Kepemimpinan Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pinrang Muhammad Rijal R; Andi Samsu Alam; Andi Murfhi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 3 (2013)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v6i3.1263

Abstract

Abstract: This paper is about the leadership styles used regent in local governance in Pinrang as well as to identify factors that can affect the style of leadership of regent in the administration of local government in Pinrang. The type that will be used in this research is descriptive type which will provide an overview factual. Regent Pinrang leadership style in this case H.A.Aslam patonangi is a democratic leadership style. Factors affecting of style leadership regent in governance  Pinrang others: the ability / skill work experience and work environmentKeywords: leadership, democratic, workAbstrak: Tulisan ini mengenai gaya kepemimpinan yang digunakan bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten pinrang serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Pinrang. Tipe yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif yang akan memberikan gambaran factual. Gaya kepemimpinan Bupati Pinrang dalam hal ini H.A.Aslam patonangi adalah gaya kepemimpinan yang demokratis. Faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten pinrang an­tara lain: kemampuan/skill pengalaman kerja dan lingkungan kerja.Kata kunci: kepemimpinan, demokratis, kerja
Analisis Peranan Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto Gusti Zulkarnain Tompo; Andi Gau Kadir; Andi Murfhi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2012)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v5i1.1274

Abstract

Abstract: The purpose of this research adalahuntuk know and described the role of bappeda in develop­ment in kabupaten jeneponto , in terms of the process of the formulation of technical policy in relation regional development planning and to know and described the factors that influence on the the formulation of technical policy in relation in the field of prencanaan regional develop­ment .Research iniberlokasi in kabupaten jeneponto .Methods used un-tuk research this is the method the qualitative study descriptive .Technique data collection be used is observation and direct interview. Analysis data was undertaken by analyzing data obtained by using a technique qualitative data analysis. The research results show that the process the formulation of tech­nical policy in relation planning regional pem-bangunan started by the implementation of the musrenbang at the village level, until in musrenbang the district level.As for the factors that in­fluence on the the formulation of technical policy in relation development planning consisting of by factors in support covering coordination, public participation, as well as the commitment the government and factors barrier covering adjustment / readiness budget, the proposals that too much, and the limited, documents supporting.Keywords: policy, planning, particiation, estimateAbstrak: Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui dan menggambarkan peranan Bappeda dalam pembangunan di Kabupaten Jeneponto, dalam hal proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah serta untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang prencanaan pem­bangunan daerah. Penelitian iniberlokasi di Kabupaten Jeneponto. Metode yang digunakan un­tuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi dan wawancara langsung. Analisa data dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah diawali dengan pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan, sampai pada Musrenbang tingkat Kabupaten. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan terdiri dari faktor pendukung meliputi adanya koordinasi, partisipasi masyarakat, serta komitmen pemerintah dan faktor penghambat meli­puti penyesuaian/kesiapan anggaran, usulan yang terlalu banyak, serta keterbatasan dokumen penunjang. Kata kunci: kebijakan, perencanaan, partisipasi, anggaran
Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Baubau Ivan Pahlevi; Andi Gau Kadir; Andi Murfhi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2012)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v5i1.1275

Abstract

Abstract: This study aims to determine the effectiveness of the oversight function performed as a local government watchdog and what influences oversight function performed by the Inspectorate of Baubau. This research was conducted in the City Baubau, with informants inspectorate employees who are considered competent. Pengumulan data is done through field observations and in-depth interviews. This research method is descriptive qualitative. The effectiveness of the oversight function performed by the State Inspectorate Baubau three namely: First, the preparation of the monitoring conducted by the inspectorate officials authors assume that what was done by the inspectorate officials have been quite effective in accordance with standard operating procedures that apply every year. Second, the implementation of the monitoring conducted by the inspectorate officials authors assume that what was done by the inspectorate officials have not been effective. Third, the effectiveness of the accountability report on the preparation and supervision of each SKPDs been checked yet supported by the availability of accurate data / valid in order to be served. Factors affecting the implementation of supervisory functions of the inspectorate in the regional administration in the City Baubau are: (1) Internal factors and (2) External Factors.Keywords: Function, monitoring, inspectorate Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas fungsi pengawasan yang dilakukan sebagai pengawas pemerintahan daerah dan apa yang mempengaruhi fungsinya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau. Penelitian ini dilakukan di Kota Baubau, dengan informan pegawai inspektorat yang dianggap memiliki kompetensi. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau ada tiga yakni : Pertama, penyusunan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat inspektorat penulis menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat inspektorat sudah cukup efektif sesuai dengan SOP yang diberlakukan disetiap tahunnya. Kedua, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat inspektorat penulis menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat inspektorat belum efektif. Ketiga, efektivitas pelaksanaan penyusunan dan pertanggungjawaban laporan hasil pengawasan dari masing-masing SKPD yang sudah diperiksa belum ditunjang oleh ketersediaan data yang akurat/valid guna dapat disajikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Baubau adalah : (1) Faktor internal dan (2) Faktor Eksternal.Kata kunci: Fungsi, pengawasan, inspektorat
Analisis Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Wandi Harmawan; Rabina Yunus; Andi Murfhi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2012)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v5i1.1278

Abstract

Abstract: This writing at analyzing the implementation effectiveness of Inspectorate Performance of Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan and to analyze factors that influence the supervision effectiveness of inspectorate performance of Kabupaten Pangkajene islands. This research is done by doing direct interview with competent and relevant informants. The result of this research shows that performance implementation done by the Inspectorate of Kabupaten Pangkajene islands comprises investigation, examination and investigation functions are running well and this fact is strengthen by the achievement of the inspectorate of Kabupaten Pangkajene islands to get (WTP) or Fair without Exception predicate for the second time.Keywords: inspectorate, effectiveness, controlling Abstrak: Tulisan ini menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pengawasan kinerja Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dilokasi penelitian dengan narasumber yang kompeten dan relevan. Hasil wawancara dan kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut. hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam hal ini meliputi fungsi pemeriksaan, pengujian dan pengusutan sudah berjalan dengan baik dan diperkuat dengan berhasilnya Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulaun meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk yang kedua kalinya.Kata kunci: inspektorat, efektivitas, pengawasan 
Analisis Peranan Pemerintah Daerah terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo Ahmad Fauzi; Andi Gau Kadir; Andi Murfhi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2012)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v5i2.1358

Abstract

Abstract: This study aims to identify and analyze the role of local government in suppressing the number of school dropouts in Wajo and describe the factors that cause dropouts in Wajo. Head and Apparatus Wajo District Education Office, Unit of the Department of Education, elementary school, junior and senior high schools in the three districts, as well as the Community. The results showed that the efforts or the government's role dae-rah in suppressing the number of school dropouts in Wajo such a policy in the field of education, funding for education, the provision of scholarships for the poor, programs help poor students (BSM), as well as the dissemination to the public , based on the case found the author in the field, the factors that cause children out of school is lack of interest of children to schools, the circumstances are not harmonious family, the family's economic weakness, the child's environment, people's views on education.Keywords: local government, school dropouts, education managementAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  dan menganalisis peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Wajo dan menggambarkan faktor-faktor penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Wajo. Kepala dan Aparat Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, UPT Dinas Pendidikan, sekolah tingkat SD, SMP dan SMA di tiga Kecamatan, serta Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya atau peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Wajo diantaranya mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, bantuan dana pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, program bantuan siswa miskin (BSM), serta sosialisasi kepada masyarakat. berdasarkan kasus yang ditemukan penulis di lapangan, faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah adalah kurangnya minat anak untuk bersekolah, keadaan keluarga yang tidak harmonis, lemahnya ekonomi keluarga, kondisi lingkungan tempat tinggal anak, pandangan masyarakat akan pendidikan.Kata Kunci: pemerintah daerah, anak putus sekolah, manajemen pendidikan
Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar Dwi Jayanti Lukman; Nurlinah Nurlinah; Andi Murfhi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2012)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v5i2.1362

Abstract

Abstract: This journal provides an overview and explanation of the implementation rather than parking on the edge of the public road in the makassar city. the implementation of parking policy in the makassar city can not be implemented under the provisions of Makassar city area number 17 of 2006 on the management of public roadside parking in the area of the city of Makassar. occurs discrepancy between the contents of the policy implementation in the field and there are still many illegal parking attendants interpreter due to several aspects that influence. besides it there are still lacking the resources as implementing the policy with facilities and infrastructure as well as the attitude of the implemented. The satisfaction of people is low against the maid of parking makassar city.Keywords: Implementation, policy, parkingAbstrak: Jurnal ini memberikan gambaran serta penjelasan tentang pelaksanaan dari pada perparkiran di tepi jalan umum di wilayah Kota Makassar. Dalam rangka Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar tidak dapat terlaksana sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar. Terjadi ketimpangan antara isi kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan dan masih banyak terdapat juru-juru parkir liar dikarenakan oleh beberapa aspek yang mempengaruhi. Selain itu masih kurang sumberdaya sebagai pihak pelaksana kebijakan dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai serta sikap dari pada implementor. Hal inilah yang menyebabkkan kepuasan masyarakat masih terbilang rendah terhadap pelayan perparkiran di Kota Makassar.Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Parkir
Analisis Pelaksanaan Pelayanan Umum Di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Ady Deksa; Juanda Nawawi; Andi Murfhi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 1 (2010)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v3i1.1554

Abstract

Abstract: This study aimed to describe the analysis of implementation of Public Service in District Tanralili and the factors that influence the process of implementation of public services in the district Tanralili Maros. Author of the research methods used in this research is qualitative descriptive, using two kinds of data, primary data and secondary data.Research results obtained in the field shows that the implementation of public services can be seen not only in terms of the simplicity of the service but rather the positioning of the executive services and understand the duties and obligations as service providers.The conclusion of this study indicate that the constraints or problems encountered in the service process must be adapted to the procedure. As well as the quality of work discipline, the quality of work discipline adequate government officials, the bureaucrats at the district level is able to provide public services effectively.Keywords: Implementation, bureaucratic, service Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Analisis Pelaksanaan Pelayanan Umum di Kecamatan Tanralili serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder.Hasil penelitian yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan umum tak hanya dapat dilihat dari segi kesederhanaan pelayanan tetapi lebih kepada penempatan posisi para pelaksana pelayanan serta memahami tugas dan kewajiban sebagai pemberi pelayanan.Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam proses pelayanan harus disesuaikan dengan prosedur. Serta kualitas disiplin kerja, dengan kualitas disiplin kerja aparat Pemerintah yang memadai, maka birokrat di tingkat kecamatan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif.Kata kunci: Pelaksanaan, birokrasi, Pelayanan
Pengaruh Agama dalam Sistem Pemerintahan Negara (Studi Kasus Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran) La Ode Machdani Afalah; Muhammad Tamar; Andi Murfhi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 2 (2009)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v2i2.1598

Abstract

Abstract: This paper on the role and position of the jurists in Iran Islamic government system and to investigate the implementation of the system of government in the Islamic Republic of Iran. In this research, descriptive research type use eksplanatif. In the view of the Shi'a Imami, there is a close connection between the concept of Imamate partner and the concept of Wilayat al-Faqih. Both are the successor to the prophetic mission of religion in order to preserve and manage the affairs of the world. The state becomes a tool and fortress as well as the retention erectly Sharia as a way of life of the people in achieving a happy life and Hereafter. Thus the State Islamic Republic of Iran to the wilayat al-faqih system has been institutionalized / institutionalization of religious values in the country's political structure.Keywords: religion, state, politic Abstrak: Tulisan ini mengenai peran dan kedudukan para fuqaha dalam sistem pemerintahan islam iran dan untuk mengetahui pelaksanaan sistem pemerintahan di negara Republik Islam Iran.  Dalam penelitian ini, menggunakkan tipe penelitian deskriptif eksplanatif. Di dalam pandangan kaum Syi’ah Imamiyah, terdapat kaitan yang sangan erat antara konsep Imamah dan konsep Wilayat al-Faqih. Kedua-duanya merupakan pelanjut bagi misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur urusan dunia. Negara menjadi alat dan benteng pertahanan serta jaminan tetap tegaknya syariat sebagai pedoman hidup rakyat dalam mencapai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Dengan demikian Negara Republik Islam Iran dengan sistem wilayat al-faqih telah melakukan institusionalisasi/pelembagaan nilai-nilai agama dalam struktur politik negaranya.Kata kunci: agama, Negara, politik
Co-Authors Ady Deksa Ahmad Fauzi Andi Gau Kadir Andi Samsu Alam Dwi Jayanti Lukman Gusti Zulkarnain Tompo Ivan Pahlevi Juanda Nawawi, Juanda La Ode Machdani Afalah Muhammad Rijal R Muhammad Tamar Nurlinah Nurlinah Rabina Yunus Wandi Harmawan