<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Subjek penelitian adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Kepala Dinas Pendidikan Cabang Kecamatan, dan Ketua PGRI (Informan Kunci), dan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru (Informan Penunjang). Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah model analisis Spradley untuk menganalisis permasalahan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama. Pertama, pelaksanaan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang terkendala akibat keadaan geografis dan sarana prasarana yang kurang. Kedua, partisipasi pendidikan di Kabupaten Sintang belum terlaksana maksimal karena program wajib belajar hanya mencapai 7 tahun. Ketiga kualifikasi guru di Kabupaten Sintang masih banyak belum yang memenuhi standar. Keempat, anggaran pendidikan yang berupa dana BOS belum memadai untuk dikelola oleh sekolah di daerah. An analysis of equality matter in education in Sintang Regency AbstractThe purpose of this study was to determine the equality in education in Sintang Regency that covered the implementation of basic education. This was a qualitative study using case study approach. The subject was the Head of Education Department, the Head of Education Department district, and the Chairman of PGRI (Key Informant), and the School Superintendent, principal, and teachers (Supportive Informant). Data collection technique used documentation and interviews. Analysis of the data was an analysis of Spradley’s model to analyze equality matter in education in Sintang. This research results in four major findings. First, the implementation of equality in education was constrained because of geographical condition and lack of infrastructure. Second, the participation of education in Sintang was only reached 7 years. Third, many teacher’s qualifications is still not fulfilling the standard. Fourth, education budget that form of BOS fund is not adequate to manage by schools in rural area.]]>
