Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

0.408

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Empirika Demography Journal of Sriwijaya Majalah Ilmiah Manajemen PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik

Ardiyan Saptawan

Universitas Sriwijaya

Author-ID : 3234495

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN SUNGAILIAT DAN BELINYU KABUPATEN BANGKA Toha Budi Sri Pujiastuti; Ardiyan Saptawan; Dadang Hikmah Purnama
Jurnal Kependudukan Sriwijaya Vol 3 No 1 (2015): Vol 3, No 1, Juli 2015
Publisher : Program Studi Kependudukan, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pelayanan publik merupakan pintu gerbang bagi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya peningkatan pelayanan publik salah satunya dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan harus diberikan kewenangan yang sesuai karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendelegasian kewenangan. Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk memahami dan menganalisis implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Penelitian tesis ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan unit analisis adalah Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Belinyu. Infoman pada penelitian ini ditentukan secara porposive juga snowball sampling. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat bisa dilaksanakan sehingga kewenangan dikembalikan lagi pelaksanaannya kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Bangka. Kewenangan tidak bisa dilaksankan kecamatan terkait keterbatasan sumber daya di kecamatan baik sumber daya manusia maupun keuangan. Berdasarkan penelitian ini, disarankan agar dalam pendelegasian kewenangan, pemberi kewenangan harus mempertimbangkan kemampuan penerima kewenangan. Kata kunci : implementasi, pelayanan administrasi terpadu, kecamatan, kewenangan PENDAHULUAN Bentuk pendelegasian kewenangan untuk meningkatkan

PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KELURAHAN DI KECAMATAN ILIR BARAT SATU KOTA PALEMBANG Rulius Surachman; Didik Susetyo; Ardiyan Saptawan
Majalah Ilmiah Manajemen STIE Aprin Palembang Vol 10 No 1 (2021): MAJALAH ILMIAH MANAJEMEN
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Aprin

Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang telah memberikan beberapa fasilitias berupa motivasi ekstrensik agar mampu menigkatkan kinerja pegawai kelurahan di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang juga telah memiliki peraturan kerja yang jelas untuk memberikan disiplin kepada pegawai. Motivasi kerja dan disiplin kerja yang rendah memengaruhi kinerja pegawai kelurahan di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang terlihat dari hasil absen keterlambatan pegawai dan hasil kinerja pegawai. Kinerja pegawai dinilai baik jika mampu membuat masyarakatnya menjadi puas dengan pelayanan yang diberikan, baik dari segi disiplin dan rasa tanggung jawab. Masalah dalam penelitian ini yaitu apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja, apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja, apakah motivasi kerja dan disiplin kerja bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja Pegawai Kelurahan di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan di Tiga Kelurahan di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dengan menyebar kuesioner kepada seluruh pegawai yang berjumlah 100 orang, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian expalanatory, dengan menggunakan perhitungan regresi linier berganda dengan menggunakan alat hitung SPSS V.19. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan, dan disimpulkan bahwa motivasi kerja mempengaruhi positif terhadap kinerja pegawai, disiplin kerja tidak berpengaruh positif terhadap kinerja, dan motivasi kerja serta disiplin kerja bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di Kelurahan di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Saran yang diajukan adalah Kelurahan di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang perlu mempertahankan dan meningkatkan semua aspek motivasi kerja dan disiplin kerja meningkatkan promosi terhadap karyawan terutama karyawan yang memilki prestasi. Disiplin kerja perlu lebih ditingkatkan, karena dengan tingkat disiplin pegawai yang baik maka pegawai akan menyelasaikan tugas tepat waktu. Memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih jelas dari atasan kepada bawahan, sehingga membuat pegawai menaati kebijakan dari atasan. Hasil kinerja harus lebih ditingkakan agar kinerja pegawai lebih maksimal, atasan harus mempertegas seluruh pegawai agar tidak diijinkan untuk meninggalkan kantor pada saat jam kerja. Khususnya pada aspek disiplin kerja dalam menciptakan semangat kerja untuk mencapai tujuan dari Kelurahan di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

Jaringan Aktor Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Purna Irawan; Alfitri Alfitri; Ardiyan Saptawan
Jurnal Empirika Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Master Program in Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Sriwijay

This research purpose to seeing how the network of actors in community empowerment Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) programs. The research uses descriptive qualitative methods, which discuss the matter of exploration and clarification of social phenomena or challenges by designing describing variables relating to the problem and unit discussed. Interviews were conducted with informants who were program actors or actors, both government, private, program implementers and the community. The results of the research are the individual relations between actors in empowerment in the Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) programs are still symmetrical, and equality with strong ties and there are also weak ties between actors. Relations between institutions are asymmetrical with dominant actor ties in the form of work relations and weak ties in the form of kinship. Factors that become obstacles in community empowerment in the implementation of Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) programs are delays in the disbursement of investment fund assistance (BDI), input competency facilitators in various empowerment fields, as well as the sectoral ego interests of each community empowerment actor. The delay in disbursing BDI allocations has implications for the constraints of the development and empowerment process. Input from facilitators has become an obstacle in developing empowerment and facilitation methods. The interests of sectoral egos cause ineffective division of roles so that potential in each sector cannot be fully benefited

Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kota Palembang, 2014-2019 Tsania Azzahra; Ardiyan Saptawan; Mardianto Mardianto
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2021): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Artikel ini menganalisis kegiatan dan peran yang dilakukan oleh anggota DPRD perempuan terhadap penyusunan peraturan daerah di kota palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Dye yang merupakan pengembangan teori dari Easton yang terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan yaitu input, process, output, feedback dan lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukan anggota DPRD perempuan sudah berperan sebagaimana mestinya meskipun jumlah perwakilan perempuan dalam legislasi minim, namun tidak menjadikan sebuah hambatan untuk bekerja sama dengan yang dilakukan oleh anggota laki-laki dan dapat menunjukan bahwa perempuan juga penting untuk terlibat dalam legislasi mengenai penyusunan peraturan daerah dengan pendapat-pendapatnya dapat diterima di pemerintah dan masyarakat. Peneliti menyarankan agar anggota DPRD perempuan agar lebih progesif lagi mengenai isu-isu perempuan dalam pembuatan peraturan daerah.

Co-Authors Alfitri Alfitri Didik Susetyo Hikmah Purnama, Dadang Mardianto Mardianto Purna Irawan Rulius Surachman Toha Budi Sri Pujiastuti Tsania Azzahra

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search