Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Problems of the Independence of Judicial Power in Indonesia in a Review of Islamic Law Tomi Agustian; Choirul Salim
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v6i2.1896

Abstract

Article 24 paragraph 1 of the 1945 Constitution "Judicial power is an independent power to administer justice to uphold law and justice". Will However, Article 24A paragraph 3 makes a provision that candidates for Supreme Court judges are proposed by the Judicial Commission to the DPR for approval and subsequently appointed as Supreme Court justices by the president and the Supreme Court Law states that the appointment of Supreme Court Judges is carried out by the President at the proposal of the DPR or the dismissal of the Chair, Deputy Chairperson. , Junior Chairmen, and Member Judges of the Supreme Court are dismissed by the President at the suggestion of the Supreme Court, so that the President has loopholes that can later affect the psyche of judges in making decisions. This study aims to determine the independence of judicial power in Indonesia in the perspective of Islamic law. This study uses a normative and juridical approach. The authors conclude that the proposal for the appointment and dismissal of Supreme Court judges by the Judicial Commission, the DPR and the President may affect the psychology of a judge in making a decision so that This can eliminate the meaning of Article 24 paragraph 1 of the 1945 Constitution which shows the lack of independence of the judicial power in upholding justice in accordance with the ideals of the 1945 Constitution. Indeed, in the history of the Islamic judiciary, it is the Caliph (President) who has the authority to appoint and dismiss a judge/qhadi. judges have a fear of Allah so that judges decide cases based on Islamic law.
Pemberdayaan Majelis Ta’lim al-Hidayah Lampung Tengah dalam Pencegahan paham Radikalisme dan Konflik antar Umat Beragama Aliyandi Lumbu; Choirul Salim; Iktiyar Islamianingrum; Tanty Erlina
JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 2 (2022): Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Juli-Desember 2022
Publisher : Pusat Pengabdian Masyarakat (PPM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/d.v4i2.5412

Abstract

Radikalisme merupakan suatu paham yang berkembang dalam lingkungan sosial masyarakat yang menuntut adanya perubahan secara keras, Pandangan radikal dan kurangnya dialog antar umat beragama bisa membawa agama pada kehidupan lingkungan sosial yang memiliki peluang terjadinya konflik antar umat beragama. Kenyataan empiris di Lampung akhir-akhir ini menunjukkan bahwa aksi kekerasan di tengah masyarakat melibatkan simbol simbol agama.Dalam masyarakat yang majemuk ini, terdapat klaim kebenaran (truth claim) dan watak missioner dari setiap agama, membuka peluang terjadinya benturan dan kesalah pengertian bagi penganut agama.Hal ini jelas dapat mengakibatkan retaknya hubungan antar umat beragama. Disini letak pentingnya diselenggarakan dialog antar agama.Radikalisme merupakan suatu paham yang berkembang dalam lingkungan sosial masyarakat yang menuntut adanya perubahan secara keras oleh karena itu umat manusia khususnya umat Islam wajib paham dampak dan sanksi hukum Paham Radikalime dan bertentangan dengan ajaran Agama Islam yaitu Al Qur`an dan Hadist.