Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Recital Review
Sigid Riyanto
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EKSISTENSI DELIK ADAT DI LINGKUNGAN MASYARAKAT SENTOLO, KABUPATEN KULONPROGO YOGYAKARTA Agus Sudaryanto; Sigid Riyanto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.611 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15866

Abstract

This research is empirical law research. The collecting data were analyzed by qualitative and presented descriptively. The research can be concluded as follows: reasons for maintaining delict adat law are religious environment, maintaining norms politeness, adat executed as long as no conflict with the written law and the protection of women. Types of sanction are warning in a visit at night, asked to leave the house for interrogation, community sanctions; the reasons of sanction are near the mosque, maintaining delict adat law, neglection of verbal warning, anticipation pregnant before marriage and aruh-aruh culture must be maintained. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan disajikan deskriptif. Kesimpulan riset adalah: Pertama, alasan mempertahankan hukum delik adat karena lingkungan riligius, menjaga norma kesopanan, adat dijalankan asalkan tidak berbenturan dengan peraturan tertulis dan perlindungan perempuan. Kedua, proses penerapan sanksi masyarakat adalah peringatan dalam bertamu di malam hari, diminta keluar rumah untuk diinterogasi, diberi sanksi yang ditentukan musyawarah masyarakat. Ketiga, alasan penjatuhan sanksi pengusiran adalah lingkungan dekat masjid, mempertahankan hukum delik adat, tidak mengindahkan peringatan, pencegahan hamil di luar nikah, perlunya budaya aruharuh (tegur sapa) harus dipertahankan.
Ratio Legis Pertanggung Jawaban Penerima Protokol Terhadap Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Devita Martha Nur Aida; Sigid Riyanto
Recital Review Vol. 5 No. 1 (2023): Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v5i1.22624

Abstract

Notaris in carrying out his position, has obligations, one of which is stated in Article 16 paragraph (1) letter b of Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (hereinafter referred to as UUJNP) namely making deeds in the form of minuta deeds and keeping them as part of the Notary Protocol. When a Notary makes a deed, a    Notary may make a   typographical error on the deed.    However, this   typographical error is only noticed when the Notary has entered retirement. So that the notary who made the deed can no longer correct the typing / writing error.  Therefore, this study focuses on the legislative ratio of   the Notary Office Act does not give the responsibility of correcting typing / writing errors to the recipient    Notary Protocol against typing/writing errors on the Notarial Protocol deed. The results of this study show that based on Article 16 paragraph (1) letter b explains that the Notary who receives the Notary Protocol has the responsibility to keep   Notary Protocol well.  Furthermore, Article 64 paragraph (2) of the UUJNP explains that the Notary receiving the Notary Protocol is responsible for the Grosse of the Deed, Copy of the Deed, or Citation of the Deed which expelled.  Article 65 of the UUJNP states that Notaries, substitute Notaries and temporary notary officers are responsible for every deed he makes even though the Notary Protocol has submitted or transferred to the notary protocol depositor. Abstrak Notaris dalam menjalankan jabatannya, memiliki kewajiban salah satunya tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP) yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Pada saat Notaris membuat akta, seorang Notaris bisa jadi melakukan kesalahan penulisan/pengetikan pada aktanya. Namun, kesalahan ketik/tulis ini baru diketahui pada saat Notaris telah memasuki masa pensiun/purna bakti. Sehingga Notaris pembuat akta tidak dapat lagi membetulkan kesalahan pengetikan/penulisan tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini berfokus pada ratio legis Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan tanggung jawab pembetulan kesalahan pengetikan/penulisan kepada penerima Protokol Notaris terhadap kesalahan pengetikan/penulisan pada akta Protokol Notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa Notaris penerima Protokol Notaris memiliki tanggung jawab untuk menyimpan Protokol Notaris dengan baik. Selanjutnya, Pasal 64 ayat (2) UUJNP menjelaskan bahwa Notaris penerima Protokol Notaris bertanggung jawab atas Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang dikeluarkan. Pasal 65 UUJNP menyatakan bahwa Notaris, Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.  
Co-Authors Agus Sudaryanto Devita Martha Nur Aida