Sitanggang, Dyan Franciska Dumaris
Universitas Katolik Parahyangan

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLEMENTASI PERSONALITAS HUKUM INTERNASIONAL ASEAN DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL Sitanggang, Dyan Franciska Dumaris
Jurnal Yuridis Vol 7, No 2 (2020): JURNAL YURIDIS
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v7i2.348

Abstract

Berbicara tentang ASEAN, muncul pertanyaan mengenai pentingnya ASEAN bagikomunitas internasional. Apakah ASEAN terbukti sebagai organisasi internasional atauhanya forum diplomasi yang tidak memiliki kekuatan saat mengadakan hubungan baikdengan negara-negara anggota atau entitas hukum internasional lain? Piagam ASEANmenjadikan ASEAN organisasi berdasarkan aturan hukum dan melegitimasi personalitashukumnya. Kembali muncul pertanyaan, bagaimana implementasi personalitas hukumtersebut? Dalam tulisan ini kerja sama internal dan eksternal ASEAN dianalisis dandikaitkan dengan pertanggungjawaban. Penting untuk dijabarkan bidang-bidang yangmasuk kompetensi ASEAN untuk membuat perjanjian internasional. Di samping itu,kepatuhan negara-negara anggota yang menandatangani persetujuan yang dibentuk dibawah koordinasi ASEAN perlu diperkuat – demi efektifnya implementasi. Di sisi lain,dalam ambisi mendorong signifikansi ASEAN secara internasional, integrasi negaranegara anggota menjadi sangat penting agar ASEAN bisa tetap berkembang sebagaisebuah organisasi internasional. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif denganmenganalisis perjanjian internasional yang relevan dengan aktivitas ASEAN.
International Law Analysis of The Restrictions Imposed on Remote Sensing Satellite Through Shutter Control Dyan Franciska Dumaris Sitanggang
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.002 KB) | DOI: 10.22146/jmh.31151

Abstract

AbstractThis paper addresses the issue concerning state’s control over the activities of remote sensing (RS) satellites that can surveil its territory, as well as other states territories, and also able to disseminate confidential information, which could jeopardize the state’s national security and foreign policy. The author proposes that Indonesia should assert its right to control the activities of RS satellites as other countries do through ‘shutter control’ regulations. The author also examines several approaches that could be used to determine the allowed RS satellite activities, as well as other countries practices that might help to formulate new norms concerning space-based activities.IntisariTulisan ini membahas isu kendali negara atas aktivitas satelit penginderaan jarak jauh, berdasarkan masalah kemampuan satelit penginderaan jarak jauh untuk pengamatan atas wilayah nasional negara asalnya juga negara-negara lain, menyebarkan informasi yang bersifat rahasia yang berbahaya bagi keamanan nasional dan kebijakan internasional negara tersebut. Penulis menyarankan agar Indonesia menyuarakan hak mengendalikan aktivitas satelit penginderaan jarak jauh sebagaimana dilakukan negara-negara melalui regulasi ‘kendali bidik’. Tulisan ini pun menganalisa pendekatan yang bisa digunakan untuk menentukan aktivitas satelit penginderaan jarak jauh yang diperbolehkan dan praktek negara-negara dapat membantu pembentukan norma baru dalam aktivitas luar angkasa.
Legal Status and Protection for Women Human Rights Defenders in Indonesia Niken Savitri; Dyan Franciska Dumaris Sitanggang
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v16no4.2455

Abstract

The term Human Rights Defenders (Pembela HAM in Indonesia) stands for any people or group whose activities revolve around the defense and promotion of human rights and other basic freedoms. In the course of their work, human rights defenders often experience verbal threats, attacks and even physical acts of violence that seriously hamper their activities.Women human rights defenders are an important part of human rights activism. However, they are a vulnerable group because of their position and status as women.  Being vulnerable, the bodies, sexuality and identity of women human rights defenders have been violently attacked through the exploitation of gender stereotypes biased against women. However, it is apparent that women human rights defenders in Indonesia are not adequately protected. This paper employs normative analytical descriptive research methods by looking at the specificity of women human rights defenders as a vulnerable group facing specific attacks and violence, as well as examining various norms of protection. The Government of Indonesia through the existing legal norms has an obligation to fulfil the protection of women human rights defender, considering the vulnerability of women human rights defenders.