Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAHKAMAH FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Aprina Chintya
Institusi Agama Islam Negeri Metro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Asas Hukum Pacta Sunt Survanda dalam Akad Murabahah di BMT Amanah Marga Tiga Lampung Timur Aprina Chintya; Iiz Zuliantini
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.914 KB) | DOI: 10.25217/jm.v3i1.236

Abstract

Salah satu produk pembiayaan yang menjadi unggulan BMT Amanah Marga Tiga Lampung Timur adalah pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan karena pembiayaan ini sangat membantu masyarakat yang ingin memiliki sesuatu tetapi tidak mempunyai modal. Untuk mempermudah anggota dalam melakukan perjanjian maka pihak BMT menggunakan perjanjian baku dalam melakukan perjanjian. Anggota diberikan pilihan untuk tinggal menandatangani atau meninggalkan BMT ketika hendak melakukan akad pembiayaan. Padahal kedua belah pihak hendaknya sama -sama membuat perjanjian dan melakukan negosiasi, karena perjanjian yang dibuat tersebut akan berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan implementasi asas hukum pacta sunt servanda dalam akad murabahah di BMT Amanah Marga Tiga Lampung Timur. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Semua data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Amanah Marga Tiga Lampung Timur telah mengimplementasikan asas pacta sunt servanda dalam akad murabahah meskipun akad tersebut telah dibuat dan dituangkan dalam bentuk perjanjian baku yang telah disiapkan oleh pihak BMT. Hal ini dikarenakan, sebelum anggota menandatangani isi kontrak dalam akad murabahah tersebut, ia akan ditanyakan oleh pihak BMT apakah mau menerima atau tidak isi yang ada dalam akad murabahah tersebut.
Implikasi Kajian Yuridis Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri Aprina Chintya
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 2 No 1 (2017): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.725 KB) | DOI: 10.25217/jf.v2i1.100

Abstract

Perlindungan terhadap buruh/pekerja merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perlindungan terhadap warga negara sebagai kewajiban negara. Meskipun demikian, pemerintah masih belum memberikan perlindungan yang maksimal kepada para TKI yang bekerja di luar negeri, khususnya mereka yang mengalami penyiksaan dan kekerasan. Penelitian ini bertujuan melihat kajian yuridis perlindungan hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan adalah konten analisis. Hasil penelitian menujukkan bahwa keberadaan beberapa peraturan perundangan seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia beserta aturan-aturan turunannya merupakan landasan yuridis tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sudah memberikan payung hukum bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kata kunci: hak, TKI, yuridis, peraturan, perlindungan.
Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Nurul Tika Pratiwi; Aprina Chintya
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 2 No 1 (2017): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.811 KB) | DOI: 10.25217/jf.v2i1.101

Abstract

Produsen terus melakukan berbagai upaya untuk menarik hati konsumen. Sayangnya, upaya-upaya yang dilakukan tersebut kadangkala menjurus pada hal yang negatif, bahkan dari sejak awal dimulai dengan itikad tidak baik, antara lain dengan memberikan informasi yang tidak benar, informasi yang menyesatkan, mutu atau kualitas barang yang rendah, bahkan dengan cara-cara penjualan yang bersifat memaksakan. Hal ini membuat konsumen sebagai pihak yang lemah dan rentan terhadap ketidakadilan dan kecurangan dari produsen. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan melihat perbandingan perlindungan konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan adalah konten analisis. Hasil penelitian menujukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam sama-sama berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dari beberapa persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, menunjukkan bahwa hukum Islam lebih luas dan fleksibel dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Kata kunci: konsumen, perlindungan hukum, produsen, hak, hukum Islam.
Co-Authors Iiz Zuliantini Nurul Tika Pratiwi