Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Komunitas Yustisia
Nur Hadiyati
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN FINANCIAL INCLUSION TERHADAP PELAKU EKONOMI KREATIF YANG UNBANKABLE DI INDONESIA Nur Hadiyati
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38091

Abstract

Pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh perkembangan dari pelaku ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah konsep perekonomian berbasis pemamfaatan sumber daya manusia. Aspek penting dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah ketersediaan lembaga keuangan yang dapat memberikan pendanaan bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kreatif. Namun, permasalahan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif di Indonesia adalah sulitnya akses pendanaan pada lembaga keuangan perbankan karena kebijakan perbankan yang menerapkan prinsip kehati-hatian, salah satunya kebijakan penilaian agunan (collateral) yang tidak dimiliki oleh pelaku ekonomi kreatif, karena pelaku ekonomi kreatif di dominasi oleh pelaku usaha muda (start-up). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan upaya pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif adalah dengan menerbitkan kebijakan inklusi keuangan. Inklusi keuangan bertujuan untuk menumbuhkan literasi keuangan bagi pelaku ekonomi kreatif. Literasi keuangan dimaksudkan agar pengetahuan, pemahaman, akses terhadap lembaga keuangan, produk, dan layanan jasa keuangan bagi pelaku ekonomi kreatif semakin bearagam. Adanya literasi keuangan memberikan kemudahan serta pilihan bagi pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh permodalan atau pembiayaan yang tidak hanya dapat diakses melalui lembaga keuangan perbankan, melainkan dapat diperoleh melalui lembaga keuangan non bank.
KONTEKSTUALISASI PENCEMARAN EKOSISTEM LAUT DALAM MENCAPAI SDGS: SUATU KAJIAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Nur Hadiyati; Cindo Cindo
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.300-313

Abstract

Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki fungsi untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan kesejahteraan masyarakat. Dampak yang kerap terjadi di Indonesia akan berpengaruh dalam pembangunan berkelanjutan akibat dari pencemaran laut adalah SDGs 3 tentang Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan SDGs 14 pelesetarian sumber daya laut. Keruskan lingkungan terhadap ekosistem laut akibat dari pencemaran sampah dan pencemaran minyak yang tumpah kerap terjadi Indonesia. Hal ini yang menjadi permasalahan dalam pembangunan berkelanjutan yang memiliki tujuan sampai tahun 2030. Perlindungan terhadap lingkungan hidup harus ditegakan guna mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan yang merusak lingkungan. UU No. 32 Tahun 2009 dibuat untuk mengelola dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.  Kesamaan tujuan dari pembangunan dan UU peraturan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) adalah sama-sama memiliki tujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan menjaga Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian yang didapat memberikan informasi bahwa dengan terjadinya pencemaran lingkungan tentu akan menghambat program pembangunan berkelanjutan.
Co-Authors Cindo Cindo