Abstract: The Implementation Coaching Program With Ex Social Pathology As Rehabilitation Efforts. After closing the Prostitution, government does founding program to the ex prostitutes in where their location are closed. The research is done to analyze and describe the implementation of founding program to the social issue as an effort to rehabilate the ex prostitutes in Ponorogo regency, which is done by dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi using founding, socializing, and supporting the capital. the research uses descriptive method with qualitative approach. The result of research shows implementation of founding program is done by multi-parties, where Dinsonakertas becomes the main instrument in the implementation of this policy. Founding program gives training to work, socialization about health, and supporting capital also living cost. Nevertheless, communication and coordination of parties who are involved in this program are less optimal. It is shown by the fewer roles of parties to responsible in the founding program after the restitutions such as BLK and TKSK. The result of the program becomes the increasing welfare of ex prostitutes in Ponorogo regency with indicator as the increasing of knowledge, working training, and the advantages of capital that is given. Therefore, from the result of research, supporting capital that is given is less optimal because there is less knowledge about the founding. Keywords: Implementation, Rehabilitation Effort, Patology Social Abstrak: Implementasi Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Sebagai Upaya Rehabilitasi. Setelah dilakukan penutupan lokalisai, pemerintah melakukan program pembinaan kepada eks PSK yang lokalisasinya telah ditutup. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial sebagai Upaya Rehabilitasi kepada eks PSK di Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh Dinas Sosial tenaga kerja dan Transmigrasi melalui pembinaan dan penyuluhan serta pemberian bantuan modal. Penelitian dilakukan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Balai Latihan Kerja, dan beberapa eks PSK yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan implementasi program pembinaan dilakukan oleh multi aktor, dimana Dinsonakertrans menjadi insrumen utama dalam implementasi kebijakan ini. Program pembinaan dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kerja, penyuluhan kesehatan dan pemberian bantuan modal serta tunjangan hidup. Namun komunikasi dan koordinasi aktor dalam implementasi program ini masih kurang optimal dengan adanya temuan berupa kurang maksimalnya peran aktor yang bertangunggjawab dalam progam pembinaan pasca pemulangan dan pembinaan seperti BLK dan TKSK. Hasil dari program ini berupa peningkatan kesejahteraan sosial bagi para eks PSK di Kabupaten Ponorogo dengan indikator peningkatan pengetahuan, keterampilan kerja dan pemanfaatan modal kerja yang diberikan. Namun, dari hasil penelitian, bantuan modal yang diberikan masih kurang optimal, karena meski diberikan bantuan modal tetapi eks PSK dalam pengelolaannya masih kurang diberi pembinaan. Â Kata kunci: implementasi, upaya rehabilitasi, penyakit sosial