Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Ms. Sulistiowati
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penerapan Prinsip Lisensi dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Publik Ms. Sulistiowati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.6 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16113

Abstract

Good public service may be achieved by allowing the government to issue license for public service delivery. The government must establish a licensing mechanism that can select the appropriate provider of public service who can satisfy the minimum standard of service. This licensing régime is expected to guarantee the reliability and quality of public service provider. While permit system is a unilateral legal action, licensing is a mutual contractual action between parties. Hence, licensing would function as a controlling norm to warrant good public service in accordance with the minimum standard. The government must be consistent with its role as a patron, and it must entrust the delivery of public service to business establishments appointed as public service provider. Semangat menyediakan layanan publik yang berkualitas diwujudkan melalui pemberian izin penyelenggaraan sektor layanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik pada sektor yang dapat dikerjasamakan perlu menerapkan mekanisme lisensi untuk memilih penyelenggara layanan umum yang sesuai dan mampu memenuhi standar pelayanan minimum. Rezim lisensi ini diharapkan mampu memberikan jaminan atas ketersediaan dan kualitas penyelenggara layanan umum. Berbeda dengan pemberian izin yang merupakan perbuatan hukum bersegi satu, lisensi ini bersifat kontraktual. Lisensi berfungsi sebagai norma pengendali untuk menjamin terselenggaranya layanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan minimum. Pemerintah perlu menekankan pada peran sebagai pembina dan menyerahkan fungsi penyelenggaraan layanan publik kepada badan usaha yang menyelenggarakan layanan publik.
Extension of Parent Company’s Liability against Third Parties of Subsidiary Company Ms. Sulistiowati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, November 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.381 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16156

Abstract

A parent company’s liability for their subsidiary’s third-party injury, which arises from its own instruction, is a major issue in the law on corporate groups. The ‘separate legal entity’, ‘limited liability’, and ‘limited liability within limited liability’ principles in a pyramidal corporate group construction are the causal factors of this legal complication.  Tanggung jawab induk perusahaan terhadap kerugian pihak ketiga dari anak perusahaan yang menjalankan instruksi induk perusahaan menjadi permasalahan hukum utama pada perusahaan kelompok. Tiga penyebab permasalahan tanggung jawab hukum dalam perusahan kelompok disebabkan oleh berlakunya prinsip separate legal entity, limited liability, maupun limited liability dalam limited liability pada konstruksi kelompok piramida.
PENGATURAN ASURANSI KECELAKAAN JALAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 Ms. Sulistiowati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 3 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.528 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16168

Abstract

The growth of motor vehicles ownership results to the increasing traffic accidents risk. The Compulsory Third-Party Liability Motor Vehicle Insurance attempts to deter drivers and provide financial protection for the victims. This scheme succeeds to decrease instances of auto-accidents, as indicated by the fewer claims made by the victims of auto-accidents. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalulintas. Asuransi Kendaraan Wajib Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga berfungsi menciptakan efek jera bagi penyebab kecelakaan dan jaminan ketersediaan dana ganti rugi bagi korban. Skema ini dapat menurunkan jumlah kecelakaan maupun fatalitas dan korban kecelakaan, sebagaimana ditunjukkan dari adanya penurunan klaim korban kecelakaan jalan.
Co-Authors