Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH DI KABUPATEN PURBALINGGA Andi Cahyadi; Sriati Sriati; Andy Al Fatih
Jurnal Kependudukan Sriwijaya Vol 2 No 2 (2018): DEJOS VOL 2, NO 2 (Juli 2018)
Publisher : Program Studi Kependudukan, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga serta untuk menggambarkan faktorfaktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, menggunakan model implementasi yang diusulkan oleh Ripley dan Franklin. Temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga, sesuai dengan tingkat kepatuhan, kelancaran fungsi, kinerja dan dampak dari bank sampah, masih belum menunjukkan hasil yang optimal sehingga tidak dapat dianggap berhasil dilaksanakan. Karena itu, perlu perbaikan, dukungan dari semua pihak, dan pembuat kebijakan dari Kabupaten Purbalingga. Beberapa hal; Namun, berhasil dilaksanakan seperti fakta bahwa: bank sampah mampu mendidik masyarakat untuk tidak membakar sampah dan sampah di halaman atau sungai yang berpotensi merusak lingkungan; bank sampah dapat memungkinkan masyarakat mendaur ulang sampah dengan memilih dan mengumpulkannya dari penyimpanan limbah, dan bank sampah mengubah pikiran orang bahwa sampah bukan hanya bahan yang tidak diinginkan, tetapi secara ekonomi berharga. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga adalah partisipasi masyarakat, keterlibatan perempuan dalam mengelola limbah, dukungan dan bantuan dari pemerintah desa / kelurahan, tingkat layanan pengangkutan sampah, dan kondisi sosial serta politik dari daerah di mana bank sampah ada.
The Dynamics Transformation of Public Policy Making in Indonesian Democracy Andy Al Fatih
Iapa Proceedings Conference 2020: Proceedings IAPA Annual Conference
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2020.413

Abstract

Public policies are purposed, basically, to solve public problems and for the sake of public welfare. They should, therefore, be made thoughtfully, implemented successfully, and give pleasant impacts to the target groups. This article is related to the dynamics transformation of public policy making in indonesian democracy. In centralistic political system, national government (executive body) controlled more essential public affairs. As the result, most public policies were much engineered and directed, mostly, to the needs of the in power. The tendentious public policies were abused for personal, group, and cronies’ interests of the in authority officials. The people were left behind, served as object of development, and stayed poor. It happened for decades. The people could not stand it any longer and struggled for a reformed government resulting in regional autonomy. Regional autonomy seems promising for the people’s prosperity. In this era, legislative body tends to control power. The people set hopes and wait for happiness. In fact, some members of parliament only show power. They control many walks of lives. They represent themselves rather than the people. They somewhat abuse power and make public policies for their own gains. The people are left behind again and still get disappointed. Here, a paradox occurs. The paradox must be sorted out well. The hot discussion begins. The actors blame to one another.