<![CDATA[Abstract: Implementation of Law No 8 of 2012 (Study about women representation in politic of Magetan Regency). Participation of women in law and government is still very low, though Constitution of 1945, in article 27, paragraph 1 put women and men in the same position which stated that all citizens are equal in law and government and shall abide law and government without exception. Gender equality also demands increasingly intensified so that the government passed Law No. 8 of 2012 that some chapters set 30% woman representation. The results of the research in Magetan political parties, the Election Commission Magetan, and society shows that implementation have but not maximal. Political parties still exist which do not meet the 30% quota of women's representation and placement of women was limited to meet the quota that has not received the strategic position. Supported by the condition of the people who still put men in a main position and quality, not anymore sex. This needs to be pursued further attention through political education and gender education to the party and the community through community empowerment programs.  Keywords: Gender Equality, Woman Representation, Policy Implementation  Abstrak: Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2012 (Studi terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Magetan). Partisipasi perempuan dalam bidang hukum dan pemerintahan masih sangat rendah, padahal UUD 1945, pasal 27 ayat 1 sudah memposisikan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang sama yaitu “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinyaâ€. Tuntutan kesetaraan gender juga semakin digencarkan sehingga pemerintah mengeluarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 yang beberapa pasalnya mengatur 30% keterwakilan perempuan. Hasil penelitian di Kabupaten Magetan terhadap Partai politik, KPUD Kabupaten Magetan, dan masyarakatnya menunjukkan bahwa sudah diimplementasikan akan tetapi belum maksimal. Partai politik masih ada yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan serta penempatan perempuan hanya sebatas memenuhi kuota sehingga belum mendapatkan posisi strategis. Didukung dengan kondisi masyarakat yang masih menempatkan laki-laki pada posisi utama dan mengedapankan kualitas, bukan lagi jenis kelamin. Hal ini perlu mendapat perhatian untuk lebih diupayakan lagi melalui pendidikan politik dan pendidikan gender terhadap partai dan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.  Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Keterwakilan Perempuan, Implementasi Kebijakan]]>
