Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies SYARIAH: Journal of Islamic Law Jurnal Al-Fikrah Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Fadhilah M. Ag
Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Dispensasi Kawin Di Mahkamah Syariyah Pasca Lahirnya Perma No 5 Tahun 2019 Fadhilah Fadhilah
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 3, No 1 (2021): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dispensasi kawin sebagai solusi hukum karena para pelaku dispensasi nikah kebanyakan mereka yang belum memiliki legalitas formal untuk menikah, sehingga kemudian mengambil ikhtiar hukum agar pernikahan yang dilakukan dapat diakui. Penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimanan dispensasi kawin dalam pendekatan hukum Islam dan bagaimana pelaksanaan dispensasi kawin menurut Perma No 5 Tahun 2019, serta bagaimana keadaan perkara di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh tahun 2020. Metode yang digunakan adalah normative law reserach dengan sumber data primer dari Undang-Undang Perkawinan, Perma, Kitab Fiqh dan sedangkan data sekunder adalah buku-buku, jurnal, majalah yang terkait dengan dispensasi nikah.Hasil penelitian ini menemukan bahwa Hukum Islam tidak mengatur khusus dispensasi kawin karena mayoritas ulama hanya menyebutkan balig sebagai syarat menikah seseorang dan tidak menentukan minimal usia perkawinan, sedangkan berdasarkan Revisi UUP Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun. Kemudian pasca lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Mahkamah Syar’iyah berpijak dan berpatokan dalam proses penangannya, selanjutnya seorang hakim harus mempunyai persangkaan dan mempertimbangakan manfaat dan mudharat dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin. Perkara dispensasi kawin di Mahkamah syariyah pasca lahirnya Perma No 5 tahun 2019 meningkat drastis perkara yang masuk sejak Januari sampai dengan Desember 2020 sejumlah 957 perkara sedangkan perkara yang di putus sejumlah 879 perkara.
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2015 (Kajian Kasus di Mahkamah Syar’iyah) Fadhilah Fadhilah
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v2i2.148

Abstract

AbstractProtection of children is the foundation for children to become adults in responding to future challenges. Law Number 35 of 2014 concerning child protection describes the obligation to provide protection to children, but the criminal provisions for perpetrators of child abuse, in this Law are still very weak as a basis for handling cases of abuse against children. Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning the law of Jinayat katagori Jarimah (sexual harassment) has been regulated in accordance with the law. The Syar'iyah Court is one of the Islamic law courts in handling children's cases. This study aims to determine the perspective of Islamic criminal law on forms of sexual abuse by minors in Law No. 35 of 2014 and Qanun No. 6 of 2014, to determine the application of criminal acts of sexual abuse by minors and to find out judges' considerations in resolving criminal acts of sexual abuse by minors. Writing using this type of qualitative research, the research location is centered at the Kuala Simpang Syar'iyah Court. The data sources obtained consist of primary data and secondary data. The data collection techniques used observation, interviews and documentation. The results showed that the perspective of Islamic criminal law on forms of sexual abuse by minors in Law No. 35 of 2014 and Qanun No. 6/2014 is a measure of the welfare and prosperity of the community, nation and state, so it is the obligation for us together with the government and every member of society to strive for child protection according to our abilities for the national interest and the interests of humanity. The application of criminal acts of sexual abuse by minors at the Kuala Simpang Syar'iyah Court still refers to Qanun No. 6 of 2014. Legal considerations of the Kuala Simpang Syar'iyah Court judges in resolving sanctions for perpetrators of sexual abuse by minors in terms of age of the child, level of action and benefit to the child.
Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen: Putusan Nomor 181Pdt.G2018MS-Bir Fadhilah
Al-Fikrah Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Al-Fikrah
Publisher : Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.901 KB) | DOI: 10.54621/jiaf.v9i1.17

Abstract

Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 181/Pdt.G/2018/MS-Bir)” dalam penelitian ini mengkaji tentang kepastian hukum mengenai ketentuan murtad di dalam Kompilasi Hukum Islam harus diperoleh agar benar-benar dapat menjadi pedoman bagi setiap subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum dan dapat pula menjadi pedoman bagi para Hakim Pengadilan Agama yang memutus perkara perceraian dengan alasan murtad. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis data deskriptif analisis. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu: Ketentuan hukum dengan murtad sebagai alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, haruslah memenuhi ketiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Selanjutnya pertimbangan hakim menerapkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan pemohon/penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan pemohon/penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in sughra pemohon/penggugat terhadap termohon/tergugat telah beralasan menurut hukum.
Pelaksanaan Persidangan Perkara Jinayah di Aceh Secara Online di Masa Pandemi Covid-19 Fadhilah
Al-Fikrah Vol 9 No 2 (2020): Jurnal Al-Fikrah
Publisher : Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.344 KB) | DOI: 10.54621/jiaf.v9i2.35

Abstract

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 turut mempengaruhi sistem persidanagan di pengadilan. Praktek persidangan konvensional harus beralih kepada Persidangan online (e-litigation). Penulis memandang perlu untuk diadakannya kajian seberapa jauh perkembangan praktik e-litigation. Hal ini perlu dilakukan, karena bila persidangan tetap dilaksanakan dengan pola langsung sebagaimana biasa,  maka beresiko terdampak Covid-19, sedang bila persidangan ditunda, maka mengakibatkan kerugian bagi para terdakwa, karena nasib dan status yang belum jelas dari para hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif ditunjang dengan studi kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative law reserach. dengan pendekatan undangundang dan pendekatan kasus (case approach) Penelitian hukum normative berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam   perkara   in   koreto,   sistematika   hukum,   taraf   sinkronisasi, perbandingan  hukum  dan  sejarah  hukum. di masa pandemi covid -19 ini Mahkamah Syar’iyah telah menyidangkan perkara jinayat  secara teleconfrence, Terdakwa mengikuti sidang berada di lembaga pemasyarakatan, Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri dan Hakim di ruang sidang Kantor Mahkamah Syar’iyah perkara jinayah di mahkamah syar’iyah Kabupaten/Kota di seluruh Aceh sebanyak 23 perkara, dilihat dari jumlah pelaku dikalangan orang dewasa sebanyak 17 orang dan dari kalangan anak sebanyak 4 orang sedangkan korban dikalangan dewasa sebanyak 5 orang dan dikalangan anak sebanyak 10 orang. Di sisi lain, pelaksanaan persidangan secara online menjadi jalan keluar satu-satunya di masa pandemic COVID-19 agar penyelesaian perkara jinayah di bawah Mahkamah Syariyah Aceh tidak terkendala.
Urgensi Akta Otentik Perkawinan Fadhilah Bardan
Al-Fikrah Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Al-Fikrah
Publisher : Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiaf.v11i2.483

Abstract

This study examines the urgency of the authentic marriage certificate in the Samalanga sub-district. The problems studied are what are the factors that cause many families in Samalanga District not to have a marriage certificate, how is the urgency of a marriage certificate in a marriage according to the maslahah mursalah review. The purpose of this study was to determine the factors causing the number of families in the Samalanga District not to have a marriage certificate. To find out the urgency of this marriage certificate in a marriage, according to Maslahah mursalah's review. The research method in writing this article is qualitative. From the results of the study, it can be concluded that the factor that causes many families in Samalanga District to not have a marriage certificate is that many people carry out unregistered/polygamous marriages without the knowledge of their wives so that they marry without reporting to the KUA and their marriages are not recorded. A secret marriage is carried out because both partners do not have the blessing of both parents, so the marriage does not have a marriage certificate. The urgency of a marriage certificate in a marriage according to the concept of maslahah aims to provide legal certainty and protection for husband and wife, including legal certainty and protection against the consequences that arise from the marriage itself, namely regarding the rights and obligations of each reciprocally, regarding children. Born, and the rights of children in the form of inheritance from their parents later.
Pemberdayaan Skil Santri Melalui Pelatihan Desain Grafis Muda (Menciptakan Karya Desain) Bagi Santri Dayah Ihdal Ulum Al Aziziyah Samalanga Fadhilah; Amiruddin; Fakhril Akmal; Arif Hidayatus Sidqa
Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jkdm.v1i2.461

Abstract

Perkembangan aplikasi di bidang teknologi informasi mempunyai dampak besar di berbagai bidang kehidupan, salah satunya dibidang industri kreatif seperti advertising, reklame, desain grafis dan pengolahan gambar digital Salah satu menunjang keterampilan bagi santri Dayah Ihdal Ulum Al Aziziyah Desa Meuliek Kecamatan Samalanga. Metode pengabdian ini berupa pelatihan keterampilan desain grafis yang menggunakan computer dan memakai software CorelDraw dan Photoshop serta proses pendistribusian desain di Shutterstock sehingga dapat menghasilkan penghasilan lain. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan santri dalam meningkatkan kualitas kemampuan dalam membuat desain grafis yang menarik sehingga peserta dapat bersaing untuk memenuhi permintaan akan kebutuhan lapangan kerja dan juga menuju wirausaha. Pelatihan akan berfokuskan pada sebuah desain atau image yang akan diselesaikan oleh peserta. Hasil kegiatan pelatihan keterampilan desain grafis menunjukan peserta bisa merancang logo, kartu nama, undangan, famplet, banner, spanduk dan bentuk advertising lainnya serta proses pendistribusianya.
Co-Authors Amiruddin Arif Hidayatus Sidqa Fakhril Akmal