Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Empirika Demography Journal of Sriwijaya Jurnal Public Policy Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Majalah Ilmiah Manajemen PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Eduvest - Journal of Universal Studies
Ardiyan Saptawan
Universitas Sriwijaya
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN SUNGAILIAT DAN BELINYU KABUPATEN BANGKA Toha Budi Sri Pujiastuti; Ardiyan Saptawan; Dadang Hikmah Purnama
Jurnal Kependudukan Sriwijaya Vol 3 No 1 (2015): Vol 3, No 1, Juli 2015
Publisher : Program Studi Kependudukan, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik merupakan pintu gerbang bagi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya peningkatan pelayanan publik salah satunya dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan harus diberikan kewenangan yang sesuai karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendelegasian kewenangan. Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk memahami dan menganalisis implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Penelitian tesis ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan unit analisis adalah Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Belinyu. Infoman pada penelitian ini ditentukan secara porposive juga snowball sampling. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat bisa dilaksanakan sehingga kewenangan dikembalikan lagi pelaksanaannya kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Bangka. Kewenangan tidak bisa dilaksankan kecamatan terkait keterbatasan sumber daya di kecamatan baik sumber daya manusia maupun keuangan. Berdasarkan penelitian ini, disarankan agar dalam pendelegasian kewenangan, pemberi kewenangan harus mempertimbangkan kemampuan penerima kewenangan. Kata kunci : implementasi, pelayanan administrasi terpadu, kecamatan, kewenangan PENDAHULUAN Bentuk pendelegasian kewenangan untuk meningkatkan
PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KELURAHAN DI KECAMATAN ILIR BARAT SATU KOTA PALEMBANG Rulius Surachman; Didik Susetyo; Ardiyan Saptawan
Majalah Ilmiah Manajemen STIE Aprin Palembang Vol 10 No 1 (2021): MAJALAH ILMIAH MANAJEMEN
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Aprin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.644 KB) | DOI: 10.58437/mim.v10i1.58

Abstract

Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang telah memberikan beberapa fasilitias berupa motivasi ekstrensik agar mampu menigkatkan kinerja pegawai kelurahan di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang juga telah memiliki peraturan kerja yang jelas untuk memberikan disiplin kepada pegawai. Motivasi kerja dan disiplin kerja yang rendah memengaruhi kinerja pegawai kelurahan di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang terlihat dari hasil absen keterlambatan pegawai dan hasil kinerja pegawai. Kinerja pegawai dinilai baik jika mampu membuat masyarakatnya menjadi puas dengan pelayanan yang diberikan, baik dari segi disiplin dan rasa tanggung jawab. Masalah dalam penelitian ini yaitu apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja, apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja, apakah motivasi kerja dan disiplin kerja bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja Pegawai Kelurahan di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan di Tiga Kelurahan di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dengan menyebar kuesioner kepada seluruh pegawai yang berjumlah 100 orang, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian expalanatory, dengan menggunakan perhitungan regresi linier berganda dengan menggunakan alat hitung SPSS V.19. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan, dan disimpulkan bahwa motivasi kerja mempengaruhi positif terhadap kinerja pegawai, disiplin kerja tidak berpengaruh positif terhadap kinerja, dan motivasi kerja serta disiplin kerja bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di Kelurahan di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Saran yang diajukan adalah Kelurahan di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang perlu mempertahankan dan meningkatkan semua aspek motivasi kerja dan disiplin kerja meningkatkan promosi terhadap karyawan terutama karyawan yang memilki prestasi. Disiplin kerja perlu lebih ditingkatkan, karena dengan tingkat disiplin pegawai yang baik maka pegawai akan menyelasaikan tugas tepat waktu. Memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih jelas dari atasan kepada bawahan, sehingga membuat pegawai menaati kebijakan dari atasan. Hasil kinerja harus lebih ditingkakan agar kinerja pegawai lebih maksimal, atasan harus mempertegas seluruh pegawai agar tidak diijinkan untuk meninggalkan kantor pada saat jam kerja. Khususnya pada aspek disiplin kerja dalam menciptakan semangat kerja untuk mencapai tujuan dari Kelurahan di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
Jaringan Aktor Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Purna Irawan; Alfitri Alfitri; Ardiyan Saptawan
Jurnal Empirika Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Master Program in Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Sriwijay

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (825.093 KB) | DOI: 10.47753/je.v4i1.70

Abstract

This research purpose to seeing how the network of actors in community empowerment Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) programs. The research uses descriptive qualitative methods, which discuss the matter of exploration and clarification of social phenomena or challenges by designing describing variables relating to the problem and unit discussed. Interviews were conducted with informants who were program actors or actors, both government, private, program implementers and the community. The results of the research are the individual relations between actors in empowerment in the Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) programs are still symmetrical, and equality with strong ties and there are also weak ties between actors. Relations between institutions are asymmetrical with dominant actor ties in the form of work relations and weak ties in the form of kinship. Factors that become obstacles in community empowerment in the implementation of Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) programs are delays in the disbursement of investment fund assistance (BDI), input competency facilitators in various empowerment fields, as well as the sectoral ego interests of each community empowerment actor. The delay in disbursing BDI allocations has implications for the constraints of the development and empowerment process. Input from facilitators has become an obstacle in developing empowerment and facilitation methods. The interests of sectoral egos cause ineffective division of roles so that potential in each sector cannot be fully benefited
Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kota Palembang, 2014-2019 Tsania Azzahra; Ardiyan Saptawan; Mardianto Mardianto
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2021): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (608.929 KB) | DOI: 10.47753/pjap.v2i1.25

Abstract

Artikel ini menganalisis kegiatan dan peran yang dilakukan oleh anggota DPRD perempuan terhadap penyusunan peraturan daerah di kota palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Dye yang merupakan pengembangan teori dari Easton yang terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan yaitu input, process, output, feedback dan lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukan anggota DPRD perempuan sudah berperan sebagaimana mestinya meskipun jumlah perwakilan perempuan dalam legislasi minim, namun tidak menjadikan sebuah hambatan untuk bekerja sama dengan yang dilakukan oleh anggota laki-laki dan dapat menunjukan bahwa perempuan juga penting untuk terlibat dalam legislasi mengenai penyusunan peraturan daerah dengan pendapat-pendapatnya dapat diterima di pemerintah dan masyarakat. Peneliti menyarankan agar anggota DPRD perempuan agar lebih progesif lagi mengenai isu-isu perempuan dalam pembuatan peraturan daerah.
Implementation Policy Allowance Islamic Religious Education Teacher Profession at the Ministry of Religion of the City Millam Permatasari; Ardiyan Saptawan; Andries Lionardo; Raniasa Putra
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 8 No 1 (2026): JGLP, MAY 2026
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v8i1.2558

Abstract

Implementation policy allowances the teaching profession is effort government for increase the welfare and professionalism of non-civil servant Islamic Religious Education (PAI) teachers under the Ministry of Religion. Although has arranged in Regulation of the Minister of Religion Number 43 of 2014, its implementation at the level area Still face various constraints . Research This aim analyze implementation of PMA No. 43 of 2014 concerning distribution Allowance Non-PNS PAI Teacher Profession at the Ministry of Religion of Palembang City and factors that influence it. Research use approach qualitative descriptive with technique data collection through interviews, observations, and documentation. Data analysis was carried out using the Miles, Huberman, and Saldaña model with framework implementation George C. Edwards III's policies. Research results show that implementation policy has walk Enough good, especially in the aspect communication and disposition implementer. However, the limitations source strengths and weaknesses coordination inter-agency Still become obstacle main. Therefore that, is necessary strengthening coordination and improvement capacity source Power For optimize distribution allowance in a way effective and fair.
Policy Network Gaps in Indonesia's Peacekeeping Governance: Evidence from the Democratic Republic of Congo Sriyanto Sriyanto; Ardiyan Saptawan; Sriati Sriati; M. Husni Thamrin; Ryan Adam
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 6 No. 9 (2026): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v6i9.53504

Abstract

Indonesia has maintained a significant role in United Nations peacekeeping operations; however, its peacekeeping governance continues to face challenges related to operational readiness, resource allocation, interagency coordination, and limited participation of non-state actors. This study examined gaps in Indonesia’s peacekeeping policy network and their implications for strengthening peacekeeping capabilities, using Indonesia’s peacekeeping mission in the Democratic Republic of Congo (DRC) from 2018 to 2023 as a case study. The study employed a qualitative case study approach based on in-depth interviews, document analysis, and data triangulation. The analysis applied Frans van Waarden’s policy network framework, focusing on seven dimensions: actors, functions, structure, institutionalization, rules of conduct, power relations, and actor strategies. The findings revealed that Indonesia’s peacekeeping policy network remained predominantly state-centered, with decision-making authority concentrated among defense and military actors. Civil society organizations, academic institutions, international organizations, and the private sector had limited access to policy formulation and decision-making processes. The study also identified weaknesses in interagency coordination, institutionalized collaboration, resource support, and the integration of civilian perspectives into peacekeeping strategies. These network gaps constrained the development of comprehensive responses to operational, humanitarian, and long-term peacebuilding challenges in multidimensional peacekeeping missions. The study demonstrated that strengthening Indonesia’s peacekeeping capabilities requires a more inclusive and institutionalized policy network that expands meaningful participation among state and non-state actors while improving coordination and resource integration. This study contributes to peacekeeping governance research by demonstrating how structural and relational gaps within policy networks influence Indonesia’s capacity to address multidimensional peacekeeping challenges.
Agile Governance in Strategic Infrastructure Projects: Evidence from the Palembang-Banyuasin Toll Road Development Eddy Sarwono; Alfitri Alfitri; Ardiyan Saptawan
Journal Public Policy Vol 12, No 4 (2026): October (in Progress)
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v12i4.15384

Abstract

This study aims to examine how agile governance is practiced in the development of the Palembang-Banyuasin Toll Road as one of Indonesia’s National Strategic Projects. The research responds to the need for adaptive governance approaches in infrastructure projects characterized by regulatory uncertainty, land acquisition disputes, and multi-actor coordination challenges. A qualitative case study design was employed using in-depth interviews, field observations, and document analysis involving government agencies, toll road enterprises, contractors, and affected communities. Data were analyzed thematically based on dimensions of agile governance: adaptivity, responsiveness, collaboration, transparency, accountability, and innovation. The findings show that agile governance was not formally institutionalized but emerged pragmatically as a situational response to project complexity. Adaptivity appeared in flexible decision-making and schedule adjustments. Responsiveness was reflected in dialogue-based conflict resolution with local communities. Collaboration was evident in coordination among the central government, local authorities, private actors, and communities. However, transparency and accountability remained largely administrative, while governance innovation was limited to flexible coordination forums and digital monitoring tools. The study concludes that governance in the Palembang-Banyuasin Toll Road project can be understood as hybrid agile governance, combining adaptive and collaborative practices with conventional hierarchical procedures. Rather than claiming a fully developed new framework, the study proposes Hybrid Agile Infrastructure Governance as an emerging conceptual proposition for analyzing how adaptive practices operate within formal governance structures in strategic infrastructure projects.
Co-Authors Alfitri Alfitri Dadang Purnama Didik Susetyo Eddy Sarwono Lionardo, Andries M. Husni Thamrin Mardianto Mardianto Millam Permatasari Purna Irawan Raniasa Putra Rulius Surachman Ryan Adam Sriati Sriati Sriyanto Sriyanto Toha Budi Sri Pujiastuti Tsania Azzahra