Mrs. Suhariningsih
Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KEBIJAKAN PERTANAHAN PADA ERA OTONOMI DAERAH DI BIDANG HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN Mrs. Suhariningsih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.219 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16188

Abstract

Land policy in the right to cultivate (plantations) should be reorganized, because the politics of economic development law in the reformation era seems to favour free market. Therefore, agrarian reform is needed to create a balance of interests between holders of land tenure’s right to cultivate (plantation) and popular interests. Kebijakan pertanahan di bidang Hak Guna Usaha (HGU Perkebunan) perlu ditata kembali, mengingat politik hukum pembangunan ekonomi di era reformasi mengarah pada pasar bebas. Oleh karena itu, reforma agraria diperlukan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan struktur penguasaan tanah antara pemegang HGU Perkebunan dengan kepentingan rakyat.