<![CDATA[This study aims to (1) determine the readiness of the Organization Land Office Pinrang against regulations that support the implementation of e-government dala (2) determine the readiness of Human Resources at the District Land Office Pinrang apparat of the knowledge and skills in the implementation of e-government (3) knowing Infrastructure support at the District Land Office Pinrang in terms of hardware and software for e-government implementation. This study was conducted in Pinrang District Land Office, in April to July 2015. The informant is taken apparatus using the CTF application service counter and apparat part survey, measurement and mapping using ArcGIS software. Data collection method is a questionnaire, interview, observation and documentation. Data were analyzed using simple frequency table. These results indicate that the feasibility of the implementation of e- government at the District Land Office Pinrang not optimal, this is due to the organization of the District Land Office Pinrang not supported by the local government regulation on the implementation of e-government readiness in detail although Human Resources supports and readiness Infrastructure adequate. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kesiapan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang terhadap peraturan yang mendukung dala penerapan e-government (2) mengetahui kesiapan Sumber Daya Manusia pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang terhadap pengetahuan dan keterampilan apparat dalam penerapan e- government (3) mengetahui dukungan Infrastruktur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dalam hal hardware dan software untuk penerapan e-government. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, pada bulan april sampai bulan Juli 2015. Informan yang diambil adalah aparat yang menggunakan aplikasi KKP pada loket pelayanan dan apparat bagian Survei, Pengukuran dan Pemetaan yang menggunakan software ArcGIS. Metode pengumpulan datanya adalah kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis secara sederhana dengan menggunakan tabel frekuensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelayakan implementasi e- government pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang belum optimal, hal ini disebabkan dalam organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang belum didukung adanya peraturan pemerintah daerah tentang penerapan e- government secara rinci walaupun kesiapan Sumber Daya Manusia sudah mendukung serta kesiapan Infrastruktur telah memadai. ]]>
