Mrs. Herliana
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

INTEGRASI MEDIASI DALAM SISTEM PERADILAN: STUDI KOMPARATIF MEDIASI PENGADILAN INDONESIA DAN JEPANG Mrs. Herliana
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.456 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16153

Abstract

This research shows that integration of mediation in Indonesian civil court litigation was highly influenced by the wakai system in Japan. Such an integration was approached due to the success of wakai in reducing court’s case load. However, this research discovers that Indonesian court mediation system slightly differs from wakai in Japan. The success rate of Indonesian court mediation is far below that of Japan. In order to achieve its initial aim, some steps need to be taken to strengthen court-assisted mediation. These efforts include increasing the awareness of the mediators and the parties on the importance of mediation, and also better equipping the mediators so that they can serve as competent facilitators. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pengintegrasian mediasi dalam peradilan hukum perdata Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem wakai di Jepang. Pengintegrasian ini dilakukan karena sistem wakai di Jepang berhasil mengurangi tumpukan perkara. Namun demikian penelitian ini menemukan bahwa sistem mediasi peradilan di Indonesia agak berbeda dengan wakai di Jepang. Tingkat keberhasilan mediasi peradilan di Indonesia jauh di bawah Jepang. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa langkah perlu dilakukan untuk memperkuat mediasi pengadilan. Langkah-langkah tersebut di antaranya adalah meningkatkan kepedulian mediator maupun para pihak yang berperkara terhadap arti pentingnya mediasi, dan memberikan bekal kepada mediator sehingga dapat bertindak sebagai fasilitator yang sebenarnya.
PERANAN KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA LINGKUNGAN DI DIY Mrs. Herliana
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.794 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16203

Abstract

The Environmental Dispute Resolution Coordination (KP2LH) plays significant roles in settling environmental disputes in DIY. It enjoys tremendous success as it has settled almost every environmental disputes brought to it. However, improvements shall be made, incuding equipping KP2LH members with mediation skills and sufficient knowledge on environmental law.Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup (KP2LH) memiliki peranan yang penting di DIY mengingat banyaknya sengketa lingkungan yang telah berhasil diselesaikan. Akan tetapi, diperlukan peningkatan kualitas KP2LH, terutama dalam bentuk pembekalan anggotanya dengan kemampuan mediasi dan pengetahuan hukum lingkungan yang cukup.
Peran Bank Indonesia sebagai Pelaksana Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Mrs. Herliana
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.417 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16218

Abstract

The effectivity of banking disputes settlement through banking mediation benefits the customers and the bank. This research analyses the role of Bank of Indonesia in mediating disputes. Results show that banking mediation has not been utilized optimally and that BI is actually not in the position to handle such mediation. Efektifitas penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi perbankan sangat bermanfaat baik bagi nasabah maupun bank. Penelitian ini menganalisis peran Bank Indonesia dalam menengahi sengketa perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi perbankan ini belum dimanfaatkan secara optimal dan bahwa BI sebenarnya tidak memiliki tugas untuk memediasi sengketa perbankan.
Efektivitas Pembentukan Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI) dalam Menunjang Kegiatan Pasar Modal Mrs. Herliana; Irna Nurhayati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.577 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16242

Abstract

Despite the high expectation for the Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI) to resolve financial market dispute in an efficient manner, it has settled very few disputes since its establishment. We find this low number of arbitration settlement roots from both institutional factors and capital market players. Walaupun kehadiran Badan Arbitrase Pasar Modal disebut-sebut bermanfaat bagi industri pasar modal karena mampu menyelesaikan sengketa secara efisien, ternyata belum banyak sengketa yang diselesaikan oleh BAPMI. Hasil penelitian menemukan bahwa minimnya jumlah sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase di BAPMI disebabkan karena faktor institusi dan pelaku pasar modal sendiri.